JAKARTA, SAMBAR.ID — Ketua Umum Dewan Pergerakan Advokat Republik Indonesia (DePA-RI), Dr. TM. Luthfi Yazid, S.H., LL.M., menyampaikan keprihatinan terhadap informasi mengenai dugaan praktik penyadapan ilegal yang disebut melibatkan sejumlah pejabat dan mantan pejabat negara.
Luthfi mengatakan, persoalan tersebut perlu ditangani secara serius melalui mekanisme hukum yang berlaku. Menurutnya, dugaan penyadapan tanpa dasar kewenangan yang sah bukan hanya menyangkut persoalan pidana, tetapi juga berkaitan dengan perlindungan hak privasi, integritas kelembagaan, dan kepercayaan publik terhadap penegakan hukum.
Ia menilai, informasi mengenai dugaan penyadapan terhadap kepala negara, pimpinan partai politik, anggota Komisi III DPR, pengusaha, aktivis, tokoh media, serta tokoh organisasi kemasyarakatan perlu ditelusuri secara objektif.
"Jangan salahkan masyarakat apabila muncul berbagai pertanyaan. Apa tujuan penyadapan tersebut? Mengapa kepala negara dan sejumlah tokoh lainnya menjadi sasaran? Siapa yang memerintahkan, siapa yang melaksanakan, dan untuk kepentingan apa hasil penyadapan itu digunakan?" ungkap Luthfi.
Menurutnya, pertanyaan-pertanyaan tersebut perlu dijawab melalui proses hukum yang profesional, disertai penjelasan resmi dari pihak berwenang agar tidak berkembang menjadi spekulasi di tengah masyarakat.
Menyoroti Pengawasan Kewenangan Penyadapan
Luthfi berpandangan, penggunaan teknologi penyadapan harus berada dalam batas kewenangan yang diatur undang-undang. Kewenangan tersebut, menurutnya, tidak boleh digunakan untuk kepentingan pribadi maupun kelompok di luar ketentuan hukum.
Ia juga meminta agar pengusutan tidak hanya berhenti pada pihak yang diduga melaksanakan penyadapan, tetapi turut menelusuri kemungkinan adanya pihak yang memerintahkan maupun menerima dan memanfaatkan informasi tersebut.
"Jika benar terdapat penyadapan tanpa dasar hukum yang sah, seluruh rangkaian peristiwa harus diungkap secara terang. Namun, prosesnya tetap harus berdasarkan bukti dan menghormati ketentuan hukum," ujarnya.
Luthfi turut menyinggung sejumlah kasus penyadapan yang pernah menjadi perhatian internasional. Menurutnya, berbagai peristiwa tersebut dapat menjadi bahan evaluasi bagi Indonesia dalam memperkuat perlindungan komunikasi dan sistem pengawasan terhadap kewenangan penyadapan.
Empat Sikap DePA-RI
Dalam menyikapi persoalan tersebut, Luthfi menyampaikan empat hal yang menjadi perhatian DePA-RI.
Pertama, supremasi hukum harus ditegakkan tanpa diskriminasi. Setiap orang, termasuk pejabat aktif maupun mantan pejabat negara, memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum.
Kedua, setiap tindakan penyadapan harus memiliki dasar hukum dan dilaksanakan oleh pihak yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan.
Ketiga, proses pengusutan perlu dilakukan secara independen, transparan, dan akuntabel, termasuk menelusuri pihak yang diduga memberikan perintah, melaksanakan, serta menerima hasil penyadapan.
Keempat, asas praduga tidak bersalah harus tetap dihormati. Apabila ditemukan bukti yang cukup mengenai adanya pelanggaran hukum, penanganannya harus dilakukan melalui proses peradilan sesuai ketentuan yang berlaku.
Selain itu, Luthfi mendorong evaluasi terhadap sistem pengawasan dan mekanisme penggunaan kewenangan penyadapan agar tidak membuka peluang terjadinya penyalahgunaan kekuasaan.
Mendorong Pembenahan Kelembagaan
Luthfi menegaskan, pernyataannya tidak dimaksudkan untuk membela atau menyalahkan pihak tertentu. Ia menyatakan bahwa perhatian utamanya adalah penegakan hukum, perlindungan hak konstitusional warga negara, serta terjaganya kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara.
Ia juga mendorong Presiden Prabowo Subianto untuk memperhatikan pembenahan tata kelola pemerintahan dan memastikan para pembantu Presiden menjalankan tugas dengan integritas moral, intelektual, serta tanggung jawab kebangsaan.
Dalam kesempatan tersebut, Luthfi turut menyampaikan dukungan terhadap langkah Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto, S.H., S.I.K., seraya berharap penanganan persoalan yang menjadi perhatian publik dilakukan secara objektif dan dapat dipertanggungjawabkan.
"Negara hukum tidak boleh dibangun di atas ketakutan dan intimidasi, melainkan di atas kepercayaan, transparansi, dan akuntabilitas. Hukum harus mengendalikan kekuasaan, bukan sebaliknya," tegasnya.
Ia berharap momentum tersebut dapat menjadi dorongan bagi evaluasi kelembagaan dan penguatan sistem pengawasan, sehingga perlindungan hak warga negara serta prinsip negara hukum tetap terjaga.
Pernyataan Luthfi Yazid tersebut disampaikan pada Rabu (4/11/2026).
Adapun informasi mengenai pihak-pihak yang disebut dalam dugaan penyadapan, status hukum perkara, serta rangkaian peristiwa yang melatarbelakanginya masih memerlukan penjelasan dan konfirmasi dari aparat penegak hukum maupun pihak terkait.
(Megy/Sambar.id)
