Persoalan tersebut mencakup dugaan ketidakjelasan pelaksanaan rehabilitasi ruang belajar, perbaikan lantai, plafon, serta transparansi penggunaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP/BOS).
Informasi yang berkembang di tengah masyarakat itu memunculkan pertanyaan serius mengenai akuntabilitas pengelolaan anggaran pendidikan. Pasalnya, dana yang bersumber dari keuangan negara semestinya digunakan secara tepat sasaran untuk menunjang kualitas fasilitas pendidikan dan kepentingan peserta didik.
Atas persoalan tersebut, masyarakat meminta Aparat Penegak Hukum (APH), khususnya Unit Tindak Pidana Korupsi (Tipidkor) Polres Rokan Hilir, Kejaksaan Negeri Rokan Hilir, serta Polda Riau melalui jajaran terkait, melakukan penelusuran dan pemeriksaan secara profesional.
INFORMASI WARGA: DUGAAN PENYIMPANGAN PERLU DIBUKA SECARA TERANG
Berdasarkan keterangan seorang warga Kepenghuluan Darussalam yang meminta identitasnya dirahasiakan, dugaan ketidaksesuaian penggunaan anggaran rehabilitasi sekolah dan Dana BOS telah lama menjadi pembicaraan masyarakat.
Sumber tersebut menyebutkan adanya pertanyaan mengenai penggunaan anggaran perbaikan lantai, rehabilitasi ruang kelas, serta pengelolaan Dana BOS yang dinilai belum disampaikan secara terbuka kepada masyarakat.
"Sudah cukup lama menjadi pembicaraan warga. Kami mempertanyakan penggunaan anggaran rehabilitasi dan Dana BOS karena keterbukaan informasinya belum kami rasakan. Kami berharap persoalan ini diperiksa agar semuanya menjadi jelas," ungkap sumber tersebut kepada tim redaksi melalui sambungan WhatsApp, Senin (26/10/2026).
Keterangan tersebut merupakan informasi awal dari masyarakat yang masih memerlukan verifikasi dokumen anggaran, bukti pelaksanaan kegiatan, serta pemeriksaan oleh pihak berwenang.
KETERANGAN KEPALA SEKOLAH DIPERTANYAKAN, TIM TEMUKAN KONDISI FISIK BANGUNAN
Dalam upaya menjalankan prinsip keberimbangan pemberitaan, tim Biro Redaksi Rohil melakukan konfirmasi langsung kepada Kepala SDN 010 Darussalam, Suardi, selaku pihak yang memberikan keterangan mengenai pengelolaan anggaran sekolah.
Saat ditemui di ruang kerjanya, Kamis (29/10/2026), Suardi menyampaikan bahwa pelaksanaan pekerjaan telah dilakukan sesuai ketentuan.
"Kami kerjakan sesuai aturan, Bang," ujar Suardi kepada tim media.
Suardi juga menerangkan bahwa anggaran revitalisasi yang bersumber dari pemerintah pusat melalui skema DAK terakhir diterima pada 2020. Sementara itu, terkait Dana BOS, ia menyampaikan bahwa sekolah masih menerima alokasi anggaran tersebut.
Mengenai pekerjaan rehabilitasi, Suardi menyebutkan bahwa terdapat pekerjaan perbaikan yang dilakukan pada Januari tahun berjalan. Ia juga menjelaskan bahwa lantai sekolah sebelumnya kerap mengalami genangan air.
Selain itu, Suardi menyebut adanya pembangunan rumah dinas kepala sekolah di area samping sekolah.
Namun, keterangan tersebut masih menyisakan sejumlah pertanyaan yang membutuhkan penjelasan lebih terperinci, khususnya mengenai tahun anggaran, nilai anggaran, jenis pekerjaan, volume pekerjaan, sumber pembiayaan, serta bukti pertanggungjawaban kegiatan.
Berdasarkan peninjauan visual tim di lokasi, sejumlah bagian bangunan, termasuk plafon dan lantai, masih memperlihatkan kondisi yang memerlukan perhatian. Tim juga belum memperoleh bukti dokumentasi pekerjaan maupun dokumen administrasi yang dapat digunakan untuk memastikan pelaksanaan rehabilitasi sebagaimana disampaikan pihak sekolah.
Kondisi visual tersebut belum dapat dijadikan bukti bahwa pekerjaan fiktif telah terjadi. Namun, temuan tersebut menjadi alasan penting bagi APH untuk melakukan pemeriksaan fisik dan pencocokan dokumen anggaran.
PESAN WHATSAPP KEPALA SEKOLAH MENJADI BAGIAN DARI UPAYA KONFIRMASI
Dalam rangkaian komunikasi dengan tim redaksi, Suardi juga mengirimkan sejumlah pesan WhatsApp yang berisi permohonan agar persoalan tersebut dibicarakan.
Di antara pesan yang diterima tim terdapat kalimat:
"Main gas aja, Abang."
"Sepertinya Abang kurang berkenan sama saya, Bang ya. Kalau saya salah, saya mohon maaf."
"Kenapa kok sampai di sana (Kejari), apa enggak bisa dirunding, Bang? Apa Abang enggak kasihan sama kami?"
Suardi juga menyampaikan bahwa dirinya menerima telepon dari seseorang yang mengaku hendak melakukan verifikasi terkait informasi adanya laporan dari LSM ke Kejaksaan Negeri Rokan Hilir.
Rangkaian pesan tersebut merupakan bagian dari komunikasi antara narasumber dan tim media. Namun, isi pesan itu tidak dapat dijadikan dasar untuk menyimpulkan adanya tindak pidana ataupun mengartikan sikap seseorang sebagai pengakuan atas dugaan penyimpangan.
Tim redaksi tetap memandang bahwa substansi persoalan yang harus dijawab adalah transparansi penggunaan anggaran dan kesesuaian antara laporan pertanggungjawaban dengan kondisi pekerjaan di lapangan.
BENDAHARA SEKOLAH: SAYA BARU SATU TAHUN MENJADI BENDAHARA
Tim redaksi kemudian melakukan konfirmasi lanjutan kepada Barani, yang disebut sebagai bendahara sekolah.
Dalam komunikasi melalui sambungan WhatsApp berdurasi sekitar enam menit, Selasa (3/11/2026), Barani menjelaskan bahwa dirinya baru menjabat sebagai bendahara selama kurang lebih satu tahun.
Terkait kondisi fisik bangunan yang dipertanyakan tim, Barani menyampaikan bahwa dirinya akan meneruskan persoalan tersebut kepada kepala sekolah.
"Pak kepala sekolah baru pulang dari haul. Nanti saya sampaikan, sebab saya jadi bendahara masih baru satu tahun. Ya, itu apa yang Bapak lihat kemarin, kan nampak masih bangunan yang lama," jelas Barani.
Pernyataan tersebut semakin mempertegas perlunya penelusuran lebih lanjut terhadap riwayat penggunaan anggaran, khususnya kegiatan yang dilaksanakan sebelum bendahara saat ini menjabat.
Dokumen pertanggungjawaban anggaran dari tahun-tahun sebelumnya menjadi penting untuk diperiksa agar tidak terjadi saling lempar tanggung jawab dalam pengelolaan keuangan sekolah.
TIPIDKOR POLRES ROHIL DIMINTA TIDAK TINGGAL DIAM
Munculnya informasi masyarakat, keterangan pihak sekolah, serta kondisi fisik bangunan yang dipertanyakan menjadi alasan perlunya pemeriksaan secara objektif oleh aparat penegak hukum.
Tim redaksi mendorong Unit Tipidkor Polres Rokan Hilir untuk melakukan langkah-langkah sesuai kewenangannya, antara lain:
1. Memeriksa dokumen perencanaan dan penganggaran rehabilitasi sekolah.
2. Menelusuri sumber, besaran, dan tahun anggaran rehabilitasi yang dimaksud, termasuk alokasi DAK maupun program revitalisasi.
3. Memeriksa laporan realisasi dan pertanggungjawaban Dana BOS/BOSP.
4. Mencocokkan laporan pekerjaan dengan kondisi fisik bangunan di lapangan.
5. Meminta keterangan kepala sekolah, bendahara, serta pihak-pihak yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan.
6. Melakukan audit atau pemeriksaan oleh instansi berwenang apabila ditemukan indikasi penyimpangan.
Pemeriksaan tersebut penting untuk memastikan apakah seluruh anggaran benar-benar digunakan sesuai peruntukannya atau terdapat ketidaksesuaian yang berpotensi merugikan keuangan negara.
UANG NEGARA UNTUK PENDIDIKAN BUKAN UNTUK DIPERMINKAN
Pengelolaan anggaran pendidikan merupakan tanggung jawab yang tidak boleh dipandang sebelah mata. Setiap rupiah yang dialokasikan pemerintah berasal dari keuangan negara dan diperuntukkan bagi kepentingan pendidikan masyarakat.
Apabila ditemukan penyimpangan, manipulasi laporan, penggelembungan harga, ataupun pekerjaan yang tidak sesuai dengan realisasi, persoalan tersebut harus ditindaklanjuti berdasarkan bukti dan ketentuan hukum yang berlaku.
Sebaliknya, apabila pihak sekolah dapat membuktikan bahwa seluruh kegiatan telah dilaksanakan sesuai aturan, penjelasan tersebut juga harus dibuka secara transparan kepada publik.
Jangan sampai persoalan administrasi dan pengelolaan anggaran dibiarkan berlarut-larut hingga menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap institusi pendidikan.
ASPEK HUKUM: APH DIMINTA TELUSURI INDIKASI KERUGIAN NEGARA
 |
| APH Didesak Periksa Kepala Sekolah dan Bendahara, Transparansi Pengelolaan Anggaran Pendidikan Dipertanyakan |
Dalam konteks pemberantasan tindak pidana korupsi, dugaan penyimpangan anggaran yang terbukti memenuhi unsur pidana dapat ditindaklanjuti berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.
Ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor dapat menjadi bagian dari kajian hukum apabila hasil penyelidikan dan penyidikan menemukan unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam ketentuan tersebut.
Namun, penetapan adanya tindak pidana maupun pihak yang bertanggung jawab sepenuhnya merupakan kewenangan aparat penegak hukum melalui proses hukum yang berlaku.
REDAKSI SAMBAR.ID: TRANSPARANSI ANGGARAN PENDIDIKAN HARUS DIUTAMAKAN
Biro Redaksi Rohil menegaskan bahwa pemberitaan ini merupakan bagian dari fungsi kontrol sosial pers dalam menyampaikan informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik.
Tim redaksi meminta Kepala SDN 010 Darussalam memberikan penjelasan terbuka disertai dokumen pendukung mengenai penggunaan anggaran rehabilitasi, Dana BOS, serta kegiatan fisik yang dipersoalkan.
Redaksi juga membuka ruang hak jawab dan hak koreksi kepada kepala sekolah maupun pihak terkait lainnya untuk menyampaikan klarifikasi, bukti administrasi, dan penjelasan tambahan.
Masyarakat tidak membutuhkan polemik ataupun saling menyalahkan. Yang dibutuhkan adalah keterbukaan, bukti pertanggungjawaban, serta kepastian bahwa anggaran pendidikan benar-benar digunakan untuk kepentingan peserta didik.
Uang negara harus dipertanggungjawabkan. Fasilitas pendidikan harus dijaga. Dan setiap dugaan penyimpangan wajib diperiksa berdasarkan fakta, bukan dibiarkan menjadi tanda tanya di tengah masyarakat.
Catatan Redaksi: Pemberitaan ini disusun berdasarkan informasi masyarakat, keterangan pihak sekolah, komunikasi konfirmasi, serta peninjauan visual tim di lapangan. Dugaan yang disampaikan masih memerlukan verifikasi dokumen dan pemeriksaan aparat berwenang. Redaksi menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah serta memberikan kesempatan kepada seluruh pihak terkait untuk menggunakan hak jawab dan hak koreksi.
Reporter: Legiman
Editor: Ar
Sumber: Hasil penelusuran dan investigasi lapangan Tim Biro Redaksi Rohil.
