Lembaga komite pencegahan korupsi Jawa Barat menyoroti bangunan Gedung pemda kab Sukabum

Sambar. Id-Lembaga komite pencegahan korupsi Jawa Barat menyoroti bangunan Gedung pemda kab Sukabumi.

Sukabumi. Sambar.Id. lembaga komite pencegahan korupsi Jawa Barat ( KPK jabar) setda kab Sukabumi, Pembangunan kantor pemda sangat tidak efektif dan tidak tepat mutu tidak ada unsur mamfaat karna pembanguna tersebut tidak sesuai dengan tata kelola asas manfaat , pemborosan anggaran bangunan yang menelan biaya ratusan miliar menjadi bangunan yang tidak tepat fungsi , fungsinya tidak ada, asas manfaat juga tidak ada, secara struktur juga salah , pada bocor , bangunan yang sangat tidak lanyak huni, bangunan tersebut sebelum di lanjut harus di lakukan kajian oleh pihak independen seperti poban atau lembaga independen yang melakukan kajian tentang struktur bangunan , 

pemborosan juga terjadi bada biaya listrik buat perkatoran pemda baru. Selain barang barang tersebut second atau bekas. Genset yg harga nya miliaran panel panel yang di rakit dan kabel dari tegangan tinggi tidak sesuai dengan arus listrik yang di butuhkan, karna kabel yang di pakai harus sesuai dengan kebutuhan daya listriknya, 

dan satu lagi biaya PLN , biaya pasang baru pln yang terkesan terburu buru di pasang sehingga tidak efektif dan menimbulkan kerugian dan pemborosan karena daya besar tegangan tinggi, sejatinya buat kebutuhan perkatoran namun perkantor sampai saat ini belum selesai dan belum di pakai , sementara beban tagihan perbulan di kenakan biaya cas stemby, di pakai tidak di pakai harus banyar perbulan.

E. Suhendi mengatakan, dan hari ini pemda mempunyai tunggakan ke pln dari 2023 awal sampai sekarang karena aliran listrik sudah masuk ke gardu induk baru yang di banyar oleh pemda , sementara belum di pakai namun itu menjadi hal yang sangat tidak tepat. perencanaan yang sangat tidak efektif sehingga terjadi pemborosan. 

Sementara pemda masih banyak program terbengkalai , mengenai infrastruktur baik perbaikan jalan , perbaikan jaringan irigasi perbaikan sekolah dan penataan penataan lainnya,sehingga ini menjdi catatan pemeritahan yang salah dalam mengambil kebijakan. 

Kode RUP 21603953.Nama paket : pembangunan Gedung perkantoran pemda kab Sukabumi. Nama KLPD : kab Sukabumi. Satuan kerja : dinas perumahan dan kawasan permukiman. Tahun anggaran : 2019.Pagu : 35.628.933.000.

Kode RUP :  25646989.Nama paket : pembangunan Gedung perkantoran pemda kab Sukabumi. Nama KLPD : kab Sukabumi. Satuan kerja : dinas perumahan dan kawasan permukiman. Tahun anggaran : 2020.Pagu : 50.000.000.000.

Kode RUP :  29493854.Nama paket : pembangunan Gedung perkantoran pemda kab Sukabumi. Nama KLPD : kab Sukabumi. Satuan kerja : dinas perumahan dan kawasan permukiman. Tahun anggaran : 2021.Pagu : 64.046.940.000.

Kode RUP :  35695869.Nama paket : pembangunan Gedung perkantoran pemda kab Sukabumi. Nama KLPD : kab Sukabumi. Satuan kerja : dinas perumahan dan kawasan permukiman. Tahun anggaran : 2022.Pagu : 27.623.270.400.

E. Suhendi ketua KPK jabar setda kab Sukabumi dalam komentarnya, Karena setiap kebijakan anggaran harus mempunyai asas manfaat masyarakat, Dan pihak perkim kab Sukabumi lalai dalam pengelolaan dan pengawasan sehingga pemborosan anggara terjadi. Makanya harus di lakukan FS untuk mengetahui asas manfaatnya itu bangunan gedung pemda.pungkaanya.

( Uyut menyan )