Bima (NTB) — Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) MPO Cabang Kabupaten Bima menggelar aksi demonstrasi di Kantor Bupati Bima, Senin (5/10/2026). Dalam aksi tersebut, massa menyampaikan sejumlah tuntutan yang berkaitan dengan tata kelola pemerintahan, pelayanan publik, penegakan aturan hingga pembangunan infrastruktur di Kabupaten Bima.
Massa aksi mendesak PANSELDA Calon Pimpinan BAZNAS Kabupaten Bima agar melaksanakan proses seleksi sesuai Peraturan Daerah beserta perubahannya serta meninjau kembali aduan yang sebelumnya telah disampaikan HMI Cabang Kabupaten Bima.
HMI MPO juga mendesak Kapolres Kabupaten Bima untuk menindaklanjuti dugaan aktivitas pesta minuman keras dan prostitusi di Karaoke Lewa Mori dan Kalaki Beach. HMI meminta pihak kepolisian mengambil langkah sesuai ketentuan hukum apabila ditemukan adanya pelanggaran.
Selain itu, massa aksi mendesak Pemerintah Kabupaten Bima untuk mencopot Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bima serta melakukan evaluasi terhadap kinerja dan kebijakan di sektor kesehatan.
HMI MPO turut mendorong evaluasi terhadap program “Selasa Menyapa” agar pelaksanaannya dapat memberikan dampak nyata bagi masyarakat dan tidak berhenti pada kegiatan seremonial.
Persoalan percepatan penetapan ibu kota Kabupaten Bima juga menjadi bagian dari tuntutan massa aksi. HMI MPO mendorong pemerintah daerah segera memberikan kepastian terkait penetapan ibu kota sebagai bagian dari arah pembangunan dan pelayanan pemerintahan daerah.
Di sektor infrastruktur, HMI MPO mendesak Pemerintah Daerah Kabupaten Bima agar segera memperbaiki kondisi jalan di seluruh kecamatan yang dinilai menjadi kebutuhan mendasar masyarakat.
Dalam pelaksanaan aksi, situasi sempat memanas setelah terjadi cekcok antara massa aksi HMI MPO Cabang Kabupaten Bima dengan personel Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) yang melakukan pengamanan. Meski sempat terjadi ketegangan, massa aksi tetap melanjutkan penyampaian aspirasi di lingkungan Kantor Bupati Bima.
Massa aksi kemudian ditemui oleh pihak Pemerintah Kabupaten Bima yang diwakili oleh staf ahli pemerintah daerah. Namun, hingga aksi berakhir, belum terdapat kejelasan mengenai sikap resmi Pemerintah Kabupaten Bima terhadap keseluruhan tuntutan yang disampaikan HMI MPO.
Humas aksi, Arya, menegaskan bahwa pihaknya meminta agar seluruh tuntutan yang telah disampaikan tidak berhenti pada penerimaan aspirasi semata, tetapi segera ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah maupun pihak terkait.
“Semua tuntutan aksi tadi harus segera dilaksanakan dan ditindaklanjuti. Kami tidak ingin tuntutan ini hanya diterima, tetapi tidak ada kejelasan tindak lanjutnya,” ujar Arya selaku humas aksi.
Aksi tersebut dikoordinatori oleh Muhammad Rafli sebagai Korlap I dan Heryanto sebagai Korlap II.
HMI MPO Cabang Kabupaten Bima menyatakan akan terus mengawal tuntutan yang telah disampaikan serta memantau langkah pemerintah daerah dan pihak terkait dalam menindaklanjuti aspirasi tersebut.
