Kondisi serupa juga menjadi perhatian di sejumlah daerah di Sulawesi Selatan. Pertamina mengakui adanya antrean BBM dan menyebut salah satu pemicunya adalah pergeseran konsumsi masyarakat ke Pertalite setelah terjadi kenaikan harga BBM nonsubsidi.
Di Bulukumba, laporan media lokal sebelumnya menyebut stok BBM subsidi di sejumlah SPBU cepat habis. Pertamina menyatakan penyaluran BBM subsidi ke SPBU tidak dikurangi dan menyoroti peningkatan konsumsi, panic buying, serta dugaan pelangsiran sebagai faktor yang perlu diperhatikan.
Pada saat yang sama, harga BBM nonsubsidi mengalami penyesuaian. Berdasarkan harga yang berlaku 11 September 2026, Pertamax Turbo tercatat Rp19.600 per liter, sedangkan Pertalite tetap Rp10.000 per liter.
LANGKAH PEMERINTAH DAN PERTAMINA
Pemerintah Kabupaten Bulukumba telah melakukan pemantauan melalui Satpol PP dan Damkar di sejumlah SPBU menyusul meningkatnya antrean BBM bersubsidi. Langkah tersebut dilakukan sebagai bagian dari pengawasan penyaluran BBM bersubsidi.
Di tingkat Sulawesi Selatan, Pertamina menyatakan telah menambah pasokan BBM untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Pertamina juga membahas langkah mitigasi bersama Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan terkait antrean dan distribusi BBM.
Pertamina juga menyatakan akan memperkuat pengawasan dan penertiban apabila ditemukan pelanggaran dalam penyaluran BBM subsidi.
Namun fakta di lapangan menunjukkan persoalan belum sepenuhnya selesai. Antrean masih terjadi dan masyarakat masih menghadapi risiko kehabisan BBM sebelum mendapatkan giliran
OPINI — BBM Sulit, Hidup “Meranit”
Bagi masyarakat, BBM bukan sekadar komoditas. Ketersediaannya berkaitan langsung dengan pekerjaan, perdagangan, pertanian, transportasi dan aktivitas sehari-hari.
Ketika masyarakat harus mengantre panjang, berpindah dari satu SPBU ke SPBU lain, atau mendapati stok habis setelah menunggu, beban itu nyata dirasakan.
“BBM sulit, hidup meranit.”
Ungkapan tersebut menggambarkan keresahan masyarakat yang harus menghadapi persoalan BBM berulang kali. Meranit digunakan sebagai permainan kata dari merana, bukan sebagai istilah baku.
Persoalan ini tentu tidak harus diarahkan menjadi ajang saling menyalahkan. Pemerintah, Pertamina, pengelola SPBU dan masyarakat memiliki peran masing-masing.
Yang paling dibutuhkan sekarang adalah kepastian bahwa pasokan tersedia, distribusi berjalan tepat sasaran, pengawasan benar-benar bekerja, dan masyarakat dapat memperoleh BBM tanpa harus menghadapi antrean serta ketidakpastian yang berkepanjangan.
Ini bukan hanya keluhan warga biasa.
Ketika persoalan BBM ikut dirasakan oleh masyarakat yang bekerja di sektor pemerintahan, pekerja, pedagang, petani, nelayan dan berbagai lapisan lainnya, maka persoalan ini memang layak menjadi perhatian bersama.
Rakyat tidak sedang mencari siapa yang harus disalahkan. Rakyat hanya ingin memastikan: ketika kebutuhan dasar terganggu, negara hadir memberikan solusi yang bisa dirasakan di lapangan.
Sambar.id akan terus memantau perkembangan pasokan dan distribusi BBM di Bulukumba.
Redaksi membuka ruang klarifikasi dan hak jawab bagi Pertamina, Pemerintah Kabupaten Bulukumba, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, pengelola SPBU, maupun pihak terkait lainnya.(Tim)
Editor: Dg Pagiling
