JAKARTA SAMBAR ID — Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPP GMNI) mendesak Bareskrim Polri dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia menyelidiki dugaan penimbunan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) di kawasan smelter PT Indonesia Asahan Aluminium (INALUM), Kuala Tanjung, Kabupaten Batu Bara, Sumatera Utara.
Desakan tersebut disampaikan melalui Bidang Geopolitik DPP GMNI. Organisasi mahasiswa itu meminta aparat penegak hukum memeriksa pengelolaan limbah hasil proses peleburan aluminium, termasuk dugaan penempatan material sisa produksi di kawasan industri yang menurut mereka perlu diperiksa kesesuaiannya dengan ketentuan pengelolaan lingkungan hidup.
Ketua DPP GMNI Bidang Geopolitik, Andreas Halomoan Silalahi, S.Hut., mengatakan pihaknya menaruh perhatian terhadap dugaan pengelolaan limbah karbon anoda, katoda, dan Spent Pot Lining (SPL) di kawasan smelter tersebut.
Menurut Andreas, material sisa proses peleburan aluminium perlu mendapatkan penanganan khusus karena berpotensi mengandung senyawa berbahaya, termasuk sianida, fluorida, serta unsur lain yang dapat menimbulkan risiko pencemaran apabila tidak dikelola sesuai standar keselamatan lingkungan.
"Limbah sisa peleburan aluminium, terutama Spent Pot Lining dan residu anoda-katoda, bukan sampah biasa yang bisa ditumpuk begitu saja di atas tanah. Material tersebut membutuhkan sistem penyimpanan dan pengelolaan yang memenuhi ketentuan lingkungan hidup," kata Andreas kepada awak media di Jakarta, Jumat (30/10/2026).
Ia juga menyoroti potensi terbentuknya air lindi apabila material yang mengandung zat berbahaya terpapar air hujan tanpa sistem pengamanan dan penampungan yang memadai.
Menurut Andreas, kondisi tersebut perlu diteliti untuk memastikan apakah terdapat risiko rembesan ke tanah, pencemaran air tanah, maupun aliran limbah menuju kawasan perairan pesisir Kuala Tanjung.
Soroti Potensi Dampak terhadap Nelayan
DPP GMNI menilai dugaan persoalan pengelolaan limbah tersebut perlu mendapat perhatian karena kawasan Kuala Tanjung merupakan wilayah pesisir yang memiliki aktivitas masyarakat, termasuk nelayan tradisional.
Andreas menjelaskan, apabila hasil pemeriksaan nantinya membuktikan adanya pencemaran akibat pengelolaan limbah yang tidak sesuai ketentuan, dampaknya berpotensi menjangkau ekosistem perairan dan kehidupan ekonomi masyarakat pesisir.
Ia menyebut pencemaran bahan kimia tertentu dapat memengaruhi kualitas air, organisme perairan, serta rantai makanan apabila konsentrasi dan paparannya melampaui batas yang diperbolehkan.
"Nelayan kecil sangat bergantung pada kondisi perairan pesisir. Karena itu, persoalan dugaan pencemaran harus diperiksa secara serius. Jangan sampai masyarakat menanggung dampak lingkungan dan ekonomi apabila terbukti terjadi pencemaran akibat aktivitas industri," ujarnya.
Meski demikian, dugaan pencemaran, tingkat paparan zat berbahaya, serta dampaknya terhadap biota laut dan kesehatan masyarakat masih memerlukan pembuktian melalui pemeriksaan lapangan dan pengujian laboratorium independen.
Minta Direksi INALUM Diperiksa
Dari aspek penegakan hukum, DPP GMNI meminta Bareskrim Polri, khususnya direktorat yang menangani tindak pidana tertentu, serta Kejaksaan Agung melalui Jampidsus untuk menelusuri dugaan pelanggaran dalam pengelolaan limbah di kawasan smelter Kuala Tanjung.
Andreas meminta aparat tidak hanya memeriksa kondisi fisik lokasi, tetapi juga menelusuri dokumen perizinan, prosedur operasional, sistem penyimpanan limbah, pengawasan internal, serta pihak-pihak yang memiliki tanggung jawab dalam pengelolaan lingkungan perusahaan.
"Atas nama keadilan ekologis dan keberpihakan kepada masyarakat, kami meminta Bareskrim Polri dan Kejaksaan Agung turun melakukan penyelidikan. Panggil dan periksa jajaran direksi PT INALUM untuk dimintai keterangan sesuai kewenangan dan tanggung jawab masing-masing," tegasnya.
Ia menambahkan, apabila ditemukan bukti pelanggaran, aparat penegak hukum diminta memproses pihak yang bertanggung jawab sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
DPP GMNI juga meminta Kementerian Lingkungan Hidup melakukan pemeriksaan terhadap lokasi yang dipersoalkan, termasuk mempertimbangkan tindakan pengawasan atau penghentian sementara kegiatan apabila ditemukan kondisi yang memenuhi persyaratan hukum untuk tindakan tersebut.
Minta Uji Laboratorium Independen
Selain pemeriksaan aparat penegak hukum, GMNI meminta Kementerian Lingkungan Hidup bersama instansi terkait melakukan pengujian laboratorium secara independen dan transparan.
Pengujian yang diminta meliputi sampel material sisa produksi, air lindi, air tanah di sekitar kawasan industri, sedimen pesisir, serta sampel biota laut apabila diperlukan berdasarkan hasil pemeriksaan awal.
GMNI juga mengusulkan pelibatan kalangan akademisi, peneliti bidang ekotoksikologi, serta perwakilan masyarakat dan nelayan setempat agar proses pemeriksaan dapat dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.
Terkait potensi kerugian masyarakat, DPP GMNI meminta PT INALUM bertanggung jawab apabila nantinya terbukti terdapat pencemaran atau kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh aktivitas perusahaan.
Tanggung jawab tersebut, menurut GMNI, perlu mencakup pemulihan lingkungan, remediasi tanah, restorasi ekosistem perairan, serta penyelesaian kerugian masyarakat yang dapat dibuktikan secara hukum.
Menunggu Klarifikasi dan Hasil Pemeriksaan
Secara regulasi, pengelolaan limbah B3 di Indonesia antara lain diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup beserta peraturan perubahannya, Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021, dan ketentuan teknis pengelolaan limbah B3.
Ketentuan pidana lingkungan hidup, termasuk mengenai dumping limbah tanpa persetujuan yang dipersyaratkan serta perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu lingkungan, harus diterapkan berdasarkan unsur pelanggaran dan hasil pembuktian.
Karena itu, dugaan penimbunan limbah B3 di kawasan smelter Kuala Tanjung perlu diuji melalui pemeriksaan dokumen, verifikasi kondisi lapangan, hasil laboratorium, serta keterangan pihak-pihak terkait.
Hingga berita ini disusun, materi yang disampaikan DPP GMNI merupakan pernyataan dan desakan organisasi tersebut. Dugaan penimbunan maupun pencemaran lingkungan belum dapat dinyatakan sebagai pelanggaran yang terbukti tanpa hasil pemeriksaan dari instansi berwenang.
Redaksi masih membuka ruang klarifikasi dan hak jawab bagi PT INALUM maupun instansi terkait untuk menyampaikan penjelasan mengenai pengelolaan limbah B3, sistem pengawasan lingkungan, serta kondisi kawasan smelter Kuala Tanjung.
DPP GMNI menyatakan akan terus mengawal persoalan tersebut sebagai bagian dari perhatian terhadap perlindungan lingkungan hidup dan hak masyarakat pesisir.
(MY/Megy)
