SAMBAR.ID | SUKABUMI – Menghadapi potensi peningkatan curah hujan, Pemerintah Kabupaten Sukabumi menggelar Apel Siaga Bencana di Mapolres Sukabumi, Kamis (5/11/2026). Dalam kesempatan tersebut, Bupati Sukabumi H. Asep Japar menekankan pentingnya sinergi lintas sektor untuk meminimalkan risiko korban jiwa dan kerusakan infrastruktur.
Apel yang dihadiri oleh unsur TNI, Polri, Forkopimda, Forkopimcam, organisasi masyarakat, serta instansi teknis terkait ini menjadi momentum evaluasi kesiapan menghadapi berbagai skenario bencana alam.
Bupati H. Asep Japar menyoroti kerentanan geografis Kabupaten Sukabumi yang unik. Dengan topografi pegunungan dan garis pantai sepanjang 117 kilometer, wilayah ini memiliki risiko multidimensi, mulai dari tanah longsor, banjir bandang, angin puting beliung, hingga gempa bumi.
"Kondisi geografis kita menuntut kewaspadaan tinggi. Kesiapsiagaan bukan sekadar formalitas, melainkan kebutuhan mendesak untuk melindungi nyawa warga dan aset publik," ujar Asep Japar dalam amanatnya.
Lebih lanjut, Bupati menegaskan bahwa manajemen bencana tidak berhenti pada tahap evakuasi semata. Ia menginstruksikan seluruh jajaran untuk memastikan kelengkapan logistik pascabencana, termasuk ketersediaan tempat pengungsian yang layak, dapur umum, serta kesiapan tim Search and Rescue (SAR).
Dalam arahannya, Asep Japar merumuskan tiga prinsip utama yang harus dipegang oleh seluruh personel gabungan, yakni:
1. Koordinasi Terpadu: Menghilangkan sekat birokrasi antar-instansi agar respons dapat dilakukan secara cepat.
2. Kecepatan Tindakan: Respon awal yang cepat sangat menentukan keselamatan korban.
3. Kepedulian Humanis: Memberikan perlakuan yang manusiawi dan empatik kepada para penyintas.
"Jalankan tugas ini dengan ikhlas sebagai bentuk pengabdian kemanusiaan. Pastikan masyarakat tidak hanya selamat, tetapi juga merasa terlindungi dan terayomi selama masa tanggap darurat," pesan Bupati.
Selain aspek penanganan teknis, Bupati juga memberikan peringatan keras terkait keamanan. Ia meminta aparat keamanan untuk menjaga ketertiban di lokasi bencana dan area pengungsian. Tindak pidana yang memanfaatkan situasi chaos pascabencana, seperti penjarahan atau penipuan bantuan, akan ditindak tegas sesuai hukum yang berlaku.
Dengan dikerahkannya seluruh sumber daya manusia dan sarana prasarana secara optimal, Pemkab Sukabumi berharap penanganan bencana di wilayahnya dapat berlangsung cepat, terukur, dan efektif demi keselamatan masyarakat.
(Hans)
