“Negara Tidak Boleh Disandera oleh Oknum yang Menyalahgunakan Kekuasaan. Presiden Harus Dilindungi, Hukum Harus Ditegakkan!”
SAMBAR.ID, Jakarta - Menyikapi perkembangan situasi nasional terkait terungkapnya dugaan praktik penyadapan ilegal terhadap Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto serta sejumlah pejabat negara, tokoh politik, insan pers, organisasi masyarakat, aktivis, hingga kalangan pengusaha, Shauqi H. Maskati, SE., M.Si., Dewan Pendiri Garda Nasional Indonesia Bangkit (GNIB), sekaligus mantan Wakil Ketua Umum DPP Himpunan Pemuda Alkhairaat (HPA).
Ia menyampaikan keprihatinan sekaligus sikap tegas atas peristiwa yang dinilai sangat serius dan tidak boleh dianggap sebagai persoalan biasa.
Menurut Shauqi, apabila dugaan penyadapan tersebut terbukti dilakukan di luar prosedur hukum dan disalahgunakan untuk kepentingan tertentu, maka hal itu merupakan tindakan yang mencederai prinsip demokrasi, merusak kepercayaan publik, serta berpotensi mengancam kewibawaan dan keamanan negara.
"Ini bukan persoalan sepele. Penyadapan ilegal terhadap Presiden Republik Indonesia merupakan persoalan serius yang menyangkut kehormatan kepala negara, keamanan nasional, kedaulatan hukum, serta martabat institusi negara. Jangan sampai ada oknum yang merasa memiliki kekuasaan tanpa batas, kemudian bertindak seolah-olah hukum tidak berlaku bagi dirinya," tegas Shauqi.
Dugaan Penyadapan Ilegal Adalah Persoalan Serius, Negara Tidak boleh Kalah Oleh Oknum
Shauqi menilai, pengungkapan dugaan penyadapan ilegal yang tengah ditangani Bareskrim Polri harus menjadi momentum penting untuk membenahi tata kelola kewenangan dan pengawasan di lingkungan institusi negara.
Publik telah mendapatkan informasi bahwa aparat menetapkan tiga orang sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyadapan ilegal dan penghapusan data elektronik. Dugaan praktik tersebut disebut menyasar sejumlah nomor telepon, termasuk milik Presiden Prabowo Subianto dan berbagai elemen masyarakat.
"Pertanyaannya sederhana tetapi sangat mendasar: untuk kepentingan siapa penyadapan itu dilakukan? Apa motif sesungguhnya? Siapa yang memerintahkan? Apakah ada pihak lain yang terlibat? Dan apakah terdapat agenda tersembunyi di balik penyalahgunaan kewenangan tersebut?"
"Jangan berhenti hanya pada pelaku yang sudah ditetapkan sebagai tersangka. Jika penyidikan menemukan adanya pihak lain yang terlibat, siapa pun orangnya, apa pun jabatannya, dan dari kelompok mana pun asalnya, harus dimintai pertanggungjawaban sesuai hukum yang berlaku," ungkapnya Rabu pagi (04/11/2026) melalui siaran persnya.
Desak Kapolri Dan Aparat Penegak Hukum Bongkar Seluruh Jaringan Dan Motifnya
Shauqi secara tegas meminta Kapolri beserta seluruh institusi penegak hukum dan lembaga berwenang untuk melakukan investigasi secara mendalam, profesional, independen, transparan, dan menyeluruh.
Menurutnya, penegakan hukum tidak boleh berhenti pada penetapan tersangka semata. Aparat harus menelusuri seluruh rantai peristiwa, mulai dari siapa yang memberikan perintah, siapa yang menjalankan, bagaimana sistem tersebut disalahgunakan, ke mana hasil penyadapan disalurkan, hingga siapa saja yang mungkin menerima manfaat dari tindakan tersebut.
"Kapolri harus memastikan perkara ini dibongkar sampai ke akar-akarnya. Jangan ada yang ditutup-tutupi. Jangan ada perlakuan istimewa. Jangan ada kompromi terhadap siapa pun yang terbukti menyalahgunakan kewenangan."
"Rakyat membutuhkan jawaban yang terang-benderang, bukan sekadar pernyataan normatif. Negara harus menunjukkan bahwa hukum benar-benar berdiri di atas semua kepentingan dan tidak tunduk kepada kekuasaan siapa pun."
Ia juga menegaskan bahwa asas praduga tak bersalah harus tetap dihormati, sementara seluruh proses penyidikan wajib didasarkan pada alat bukti dan ketentuan perundang-undangan.
Serukan Kepada Pemuda Dan Seluruh Elemen Bangsa: Jangan Mudah Terprovokasi, Gunakan Akal Sehat!
Shauqi mengimbau seluruh elemen masyarakat, khususnya kalangan pemuda dan mahasiswa, agar menyikapi perkembangan situasi nasional dengan kepala dingin, kecerdasan berpikir, serta kedewasaan dalam mengambil sikap.
Menurutnya, pemuda tidak boleh hanya menjadi penonton, tetapi juga tidak boleh mudah dimanfaatkan oleh kepentingan politik sesaat.
Pemuda harus membaca setiap peristiwa secara utuh, menghubungkan berbagai perkembangan yang terjadi, menguji informasi, memeriksa fakta, dan tidak terburu-buru menarik kesimpulan sebelum seluruh proses hukum memberikan kejelasan.
"Jangan menjadi generasi yang mudah digiring oleh opini, provokasi, maupun kepentingan pihak-pihak tertentu. Pemuda harus kritis, tetapi jangan kehilangan objektivitas. Berani bersikap, tetapi jangan mengorbankan persatuan bangsa."
"Jangan sampai energi anak-anak muda Indonesia justru diperalat untuk memperkeruh keadaan. Kita boleh berbeda pandangan, boleh mengkritik pemerintah, tetapi kepentingan bangsa dan negara harus tetap ditempatkan di atas kepentingan kelompok."
Ia mengajak seluruh organisasi kepemudaan, mahasiswa, aktivis, tokoh masyarakat, dan seluruh elemen bangsa untuk bersama-sama menjaga stabilitas nasional serta mengawal proses penegakan hukum secara bertanggung jawab.
Tegaskan Dukungan Kepada Presiden Prabowo: Kawal Pemerintahan, Amankan Agenda Pembangunan Nasional!
Dalam kesempatan tersebut, Shauqi H. Maskati menegaskan dukungan penuh terhadap kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan seluruh agenda strategis pemerintahan yang berorientasi pada kepentingan rakyat, kedaulatan bangsa, serta kemajuan Indonesia.
Ia menyatakan bahwa dukungan terhadap Presiden Prabowo bukan sekadar dukungan politik, melainkan komitmen kebangsaan untuk mengawal jalannya pemerintahan agar tetap berada pada koridor konstitusi dan kepentingan nasional.
"Kami mendukung penuh kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Kami siap mengambil bagian dalam mengawal, menjaga, dan menyukseskan seluruh program pemerintah yang berpihak kepada rakyat, memperkuat ekonomi nasional, menjaga kedaulatan negara, serta membangun Indonesia yang lebih maju dan berdaulat."
Namun demikian, ia mengingatkan bahwa dukungan kepada pemerintah tidak boleh dimaknai sebagai pembenaran terhadap segala tindakan oknum di dalam institusi negara.
"Justru karena kita mendukung Presiden Prabowo, kita tidak boleh membiarkan siapa pun merusak pemerintahan dari dalam melalui penyalahgunaan jabatan, kewenangan, maupun tindakan yang bertentangan dengan hukum. Loyalitas kepada Presiden dan negara harus dibuktikan dengan keberanian menjaga konstitusi, bukan melindungi kesalahan oknum."
Ia menegaskan, pemerintahan yang kuat adalah pemerintahan yang berani membersihkan dirinya sendiri dari praktik penyalahgunaan kekuasaan.
Penutup: Jangan Biarkan Negara Dikendalikan Oleh Kekuatan Di Balik Layar!
Shauqi menegaskan bahwa Indonesia merupakan negara hukum, bukan negara yang dapat dikendalikan oleh kepentingan tersembunyi maupun kelompok yang merasa memiliki kekuasaan di luar batas konstitusi.
Kasus ini harus menjadi ujian bagi komitmen seluruh institusi negara dalam menjaga integritas, profesionalitas, transparansi, serta kepercayaan masyarakat.
"Presiden adalah kepala negara dan kepala pemerintahan yang harus dihormati serta dilindungi sesuai konstitusi. Institusi negara harus dijaga kehormatannya. Jika ada oknum yang menyalahgunakan kewenangan, tindak tegas. Jangan biarkan ulah segelintir orang merusak kepercayaan rakyat terhadap negara."
"Indonesia membutuhkan stabilitas, kepemimpinan yang kuat, penegakan hukum yang adil, dan persatuan nasional. Kami berdiri untuk kepentingan bangsa dan negara, mendukung kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, serta siap mengawal seluruh agenda pembangunan nasional demi Indonesia yang lebih kuat, maju, dan berdaulat.**
Sumber: Shauqi H. Maskati, SE., M.Si Dewan Pendiri (GNIB)
