JAKARTA, SAMBAR.ID – Peta politik nasional kembali diguncang kabar mengejutkan. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka disebut menyampaikan niat untuk mengundurkan diri dari jabatannya kepada Presiden Prabowo Subianto dalam pertemuan tertutup di Istana Kepresidenan, Selasa (10/11/2026).
Informasi tersebut disampaikan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi dalam konferensi pers di Istana. Ia membenarkan adanya pertemuan antara Presiden dan Wakil Presiden yang berlangsung sekitar dua setengah jam. Menurut Prasetyo, dalam pertemuan tersebut Gibran menyampaikan niat mundur di tengah dinamika politik dan hukum yang berkembang menyusul putusan Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait polemik dokumen pendidikan yang menjadi sorotan publik.
"Memang Pak Wapres menyatakan niatan untuk mengundurkan diri menghadapi dinamika yang berkembang terkait putusan di MK dan MA," ujar Prasetyo.
Namun, Mensesneg meluruskan kabar yang menyebut Presiden Prabowo menolak keinginan tersebut. Menurutnya, Presiden justru memberikan sejumlah saran dalam diskusi yang berlangsung. Di sisi lain, Gibran disebut meminta kesempatan untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya melalui proses hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Polemik Ijazah Berujung Tekanan Politik
Wacana pengunduran diri Gibran muncul ketika tekanan politik di parlemen semakin menguat. Sebanyak 50 anggota DPR yang mewakili enam fraksi disebut telah mendorong penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) untuk menindaklanjuti polemik dokumen pendidikan Wakil Presiden tersebut. Langkah politik itu berkaitan dengan putusan MA mengenai surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA yang digunakan Gibran sebagai salah satu persyaratan pencalonan pada Pilpres 2024.
Sementara itu, putusan MK sebelumnya menjadi bagian dari polemik mengenai dokumen bukti kelulusan setara SMA Gibran di Singapura dan Australia. Persoalan ini kemudian berkembang melampaui perdebatan administratif. Legalitas dokumen pendidikan seorang pejabat negara kini menjadi isu yang bersinggungan langsung dengan legitimasi politik, persyaratan konstitusional, serta kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan negara.
DPR Dihadapkan pada Ujian Konstitusional
Hak Menyatakan Pendapat merupakan salah satu instrumen pengawasan DPR yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3), sebagaimana telah diubah. Hak tersebut dapat digunakan untuk menyikapi kebijakan pemerintah atau dugaan pelanggaran hukum oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Salah satu persoalan yang dapat menjadi dasar pembahasan adalah dugaan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai pejabat negara sebagaimana diatur dalam konstitusi. Namun, usulan politik tersebut tidak serta-merta berarti pemakzulan. Proses pemberhentian Presiden atau Wakil Presiden harus melewati mekanisme konstitusional, termasuk proses di DPR, pemeriksaan dan putusan Mahkamah Konstitusi, serta keputusan MPR sesuai ketentuan UUD 1945.
Pernyataan Gibran dan Pertaruhan Pembuktian
Sebelumnya, Gibran telah memberikan tanggapan atas polemik ijazah yang menyeret namanya. Ia menyatakan bahwa dirinya tidak mungkin dapat melanjutkan pendidikan hingga jenjang sarjana apabila tidak menyelesaikan pendidikan setingkat SMA.
"Ya kalau saya enggak lulus SMA, kan saya nggak mungkin bisa kuliah. Saya kan kuliah sampai S1 juga di Singapura," kata Gibran, Rabu (7/10/2026).
Pernyataan tersebut menjadi bagian dari respons Gibran terhadap kritik publik. Namun, di tengah polemik hukum yang berkembang, pembuktian keabsahan dokumen melalui mekanisme hukum tetap menjadi persoalan penting. Kini, publik menanti kejelasan: apakah niat pengunduran diri tersebut akan benar-benar ditindaklanjuti atau hanya menjadi bagian dari dinamika politik yang sedang berlangsung?
Satu hal yang tak boleh diabaikan, jabatan Wakil Presiden bukan sekadar persoalan kekuasaan dan kompromi politik. Jabatan tersebut melekat pada amanat konstitusi dan kepercayaan rakyat. Karena itu, transparansi dokumen, kepastian hukum, dan penghormatan terhadap proses konstitusional harus menjadi pijakan utama. Bukan sekadar pernyataan politik, apalagi saling melempar narasi di tengah kegaduhan publik.
Catatan Redaksi: Berita ini disusun berdasarkan informasi dan pernyataan yang dikutip dalam materi sumber. Status serta tindak lanjut niat pengunduran diri Gibran perlu dikonfirmasi melalui pernyataan resmi dan perkembangan proses ketatanegaraan.
