Persoalan dugaan penyimpangan penggunaan anggaran Optimalisasi Lahan Pertanian (OPLA) Tahun Anggaran 2024–2025 di Kabupaten Rokan Hilir (Rohil), Riau, kembali menjadi perhatian. Tim Biro Redaksi Rohil mendesak Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) Rohil agar tidak menganggap persoalan tersebut sebagai kritik biasa, melainkan sebagai bahan evaluasi serius yang harus dijawab secara terbuka dan bertanggung jawab.
Sorotan ini muncul menyusul berbagai informasi dan keluhan yang berkembang di tengah masyarakat, khususnya kalangan petani yang menaruh harapan besar terhadap program optimalisasi lahan pertanian.
Program yang berkaitan dengan peningkatan produktivitas pertanian dan ketahanan pangan tersebut semestinya memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Namun, apabila dalam pelaksanaannya ditemukan indikasi ketidaksesuaian antara anggaran, kegiatan, dan hasil pekerjaan di lapangan, maka persoalan itu tidak boleh dibiarkan tanpa penjelasan.
Sekretaris DPKP: Persoalan Ini Sangat Serius
Dalam upaya memperoleh klarifikasi dan keberimbangan pemberitaan, Tim Biro Redaksi Rohil melakukan konfirmasi langsung kepada Asrul selaku Sekretaris DPKP Rohil di ruang kerjanya, Jumat (6/11/2026).
Dalam keterangannya, Asrul menyampaikan apresiasi terhadap fungsi pers sebagai salah satu unsur kontrol sosial dalam mengawasi penyelenggaraan pemerintahan.
"Kami dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) Rohil sangat berterima kasih kepada rekan-rekan media yang telah menjalankan tugas profesinya sebagai pers dan kontrol sosial di wilayah Kabupaten Rokan Hilir," ujar Asrul.
Terkait persoalan OPLA yang menjadi sorotan pemberitaan, Asrul mengakui bahwa dirinya masih tergolong baru bertugas di lingkungan DPKP Rohil. Meski demikian, informasi dan masukan yang disampaikan tim media akan menjadi catatan untuk ditindaklanjuti.
"Saya masih baru di dinas ini, Bang. Namun, apa yang disampaikan hari ini menjadi catatan bagi saya. Saya akan menyampaikannya kepada kepala dinas, kepala bidang, serta PPTK yang membidangi kegiatan tersebut," jelasnya.
Asrul juga menegaskan bahwa pihaknya tidak keberatan apabila media menjalankan fungsi jurnalistik dengan menyampaikan informasi kepada masyarakat, termasuk mengangkat persoalan yang berkaitan dengan aktivitas dan penggunaan anggaran di lingkungan pemerintahan.
Menurutnya, fungsi kontrol sosial pers merupakan bagian penting dalam mendorong transparansi penyelenggaraan pemerintahan.
Menyangkut Kesejahteraan Petani, Bukan Sekadar Persoalan Administrasi
Lebih lanjut, Asrul menilai persoalan tersebut perlu mendapatkan perhatian serius karena berkaitan langsung dengan kepentingan dan kesejahteraan petani.
"Persoalan ini saya anggap sangat serius, apalagi menyangkut kesejahteraan para petani yang wajib kita dukung. Program ini juga sejalan dengan upaya pemerintah dalam mendukung swasembada pangan nasional sebagaimana menjadi perhatian Presiden Prabowo Subianto," ungkapnya.
Ia menyampaikan bahwa dalam waktu dekat persoalan tersebut akan dikomunikasikan dengan kepala dinas untuk dibahas bersama bidang dan pihak-pihak yang membidangi kegiatan OPLA.
Asrul juga secara terbuka mengakui bahwa dirinya belum memahami secara menyeluruh mekanisme dan ketentuan penggunaan anggaran kegiatan tersebut.
"Terus terang, saya masih kurang memahami mekanisme dan aturan penggunaan anggaran kegiatan tersebut. Namun, insyaallah dalam waktu dekat akan saya sampaikan kepada kepala dinas untuk dibahas dan ditindaklanjuti," katanya.
Ia berharap setiap informasi mengenai dugaan penyimpangan yang ditemukan media dapat dijelaskan secara terbuka agar tidak berkembang menjadi tudingan yang merugikan institusi maupun individu.
Asrul juga menyampaikan bahwa dirinya bersama kepala dinas yang saat ini masih relatif baru akan mempelajari persoalan tersebut dan melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait.
Pihaknya berharap hasil pembahasan nantinya dapat memberikan jawaban yang transparan sehingga masyarakat tidak terus berada dalam ketidakpastian.
Catatan Kritis Biro Redaksi: Jangan Biarkan Dugaan Menggantung Tanpa Kepastian
.jpg) |
| Foto dok: Legiman |
Menanggapi pertemuan tersebut, Legiman selaku perwakilan Tim Biro Redaksi Rohil menilai sikap Asrul yang terbuka menerima konfirmasi dan berkomitmen menyampaikan persoalan kepada pimpinan dinas merupakan langkah awal yang patut diapresiasi.
Namun demikian, apresiasi terhadap keterbukaan pejabat tidak boleh dimaknai bahwa persoalan telah selesai.
Komitmen untuk mempelajari, membahas, dan menyampaikan persoalan kepada kepala dinas harus dibuktikan melalui langkah konkret. Publik tidak membutuhkan sekadar pernyataan normatif, tetapi membutuhkan penjelasan berdasarkan data, dokumen anggaran, realisasi kegiatan, serta hasil pekerjaan OPLA di lapangan.
Pertanyaan mendasar yang harus dijawab DPKP Rohil antara lain: berapa total anggaran OPLA Tahun 2024 dan 2025? Siapa pelaksana kegiatan? Bagaimana mekanisme penyalurannya? Di mana saja lokasi pelaksanaannya? Apakah realisasi pekerjaan sesuai dengan perencanaan dan anggaran yang telah ditetapkan? Serta bagaimana pengawasan dan pertanggungjawabannya?
Jika seluruh pelaksanaan kegiatan telah sesuai ketentuan, DPKP Rohil seharusnya tidak kesulitan memberikan penjelasan yang transparan disertai bukti pendukung.
Sebaliknya, apabila ditemukan ketidaksesuaian, maka harus ada evaluasi dan penanganan sesuai peraturan perundang-undangan.
Desakan kepada APH Periksa Jika Ditemukan Indikasi Pelanggaran
Tim Biro Redaksi Rohil menegaskan bahwa fungsi pers bukan untuk menghakimi, melainkan mengungkap informasi, menguji fakta, meminta klarifikasi, dan mengawal kepentingan masyarakat.
Oleh sebab itu, apabila hasil penelusuran dan dokumen pendukung menunjukkan adanya indikasi penyimpangan penggunaan anggaran OPLA Tahun 2024–2025, aparat penegak hukum (APH) diminta melakukan pemeriksaan secara profesional, objektif, dan independen sesuai kewenangannya.
Tidak boleh ada pembiaran apabila ditemukan indikasi kerugian keuangan negara. Setiap penggunaan anggaran publik harus dapat dipertanggungjawabkan, terlebih program tersebut berkaitan dengan sektor pertanian dan kesejahteraan masyarakat.
Legiman menegaskan, pihaknya akan terus mengawal perkembangan persoalan ini. Apabila dalam tindak lanjutnya tidak terdapat kejelasan, tim akan mempertimbangkan penyampaian laporan dan dokumen pendukung kepada instansi pengawasan serta aparat penegak hukum di tingkat provinsi maupun pusat sesuai prosedur yang berlaku.
Publik Berhak Tahu, Anggaran Negara Wajib Dipertanggungjawabkan.
Persoalan ini tidak semestinya berakhir hanya dengan janji pembahasan internal. Yang dibutuhkan masyarakat adalah keterbukaan, kepastian, dan pertanggungjawaban nyata.
Laporan: Tim Jurnalis Biro Redaksi Rohil (Legiman)
Editor: Ar
Sumber: Investigasi
