SAMBAR.ID, Buol, Sulteng - Pro Jurnalisme Siber (PJS) Kabupaten Buol mendorong Pemerintah Kabupaten Buol melakukan evaluasi menyeluruh terhadap program dan kegiatan yang dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Dorongan tersebut disampaikan PJS menyusul sorotan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Buol mengenai dominasi belanja rutin yang dinilai belum sepenuhnya bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat.
Ketua PJS Kabupaten Buol, Jamaludin Butudoka, S.Pd.I, S.Pd, mengatakan kondisi fiskal daerah yang terbatas menuntut pemerintah untuk lebih cermat dalam menentukan skala prioritas anggaran.
Menurutnya, setiap program perlu dievaluasi berdasarkan urgensi, manfaat dan dampaknya bagi masyarakat.
“Pemerintah jangan hanya mempertahankan program yang sudah berjalan setiap tahun. Kalau memang tidak memberikan manfaat langsung dan nyata kepada masyarakat, perlu dievaluasi, ditunda, atau disesuaikan. Anggaran daerah harus diprioritaskan untuk kebutuhan yang benar-benar dirasakan masyarakat,” ujar Jamaludin.
Ia menilai, sorotan Banggar DPRD Buol terkait komposisi belanja rutin perlu menjadi bahan evaluasi bersama. Menurutnya, kritik terhadap arah kebijakan anggaran tidak semestinya berhenti pada pembahasan dalam rapat, tetapi dapat ditindaklanjuti melalui evaluasi dan penyempurnaan kebijakan.
Jamaludin juga mengingatkan pemerintah agar menyesuaikan program dengan kemampuan keuangan daerah.
“Jangan sampai masyarakat diminta memahami keterbatasan anggaran, tetapi pada saat yang sama belanja yang kurang prioritas masih dipertahankan. Ini yang perlu dijelaskan secara terbuka kepada publik,” katanya, Senin, (24/8/2026).
PJS Buol mendorong evaluasi terhadap berbagai jenis belanja, termasuk kegiatan rutin dan seremonial, terutama apabila kegiatan tersebut dinilai memiliki tingkat urgensi yang lebih rendah dibandingkan kebutuhan dasar masyarakat.
Namun, Jamaludin menekankan bahwa evaluasi tersebut sebaiknya dilakukan berdasarkan kajian terhadap manfaat dan hasil setiap program, bukan semata-mata dengan menghapus seluruh kegiatan rutin pemerintah.
“Kalau pilihannya antara mempertahankan kegiatan yang manfaatnya kurang jelas dengan memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, tentu pemerintah perlu mengutamakan kepentingan masyarakat,” ujarnya.
Menurut Jamaludin, efisiensi anggaran juga harus diwujudkan dalam kebijakan nyata. Penghematan, kata dia, bukan hanya mengenai pengurangan angka dalam dokumen APBD, tetapi memastikan setiap rupiah anggaran memberikan manfaat yang optimal.
Ia menyebut sejumlah sektor yang perlu mendapat perhatian, antara lain pelayanan kesehatan, pendidikan, infrastruktur dasar, air bersih, pemberdayaan ekonomi masyarakat, serta kebutuhan dasar lainnya.
“Efisiensi bukan sekadar mengurangi angka dalam APBD. Efisiensi adalah memastikan uang rakyat digunakan pada hal yang paling dibutuhkan rakyat. Kalau ada program yang tidak mendesak, pemerintah perlu mempertimbangkan kembali pelaksanaannya,” tegasnya.
Selain itu, PJS Buol mendorong pemerintah daerah bersama DPRD melakukan evaluasi secara terbuka terhadap program dan kegiatan yang diusulkan maupun yang telah berjalan.
Setiap perangkat daerah, menurut Jamaludin, perlu mampu menjelaskan tujuan, manfaat, serta hasil yang ingin dicapai dari penggunaan anggaran publik.
“APBD merupakan uang publik. Karena itu, penggunaannya harus dapat dipertanggungjawabkan, bukan hanya secara administratif, tetapi juga secara sosial. Masyarakat berhak mengetahui manfaat dari setiap anggaran yang dibelanjakan,” katanya.
Jamaludin menambahkan, keberhasilan pengelolaan APBD tidak semata-mata diukur dari tingkat serapan anggaran, tetapi juga dari dampak yang dihasilkan bagi masyarakat.
“Ukuran keberhasilan pemerintah bukan hanya berapa banyak anggaran yang berhasil dibelanjakan, tetapi seberapa besar manfaat yang diterima masyarakat. Jangan sampai serapan anggaran tinggi, tetapi perubahan yang dirasakan masyarakat belum maksimal,” pungkasnya.
PJS Kabupaten Buol berharap sorotan Banggar DPRD dapat menjadi momentum bagi pemerintah daerah untuk kembali meninjau arah belanja daerah secara objektif. Dengan demikian, kebijakan anggaran diharapkan semakin terarah, transparan, dan mampu menjawab kebutuhan prioritas masyarakat dengan tetap mempertimbangkan kemampuan fiskal daerah.**
