Salah satu perwakilan warga Gambarsari Wawan Bule mengatakan, Pemerintah pusat telah menganggarkan 8 persen dari DD.
Misalnya kegiatan penanganan Covid di Desa Gambarsari atau yang di kenal dengan PPKM MIKRO dengan beberapa kegiatan di antaranya pembentukan satgas covid tiap Dusun dan penyemprotan serta sosialisasi.
Menurut Eyang Tugu panggilan Wawan Bule , menjelaskan awal tahun 2022 memang ada penyemprotan keliling tapi hanya sekali padahal seharusnya rutin sebulan sekali selama setahun sesuai RAB.
Seperti posko satgas covid di tiap Dusun termasuk ada honor untuk satgas atau orang yang ikut bekerja dalam program PPKM Mikro," jelas Eyang kepada Sambar.id, Selasa (31/01/2023).
Sebagai Sekretaris LPMD Gambarsari saya tidak pernah di ajak musyawarah oleh Kades. jangan jangan ketua BPD dan anggotanya juga tidak di libatkan.
Barusan saja saya tanya via telp ke beberapa RT mengaku tidak tahu ada program PPKM apalagi anggaran 8 persen dari DD,"ucap Eyang Tugu.
Terkait permasalahan tersebut Eyang menduga bakal ada SPJ fiktip karena ada beberapa kegiatan yang tidak di laksanakan termasuk kegiatan belanja dan honor.
Kita nanti akan konsultasi dulu dengan pihak BPD bila perlu crooscek nota nota pembelanjaan sesuai alamat Toko nya," tegasnya.
Wawan menegaskan baru kemarin di laporkan warga ke Kejaksaan Negeri Subang sekarang sudah ada lagi temuan, bagaimana pembinaan dari Dinas terkait padahal ada kegiatan Monev oleh Kecamatan dan Kabupaten," keluhnya.
Sementara ini sampai berita ini di publikasikan Kepala Desa Gambarsari belum bisa di mintai keterangan baik langsung maupun lewat HP selulernya.(*)
