SAMBAR.ID, Palu, Sulteng - Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah (Pemprov Sulteng) terus memperkuat kolaborasi dengan BPJS Kesehatan guna menjamin akses pelayanan kesehatan yang cepat dan mudah bagi masyarakat melalui Program Berani Sehat.
Penguatan kerja sama ini dibahas dalam Forum Komunikasi dan Kemitraan Pemangku Kepentingan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Provinsi Sulteng di Ruang Rapat Polibu Kantor Gubernur, Senin (21/9/2026).
Forum yang dihadiri oleh BPJS Kesehatan, Pemprov Sulteng, Dinas Kesehatan, rumah sakit, dan instansi terkait tersebut menjadi momentum evaluasi sekaligus penyamaan persepsi untuk mendukung keberlanjutan Program Berani Sehat.
Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, dr. Reny A. Lamadjido, Sp.PK., M.Kes., menegaskan bahwa sinergi bersama BPJS Kesehatan merupakan langkah krusial untuk memastikan program jaminan kesehatan tepat sasaran.
“Pertemuan ini menjadi kesempatan untuk menyamakan kembali persepsi kita dalam pelayanan kesehatan, khususnya kerja sama dengan BPJS Kesehatan melalui Program Berani Sehat,” ujar Reny.
Reny memaparkan, sejak program ini bergulir, pemerintah daerah berfokus memperluas cakupan kepesertaan dan memangkas hambatan administrasi di fasilitas kesehatan.
Hingga saat ini, sebanyak 217 ribu warga Sulawesi Tengah telah menerima manfaat dari Program Berani Sehat.
Salah satu kunci kemudahan akses pelayanan berada pada integrasi aplikasi SeHati. Sistem ini mempermudah verifikasi pasien yang belum memiliki kartu BPJS Kesehatan atau status kepesertaannya sedang tidak aktif.
“Aplikasi SeHati terintegrasi dengan BPJS Kesehatan, Dinas Kesehatan, Dukcapil, dan Dinas Sosial. Sistem ini harus terus diperkuat agar masyarakat yang membutuhkan pelayanan tidak terhambat persoalan administrasi,” jelasnya.
Selain efisiensi sistem, Wagub menyoroti pentingnya pembaruan data secara berkala. Ia meminta pemerintah kabupaten dan kota aktif memutakhirkan data agar intervensi jaminan kesehatan berjalan akurat serta terhindar dari data ganda atau tidak relevan.
“Data ini harus terus di-update. Jika datanya akurat, kita bisa mengetahui siapa yang benar-benar harus dibantu sehingga pelayanan yang diberikan tepat sasaran,” tegas Reny.
Sebagai bentuk komitmen anggaran, Pemprov Sulteng mengalokasikan sekitar Rp121 miliar pada tahun 2026 untuk pembiayaan kepesertaan BPJS Kesehatan. Komitmen ini melanjutkan dukungan pembiayaan tahun 2025 yang mencapai Rp68 miliar untuk membantu warga kurang mampu yang belum tertanggung oleh pemerintah kabupaten/kota.
“Pemerintah provinsi hadir untuk memastikan masyarakat yang membutuhkan tetap mendapatkan pelayanan kesehatan. Kita bekerja untuk rakyat Sulawesi Tengah,” tutur Wagub.
Mengakhiri arahannya, Reny menekankan bahwa kolaborasi ini tidak boleh berhenti pada pemenuhan jumlah kepesertaan semata, melainkan harus berfokus pada peningkatan mutu pelayanan di lapangan.
“Apa pun masalah dan tantangannya, mari kita hadapi bersama. Yang terpenting adalah masyarakat Sulawesi Tengah mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik,” pungkasnya.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Sekretaris Daerah Provinsi Sulteng dr. Dra. Novalina, M.M., Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulteng dr. Syahriar, M.Kes., Ketua Komisi DPRD Provinsi Sulteng Hidayat Pakamundi, serta jajaran Deputi Direksi Wilayah X dan Regional BPJS Kesehatan Sulawesi Tengah.***
Source: Biro Adpim Pemprov Sulteng
