Oleh: Arifudin (Mahasiswa S3 Unitomo Surabaya)
Kepemimpinan Gubernur NTB Dr. H. Lalu Muhammad Iqbal dan Wakil Gubernur Hj. Dinda Damayanti Putri membawa angin segar bagi masyarakat Nusa Tenggara Barat. Sejak dilantik, keduanya langsung bergerak cepat memetakan persoalan dan merumuskan program kerja yang konkret dan terukur. Fokus mereka tertuju pada peningkatan pelayanan publik, penguatan infrastruktur, reformasi birokrasi, serta percepatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif.
Namun sangat disayangkan, di tengah keseriusan ini, kembali muncul wacana lama yang tak kunjung usai: pemekaran Pulau Sumbawa. Isu ini digulirkan oleh sebagian elit politik lokal yang seolah memaksakan gagasan pemekaran sebagai solusi atas ketimpangan pembangunan. Padahal jika kita jujur menelaah, gagasan ini lebih banyak mengandung muatan politis daripada substansi kebutuhan rakyat.
Pemekaran bukan solusi instan. Justru di banyak kasus, pemekaran memunculkan beban anggaran baru, memperluas birokrasi, dan sering kali gagal membawa perubahan signifikan jika tidak dibarengi kesiapan fiskal dan SDM. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa sebagian besar kabupaten di Pulau Sumbawa masih bergantung pada dana transfer pusat, dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terbatas. Lantas, apakah benar Pulau Sumbawa sudah siap secara mandiri membentuk provinsi baru?
Di sisi lain, duet Iqbal–Dinda justru sudah menunjukkan komitmen membangun NTB secara menyeluruh, tidak hanya terpusat di Pulau Lombok. Beberapa program prioritas yang menyentuh langsung masyarakat Sumbawa sudah mulai dijalankan, termasuk pembangunan infrastruktur jalan, irigasi pertanian, serta peningkatan layanan kesehatan dan pendidikan.
Wacana pemekaran yang terus diangkat saat ini tidak ubahnya sebagai alat politik untuk membangun basis dukungan menjelang pemilu. Ketimbang memperjuangkan kesejahteraan rakyat, isu ini justru berpotensi menciptakan polarisasi dan mengganggu stabilitas sosial dan politik daerah.
Masyarakat NTB, khususnya warga Pulau Sumbawa, perlu lebih jernih melihat realitas. Pembangunan tidak harus melalui pemekaran. Yang lebih penting adalah pemerataan perhatian dan alokasi anggaran, serta sinergi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.
Kita patut mendukung Gubernur Iqbal dan Wagub Dinda untuk tetap fokus bekerja dan tidak terjebak dalam tarik-menarik isu pemekaran yang tidak produktif. NTB membutuhkan pemimpin yang bekerja, bukan yang sibuk melayani kepentingan politik kelompok tertentu.
Mari kita kawal bersama pembangunan NTB yang adil, inklusif, dan berkelanjutan. Biarkan pemimpin yang sudah dipercaya rakyat menyelesaikan tugasnya tanpa diganggu oleh agenda-agenda politis yang menyesatkan arah pembangunan.
