Pada Hari Kamis Tanggal 12 November 2026 Biro Redaksi Rohil Kembali Berikan Informasi Publik:
ROKAN HILIR — Alih-alih memberikan klarifikasi transparan terkait dugaan penyimpangan anggaran Optimalisasi Lahan Pertanian (OPLA) Tahun Anggaran 2024–2025, sikap arogan justru ditunjukkan oleh oknum pejabat di lingkungan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) Kabupaten Rokan Hilir (Rohil), Riau. Alih-alih merespons substansi laporan, sang Kepala Bidang (Kabid) yang baru justru melecehkan produk jurnalistik dengan menyebut pemberitaan media sebagai "berita omon-omon".
Pernyataan meremehkan ini sontak memicu kemerahan Tim Biro Redaksi Rohil bersama kalangan petani. Program strategis nasional yang digulirkan untuk mendongkrak swasembada pangan di era Presiden Prabowo Subianto ini dinilai tidak boleh dibiarkan menguap begitu saja hanya di balik meja birokrasi, apalagi ditutup dengan pernyataan sinis pejabat yang antipati terhadap kontrol sosial.
Sekretaris DPKP Akui Masih "Buta" Aturan OPLA
Sebelumnya, dalam upaya melakukan cek dan ricek serta menjaga prinsip keberimbangan pemberitaan, Tim Biro Redaksi Rohil telah mendatangi kantor DPKP Rohil dan menemui Sekretaris DPKP, Asrul, pada Jumat (6/11/2026).
Di hadapan wartawan, Asrul secara terbuka mengakui bahwa dirinya belum memahami secara menyeluruh mekanisme maupun ketentuan penggunaan anggaran kegiatan OPLA tersebut.
"Terus terang, saya masih kurang memahami mekanisme dan aturan penggunaan anggaran kegiatan tersebut. Namun, insyaallah dalam waktu dekat akan saya sampaikan kepada kepala dinas untuk dibahas dan ditindaklanjuti," aku Asrul di ruang kerjanya.
Meski Asrul mengapresiasi peran pers sebagai kontrol sosial dan berjanji membawa persoalan ini ke ranah pimpinan, sikap koperatif tersebut justru dinodai oleh ulah bawahannya sendiri—sang Kabid baru berinisial K—yang lewat pesan WhatsApp justru meremehkan fungsi pers dengan melabeli investigasi media sebagai "omon-omon".
Catatan Kritis: Jangan Jadikan Petani Korban Janji Manis
Perwakilan Tim Biro Redaksi Rohil, Legiman, menegaskan bahwa apresiasi terhadap keterbukaan pejabat eselon tidak boleh dijadikan alasan untuk menghentikan pengusutan. Publik, khususnya para petani di Rohil, tidak butuh retorika normatif atau sekadar "janji akan dibahas".
Sejumlah pertanyaan mendasar kini menuntut jawaban tegas dari DPKP Rohil:
1. Berapa total riil anggaran OPLA Tahun 2024 dan 2025 di Kabupaten Rokan Hilir?
2.Siapa saja pihak ketiga atau kontraktor pelaksana di balik proyek tersebut?
3.Bagaimana mekanisme penyaluran, titik koordinat lokasi, serta kesesuaian spesifikasi fisik di lapangan?
4.Apakah ada indikasi mark-up atau fiktif dalam realisasi program yang menyedot uang negara ini?
Jika pelaksanaan kegiatan bersih dari penyelewengan, DPKP Rohil seharusnya tidak perlu alergi dan defensif, apalagi melempar komentar sinis. Transparansi data adalah kunci utama membungkam tudingan miring.
Desakan Keras: APH dan Kejari Rohil Jangan Masuk Masuk Angin!
Persoalan ini mendesak perhatian serius aparat penegak hukum (APH). Tim Biro Redaksi Rohil mendesak Tipikor Polres Rohil dan Kejaksaan Negeri (Kejari) Rohil untuk segera turun tangan mengusut tuntas aliran dana OPLA 2024–2025 tanpa pandang bulu.
Apalagi, terungkap fakta bahwa beberapa bulan lalu, seorang warga Kepenghuluan Bangan Punak Pesisir yang juga berstatus sebagai anggota kelompok tani sekaligus insan pers telah menyerahkan keterangan resmi dan data awal ke Kejari Rohil. Namun hingga detik ini, penanganan perkara tersebut terkesan mandul dan mengendap tanpa kejelasan.
"Jangan biarkan penegakan hukum di Rohil tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Uang negara yang dikucurkan untuk kesejahteraan petani wajib dipertanggungjawabkan secara hukum. Kami akan terus mengawal kasus ini hingga tuntas, termasuk membawa dokumen pendukung ke tingkat provinsi dan pusat jika penegak hukum di daerah bermain mata," tegas Legiman.
Publik Rohil kini menagih ketegasan institusi penegak hukum. Apakah kasus dugaan penyimpangan ini akan terus dibiarkan mengambang, ataukah hukum benar-benar akan berbicara? Waktu yang akan menjawab.
Laporan: Tim Jurnalis Biro Redaksi Rohil (Legiman)
