KUASA HUKUM MINTA POLDA JABAR AMBIL ALIH KASUS PEMBUNUHAN ARIEF RAHMAN DARI POLRES BOGOR


SAMBAR.ID | BANDUNG – Kantor Hukum Rd. Piar Pratama, S.H. & Partners secara resmi mendesak Kepala Kepolisian Daerah Jawa Barat ⁦(Kapolda Jabar)⁩ untuk mengambil alih penanganan kasus dugaan pembunuhan terhadap Arief Rahman Kusumah, seorang remaja pendukung Persib Bandung. Langkah ini diambil setelah ditemukan sejumlah kejanggalan dalam proses penyelidikan yang dilakukan oleh Polres Bogor.


‎Permohonan pengambilalihan perkara (take over) tersebut disampaikan melalui surat bernomor 088/KH-RPP/LBP-EKS/X/2026 tertanggal 30 Oktober 2026. Surat tersebut ditujukan kepada Kapolda Jabar, Direktur Reserse Kriminal Umum ⁦(Dirkrimum)⁩ Polda Jabar, Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan ⁦(Kadiv Propam)⁩, serta Kepala Biro Wasidik Polda Jabar.


‎Tragedi bermula pada 25 Oktober 2026 di wilayah hukum Polres Bogor. Saat itu, korban yang merupakan anggota komunitas Bobotoh baru saja pulang dari pertandingan sepak bola antara Persib melawan Garuda Yaksa sebelum akhirnya menjadi korban tindak kekerasan fatal.


‎Menyoroti Empat Kejanggalan Utama


‎Dalam surat permohonannya, pihak kuasa hukum menyoroti empat poin krusial yang dinilai tidak profesional dan mencederai rasa keadilan keluarga korban:


1. Pernyataan Prematur Kapolrestabes Bogor: Kuasa hukum menyayangkan pernyataan awal Kapolres Bogor yang mendefinisikan insiden ini sekadar sebagai "kenakalan remaja". Pernyataan tersebut dianggap merendahkan derajat tindak pidana pembunuhan sadis terhadap anak di bawah umur.


2. Kontradiksi Data Pelaku: Terdapat ketidaksesuaian antara narasi awal kepolisian yang menyebut usia pelaku sekitar 25–26 tahun dengan fakta lapangan yang menunjukkan pelaku adalah pria dewasa yang sudah berkeluarga.


3. Kronologi yang Tidak Masuk Akal: Rilis pers Polres Bogor pada 29 Oktober 2026 menyebutkan pelaku membacok korban secara spontan karena korban membawa celurit saat makan di Mie Gacoan. Hal ini dinilai irasional mengingat jarak lokasi kejadian dengan tempat makan cukup jauh, sehingga mengindikasikan adanya unsur kesengajaan (mens rea).


4. Pengabaian Terhadap Keluarga Korban: Kakak kandung korban sempat diminta datang ke Polres Bogor pada pukul 00.30 WIB untuk melapor. Namun, ia dibiarkan menunggu tanpa kejelasan hingga pukul 03.00 WIB dini hari, sebelum akhirnya diminta pulang begitu saja di tengah suasana duka.


‎Tiga Tuntutan Utama


‎Menanggapi hal tersebut, Rd. Piar Pratama, S.H. selaku kuasa hukum keluarga korban mengajukan tiga tuntutan utama kepada Kapolda Jabar:


‎Pengambilalihan Perkara: Meminta Ditreskrimum Polda Jabar menarik penyidikan dari Polres Bogor untuk menjamin transparansi dan objektivitas penegakan hukum.


‎Gelar Perkara Khusus: Menyelenggarakan gelar perkara khusus dengan melibatkan unsur pengawasan dari Mabes Polri.


‎Pemeriksaan Internal: Meminta Bidang Propam dan Itwasda/Rowassidik Polda Jabar memeriksa jajaran penyidik Polres Bogor yang diduga lalai dan tidak profesional dalam menangani kasus serta melayani keluarga korban.


‎"Kami memohon kepada Bapak Kapolda Jawa Barat beserta jajaran untuk berkenan mengambil langkah-langkah tegas demi terciptanya keadilan (justice for Arief Rahman Kusumah) dan menegakkan marwah institusi Kepolisian Republik Indonesia," ujar Rd. Piar Pratama dalam keterangan resminya, Jumat (30/10/2026).


‎Untuk memastikan kasus ini mendapat pengawalan ketat tingkat nasional, surat permohonan tersebut juga ditembuskan kepada Kapolri, Kabareskrim Polri, Kadiv Propam Polri, Komisi Kepolisian Nasional ⁦(Kompolnas)⁩, serta Komisi Perlindungan Anak Indonesia ⁦(KPAI)⁩ Pusat.


‎⁦(Hans)⁩

Lebih baru Lebih lama