RIAU | Sambar.id
ROKAN HILIR — Penanganan dugaan penyimpangan proyek pengadaan seragam sekolah senilai Rp6 miliar pada Tahun Anggaran 2025 di Kabupaten Rokan Hilir kini menjadi sorotan. Publik menuntut kejelasan mengenai perkembangan penyelidikan yang disebut-sebut melibatkan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Rohil serta sejumlah pihak lain.
Ketua Bidang Organisasi, Kaderisasi, dan Keanggotaan (OKK) Aliansi Wartawan Indonesia (AWI) Rohil, Legiman, mempertanyakan transparansi penanganan perkara tersebut oleh Subdirektorat Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Ditreskrimsus Polda Riau.
Menurut Legiman, berdasarkan informasi yang sebelumnya diberitakan media detakinformasi.net pada 14 Agustus 2026, perkara pengadaan seragam sekolah tersebut masih berada dalam tahap penyelidikan. Namun, hingga informasi yang diterimanya, perkembangan penanganan kasus itu belum memperoleh penjelasan terbuka yang memadai bagi publik.
“Anggaran Rp6 miliar bukan uang kecil. Itu uang negara yang bersumber dari uang rakyat dan diperuntukkan bagi kepentingan pendidikan. Wajar jika masyarakat mempertanyakan sejauh mana penanganannya. Jangan sampai publik hanya disuguhi kabar bahwa perkara sedang diselidiki, tetapi tanpa penjelasan mengenai perkembangan yang dapat dipertanggungjawabkan,” tegas Legiman.
Dalam informasi yang disampaikan Legiman, terdapat penyebutan dua inisial, yakni KS dan NR, yang disebut berkaitan dengan pengembangan penyelidikan perkara tersebut.
Meski demikian, identitas, kedudukan, dan keterlibatan kedua pihak itu belum dapat dipastikan secara independen. Penyebutan inisial maupun informasi yang beredar tidak dapat dijadikan dasar untuk menyimpulkan seseorang melakukan tindak pidana.
Legiman meminta Polda Riau memberikan penjelasan mengenai status penanganan perkara, termasuk apakah penyidik telah menemukan indikasi penyimpangan, memeriksa pihak-pihak terkait, atau masih melakukan pengumpulan bahan keterangan.
“Jangan biarkan ruang publik dipenuhi spekulasi. Kalau memang masih dalam penyelidikan, sampaikan perkembangannya sesuai kewenangan dan ketentuan hukum. Kalau ditemukan unsur pidana, proseslah secara profesional. Jika tidak ditemukan bukti yang cukup, publik juga berhak mendapatkan penjelasan yang dapat dipertanggungjawabkan,” ujarnya.
Sorotan lain menyangkut informasi mengenai dugaan ketidaksesuaian nota atau bukti pembelanjaan yang disebut berasal dari transaksi di Bandung. Dalam informasi yang beredar, terdapat dugaan bahwa nota pembelian tersebut pernah ditolak oleh pedagang.
Informasi itu memerlukan verifikasi melalui dokumen pengadaan, bukti transaksi, keterangan pedagang yang bersangkutan, serta pemeriksaan oleh pihak berwenang. Belum ada dasar yang cukup untuk menyimpulkan bahwa pertanggungjawaban keuangan proyek tersebut fiktif.
Jika benar terdapat ketidaksesuaian antara dokumen pertanggungjawaban dan transaksi riil, persoalan itu patut ditelusuri secara serius. Namun, dugaan tersebut harus dibuktikan melalui pemeriksaan yang sah, bukan hanya berdasarkan kabar yang beredar.
“Jangan sampai uang negara dipertanggungjawabkan dengan dokumen yang tidak sesuai kenyataan. Akan tetapi, semuanya harus dibuktikan melalui pemeriksaan dan fakta hukum. Penanganan perkara ini tidak boleh berhenti pada dugaan, tetapi juga tidak boleh diabaikan apabila terdapat bukti yang layak ditindaklanjuti,” kata Legiman.
Polda Riau Diminta Membuka Perkembangan Penanganan Perkara
Menurutnya, perkara yang berkaitan dengan anggaran pendidikan menyangkut kepentingan masyarakat luas. Karena itu, penjelasan mengenai perkembangan penanganannya penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum.
AWI Rohil meminta Polda Riau, khususnya Ditreskrimsus melalui unit yang menangani perkara tersebut, memberikan keterangan resmi mengenai status penyelidikan, langkah-langkah yang telah dilakukan, serta tindak lanjut yang dapat disampaikan kepada masyarakat tanpa mengganggu proses hukum.
“Jangan biarkan ketidakjelasan melahirkan kecurigaan. Masyarakat tidak meminta proses hukum diintervensi atau hasil perkara ditentukan oleh tekanan publik. Yang diminta adalah profesionalitas, transparansi sesuai ketentuan, dan kepastian bahwa setiap dugaan yang memiliki dasar akan ditangani secara serius,” tegasnya.
Legiman juga meminta Kejaksaan Tinggi Riau memberikan perhatian sesuai kewenangan dan mekanisme hukum yang berlaku apabila ditemukan dasar yang cukup untuk melakukan koordinasi, pengawasan, atau tindak lanjut terhadap dugaan penyimpangan tersebut.
Permintaan itu bukan berarti perkara telah terbukti sebagai tindak pidana korupsi. Penetapan status hukum dan penentuan pihak yang bertanggung jawab tetap harus didasarkan pada alat bukti serta proses hukum yang sah.
Bagi AWI Rohil, yang terpenting adalah memastikan bahwa penanganan dugaan penyimpangan anggaran pendidikan berjalan secara objektif, profesional, dan tidak diskriminatif.
Anggaran pengadaan seragam sekolah senilai Rp6 miliar bukan perkara yang patut dibiarkan menjadi bahan spekulasi berkepanjangan. Ketika muncul informasi mengenai dugaan ketidaksesuaian dokumen transaksi dan penyebutan sejumlah pihak dalam proses penyelidikan, penjelasan resmi dari institusi berwenang menjadi penting.
Namun, kritik yang tajam harus tetap berpijak pada fakta. Sampai terdapat bukti dan keputusan hukum yang relevan, tidak tepat menyatakan bahwa telah terjadi korupsi, bahwa seseorang bersalah, atau bahwa perkara sengaja dihentikan maupun dilindungi pihak tertentu.
Publik tidak membutuhkan tuduhan tanpa bukti. Publik membutuhkan penegakan hukum yang nyata, informasi yang dapat dipertanggungjawabkan, dan penanganan perkara yang tidak dibiarkan tanpa kejelasan.
Biro Redaksi Rohil menyatakan akan terus memantau perkembangan perkara ini dan berupaya meminta konfirmasi dari pihak-pihak terkait, termasuk Polda Riau, Disdikbud Rokan Hilir, serta pihak lain yang memiliki informasi relevan.
Catatan redaksi:
Berita ini disusun berdasarkan informasi yang disampaikan kepada redaksi dan pemberitaan sebelumnya. Konfirmasi resmi mengenai perkembangan terbaru perkara, dokumen pendukung dugaan ketidaksesuaian transaksi, serta tanggapan pihak-pihak yang disebut masih perlu dilengkapi sebelum berita diterbitkan. Redaksi membuka ruang hak jawab dan koreksi bagi semua pihak yang berkepentingan.
Laporan: Tim Jurnalis (Legiman)
Sumber: Masyarakat
