Desakan ini muncul sebagai respons terhadap maraknya kasus peredaran narkoba di Kota Mataram, yang baru-baru ini ditetapkan sebagai Kota Tanggap Ancaman Narkoba (Kotan).
Koordinator APM, Risky Febrian, menegaskan bahwa narkoba merupakan ancaman serius bagi masa depan Kota Mataram.
Oleh karena itu, ia menilai upaya pemberantasan harus dimulai dari dalam pemerintahan itu sendiri.
"Masalah narkoba ini sangat serius dan harus ditangani dengan sungguh-sungguh. Kami mendorong Pemkot, BNN, dan Polres Mataram untuk menggelar tes urin secara berkala bagi seluruh ASN, mulai dari tingkat kelurahan, kecamatan, hingga pegawai di dinas-dinas Pemkot," ujar Risky, Minggu (10/2).
Menurutnya, kebijakan ini penting demi memastikan bahwa seluruh pejabat dan pegawai pemerintahan bersih dari narkoba, sehingga pembangunan Kota Mataram dapat berjalan dengan baik.
"Untuk suksesnya pembangunan, kita harus memastikan bahwa penyelenggara pemerintahan bebas dari narkoba. Ini juga menjadi ujian bagi Pemkot Mataram dalam menunjukkan keseriusan mereka memerangi narkoba," tegasnya.
Risky berharap Pemkot segera mengambil langkah konkret dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari pengaruh narkotika.
"Jika tidak, ia khawatir peredaran narkoba justru semakin sulit diberantas karena ada kemungkinan keterlibatan oknum di lingkungan pemerintahan," bebernya (RF)
.jpg)
