Bantaeng Sambar id– Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Analisis HAM Republik Indonesia (DPP LA HAM RI), Ambo Dodding, AMK, S.Pd., MM., CPML., CPLA, menyampaikan sikap tegas sekaligus imbauan kepada Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan Kementerian Dalam Negeri agar memberikan perhatian serius terhadap penanganan dugaan tindak pidana korupsi yang disebut melibatkan 22 anggota DPRD Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat.
Ambo Dodding menegaskan bahwa persoalan dugaan korupsi yang berkaitan dengan keuangan daerah tidak boleh dipandang sebagai persoalan biasa. Sebab, setiap rupiah uang negara dan daerah merupakan amanah rakyat yang harus dipertanggungjawabkan secara terbuka dan sesuai ketentuan hukum.
"Jangan ada pembiaran terhadap setiap dugaan penyimpangan keuangan negara. Hukum harus ditegakkan secara profesional, transparan, dan tanpa pandang bulu. Jabatan, kedudukan, maupun kekuasaan tidak boleh menjadi alasan untuk menghambat proses penegakan hukum," tegas Ambo Dodding.
Minta Kejaksaan Agung Berikan Perhatian Serius
DPP LA HAM RI mendorong Kejaksaan Agung Republik Indonesia untuk memberikan perhatian dan pengawasan terhadap proses penanganan perkara yang saat ini disebut ditangani Kejaksaan Tinggi Sulawesi Barat.
Menurut Ambo Dodding, setiap hasil audit, dokumen pemeriksaan, serta alat bukti yang berkaitan dengan perkara tersebut harus ditindaklanjuti secara serius dan objektif.
Apabila ditemukan bukti yang cukup mengenai keterlibatan pihak tertentu, proses hukum harus dilanjutkan sesuai mekanisme dan ketentuan perundang-undangan.
"Kami tidak meminta hukum dipaksakan kepada siapa pun. Kami meminta hukum ditegakkan. Jika ada yang terbukti bersalah, proses sesuai hukum. Jika tidak terbukti, haknya juga wajib dilindungi. Inilah makna keadilan yang sesungguhnya," ujarnya.
Kemendagri Diminta Tidak Mengabaikan Fungsi Pengawasan
LA HAM RI juga meminta Kementerian Dalam Negeri mengambil langkah sesuai kewenangannya dalam pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Pengawasan terhadap tata kelola keuangan daerah, integritas penyelenggara pemerintahan, dan pencegahan penyalahgunaan kewenangan harus menjadi perhatian bersama.
Menurutnya, penguatan pengawasan bukan untuk mengintervensi proses hukum, melainkan memastikan penyelenggaraan pemerintahan berjalan sesuai prinsip akuntabilitas, transparansi, dan kepentingan masyarakat.
Korupsi Merugikan Rakyat, Integritas Harus Menjadi Pegangan
Ambo Dodding menekankan bahwa pemberantasan korupsi bukan sekadar persoalan menghukum pelaku, tetapi juga upaya menjaga hak masyarakat untuk mendapatkan pelayanan publik, pembangunan, pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan yang layak.
Ia mengajak seluruh unsur pemerintahan, lembaga penegak hukum, serta masyarakat untuk bersama-sama membangun budaya antikorupsi.
"Rakyat tidak membutuhkan janji tentang pemerintahan yang bersih, tetapi membutuhkan bukti nyata melalui transparansi, tanggung jawab, dan keberanian menegakkan hukum. Jangan sampai kepentingan rakyat dikalahkan oleh kepentingan pribadi atau kelompok," tegasnya.
LA HAM RI Berkomitmen Mengawal Keadilan
Sebagai lembaga yang memiliki perhatian terhadap perlindungan HAM, supremasi hukum, dan kepentingan masyarakat, DPP LA HAM RI menyatakan akan terus mengawal aspirasi publik melalui jalur konstitusional dan mekanisme hukum yang berlaku.
Ambo Dodding menegaskan bahwa sikap kritis lembaganya merupakan bentuk kepedulian terhadap masa depan pemerintahan yang bersih dan berintegritas, bukan bentuk penghakiman terhadap pihak tertentu.
"Kami berdiri untuk kepentingan keadilan, bukan untuk menyerang individu atau kelompok. Kami ingin memastikan bahwa hukum benar-benar menjadi panglima, bukan sekadar slogan. Kepercayaan masyarakat terhadap negara harus dijaga melalui penegakan hukum yang nyata dan bertanggung jawab," tutupnya.
Sumber :AMBO DODDING, AMK, S.Pd., MM., CPML., CPLA
Ketua Umum DPP
LEMBAGA ANALISIS HAM REPUBLIK INDONESIA (LA HAM RI)
