SINJAI, SULSEL — Antrean panjang kendaraan di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Sulawesi Selatan akhirnya mendapat respons serius Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.
Melalui Surat Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 670/2478/DESDM, tertanggal 12 September 2026, Pemprov Sulsel meminta PT Pertamina Patra Niaga mengambil sejumlah langkah untuk mengatasi antrean BBM yang terjadi di berbagai wilayah.
Kebijakan tersebut berlaku 13–20 September 2026. Salah satu poin utamanya adalah penerapan sistem ganjil-genap pengisian BBM subsidi berdasarkan nomor polisi kendaraan di seluruh SPBU di Sulawesi Selatan.
Dengan cakupan tersebut, SPBU di Kabupaten Sinjai, termasuk Kecamatan Sinjai Selatan, secara wilayah termasuk dalam kebijakan. Namun, mekanisme teknis pelaksanaannya di masing-masing SPBU tetap perlu dipastikan kepada Pertamina maupun pengelola SPBU setempat.
Bukan Sekadar Ganjil-Genap
Surat tersebut juga memuat sejumlah langkah lain. Kendaraan truk diarahkan melakukan pengisian pada malam hari guna mengurangi penumpukan kendaraan besar pada siang hari.
Untuk kendaraan pribadi, pengisian BBM subsidi diarahkan hanya ketika indikator bahan bakar pada odometer menunjukkan satu bar atau kurang. Ketentuan ini dimaksudkan untuk mencegah panic buying maupun pengisian berulang. Pertamina juga diminta menertibkan personel dan operator nozzle SPBU. SPBU yang tidak memenuhi kelengkapan operator pada setiap nozzle dapat dikenai tindakan sesuai ketentuan, termasuk evaluasi pengoperasian apabila tidak dilakukan perbaikan.
Selain itu, Pertamina diminta melakukan inovasi pelayanan, termasuk penambahan jam operasional, pengawasan SPBU yang beroperasi 24 jam, penambahan armada mobil tangki, memastikan ketersediaan stok, serta mendorong digitalisasi antrean.
Warga Sinjai Selatan: Pelat Diduga Palsu Harus Diawasi
Penerapan ganjil-genap di tengah antrean BBM yang masih menjadi keluhan masyarakat turut mendapat perhatian warga Sinjai Selatan. Seorang warga yang sempat dikonfirmasi, Adi meminta pengawasan tidak berhenti pada pemeriksaan nomor polisi berdasarkan sistem ganjil-genap.
Ia (Adi-rd) juga meminta petugas memperhatikan kendaraan yang diduga menggunakan pelat nomor palsu atau pelat yang tidak sesuai dengan identitas kendaraan, karena berpotensi menyalahgunakan mekanisme pembatasan.
“Pelat palsu harus dijaga. Petugas harus standby di area SPBU,” ujar Adi
Menurutnya, kehadiran petugas di area SPBU diperlukan untuk memastikan kendaraan yang masuk benar-benar memenuhi ketentuan serta mencegah kemungkinan pengisian berulang atau penyalahgunaan identitas kendaraan. Namun, dugaan penggunaan pelat palsu tetap harus dibuktikan melalui pemeriksaan resmi, bukan semata berdasarkan penampilan pelat kendaraan.
Jangan Sampai Aturan Hanya Tajam ke Konsumen
Penerapan ganjil-genap semestinya tidak berhenti sebagai pembatasan terhadap masyarakat yang hendak mendapatkan BBM subsidi. Jika tujuan kebijakan adalah mengurai antrean dan memastikan distribusi BBM tepat sasaran, maka pengawasan harus berjalan dari pintu masuk SPBU hingga proses pengisian.
Verifikasi nomor polisi, kesesuaian kendaraan dengan dokumen dan sistem pembayaran atau barcode yang digunakan, serta pengawasan terhadap pengisian berulang harus menjadi bagian dari pengendalian.
Di sisi lain, masyarakat juga berhak mengetahui apakah persoalan antrean disebabkan keterbatasan stok, distribusi, peningkatan konsumsi, tata kelola SPBU, atau lemahnya pengawasan. Sebab, ketika antrean berlangsung berhari-hari, masyarakat tidak cukup hanya diberi aturan. Mereka juga membutuhkan kepastian pelayanan dan keadilan dalam memperoleh BBM subsidi.
Khusus Sinjai Selatan, publik kini menunggu satu hal sederhana: apakah kebijakan ganjil-genap benar-benar diterapkan secara konsisten di lapangan? Jangan sampai kebijakan sudah tegas di atas kertas, tetapi longgar ketika diterapkan.
Hingga berita diterbitkan, pihak terkait sementara diusahakan dikonfirmasi.
