Sambar.id,JAKARTA — Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (Jampidum), Dr. Leonard Eben Ezer Simanjuntak, S.H., M.H., menegaskan pentingnya penguatan pengendalian penuntutan, khususnya dalam penerapan ketentuan kedaluwarsa berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Nasional.
Penegasan tersebut disampaikan saat membuka Focus Group Discussion (FGD) bertema “Penguatan Pengendalian Penuntutan dalam Penerapan Ketentuan Kedaluwarsa Berdasarkan KUHP dan KUHAP Nasional” di Hotel Gran Mahakam, Jakarta, Rabu (28/10/2026).
Jampidum menekankan bahwa setiap perkara yang dilanjutkan penanganannya harus memiliki dasar kewenangan penuntutan yang sah. Ketidaktepatan atau keterlambatan mengidentifikasi masa kedaluwarsa berpotensi menghilangkan dasar hukum bagi kelanjutan penanganan perkara.
“Persoalan yang perlu saya pastikan ialah bahwa setiap perkara yang dilanjutkan masih mempunyai dasar kewenangan untuk dituntut. Kecukupan bukti dan terpenuhinya unsur tindak pidana harus diperiksa bersama dengan ada atau tidaknya alasan yang menggugurkan kewenangan, termasuk kedaluwarsa,” ujar Leonard di hadapan peserta FGD.
Kedaluwarsa Bukan Sekadar Persoalan Administrasi
Dalam arahannya, Jampidum menyoroti bahwa penerapan ketentuan kedaluwarsa penuntutan tidak boleh diperlakukan sekadar sebagai urusan administrasi perkara. Persoalan tersebut berkaitan langsung dengan keabsahan kewenangan negara dalam melakukan penuntutan sekaligus perlindungan hak-hak hukum para pihak.
Karena itu, diperlukan penguatan koordinasi kelembagaan antara penyidik dan penuntut umum, terutama menyangkut kelengkapan dokumen, tanggung jawab pemeriksaan, serta mekanisme penyelesaian perbedaan pendapat pada setiap tahapan penanganan perkara.
Jampidum juga menekankan perlunya penyelarasan pemahaman mengenai istilah “penuntutan” dalam KUHP dan KUHAP. Dimulainya penyidikan tidak serta-merta dapat dianggap otomatis memutus atau memengaruhi tenggang kedaluwarsa tanpa pemeriksaan substansial terhadap tindakan hukum yang dilakukan, kewenangan pejabat, serta terpenuhi atau tidaknya persyaratan hukum dan pembuktian.
Dengan demikian, setiap penilaian mengenai kedaluwarsa harus didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku dan fakta konkret dalam masing-masing perkara, bukan semata-mata pada asumsi atau pencatatan administratif.
Dokumen Otentik dan Kepastian Hukum Jadi Sorotan
Aspek lain yang menjadi perhatian ialah ketertiban administrasi pembuktian. Penghitungan masa kedaluwarsa harus bertumpu pada dokumen otentik dan pemberitahuan yang sah kepada tersangka atau terdakwa sesuai ketentuan yang berlaku.
Selain itu, aparat penegak hukum perlu membedakan secara cermat antara keadaan yang menyebabkan penghitungan kedaluwarsa dimulai kembali dan keadaan yang hanya menangguhkan penghitungan untuk sementara waktu.
Ketelitian tersebut penting untuk mencegah kesalahan dalam menentukan apakah kewenangan penuntutan masih dapat dijalankan. Di sisi lain, kepastian hukum harus tetap dijaga agar hak korban memperoleh keadilan tidak diabaikan dan hak tersangka maupun terdakwa tetap terlindungi.
Dalam konteks ini, Jampidum mendorong penerapan prinsip dominus litis secara fungsional dan aktif sebagai landasan pengawasan serta pengendalian penuntutan yang ketat, terukur, dan bertanggung jawab.
Rekomendasi Pembaruan Hukum Harus Konkret
Melalui forum diskusi tersebut, Jampidum menginstruksikan tim perumus agar menghasilkan rekomendasi komprehensif yang dapat ditindaklanjuti secara nyata.
Rekomendasi itu diharapkan mencakup usulan penyempurnaan undang-undang, penyusunan Peraturan Pemerintah tentang pelaksanaan KUHAP, serta penguatan pedoman internal Kejaksaan.
Pada saat yang sama, para jaksa diminta tetap menjalankan tugas penegakan hukum secara profesional dan tidak menunda penanganan perkara yang sedang berjalan.
“Dari forum ini, saya menghendaki arah pembaruan yang jelas: norma materiilnya dipahami, prosedur pemeriksaannya ditata, dan tanggung jawab penuntutannya ditegaskan. Itulah dominus litis fungsional aktif yang kita perlukan untuk menjaga agar kewenangan negara digunakan secara sah,” tegasnya.
Jampidum menutup arahannya dengan menegaskan semangat, “Keadilan Tuntas, Rakyat Terlindungi.”
Hadirkan Akademisi dan Pemangku Kepentingan Penegakan Hukum
FGD tersebut menghadirkan sejumlah narasumber, yakni Anggota Komisi III DPR RI Dr. Hinca I.P. Pandjaitan XIII, Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia Prof. Harkristuti Harkrisnowo, S.H., M.A., Ph.D., Dosen Hukum Pidana Universitas Brawijaya Dr. Fachrizal Afandi, S.Psi., S.H., M.H., serta Dosen Hukum Pidana Universitas Gadjah Mada Dr. Muhammad Fatahillah Akbar, S.H., LL.M.
Kegiatan ini turut dihadiri Sekretaris Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (Sesjampidum), para direktur di lingkungan Jampidum, Kepala Kejaksaan Tinggi Daerah Khusus Jakarta, serta para kepala kejaksaan tinggi, wakil kepala kejaksaan tinggi, asisten tindak pidana umum, dan kepala kejaksaan negeri dari seluruh Indonesia, baik secara langsung maupun daring.
Forum tersebut menjadi ruang penyamaan persepsi antara unsur penegak hukum dan kalangan akademisi agar penerapan ketentuan kedaluwarsa penuntutan berjalan konsisten, akuntabel, dan sesuai hukum.
Pada akhirnya, penguatan pengendalian penuntutan bukan hanya soal ketepatan menghitung tenggang waktu. Lebih dari itu, hal tersebut menyangkut batas kewenangan negara, perlindungan hak korban, penghormatan terhadap hak tersangka dan terdakwa, serta tegaknya prinsip kepastian hukum dalam sistem peradilan pidana nasional. (*)
