SAMBAR.ID// PASURUAN - Jawa Timur – Aksi pembongkaran kios pedagang di sekitar Stasiun Pasuruan pada Senin (26/5) pagi memicu protes keras dari para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Lebih dari sekadar penggusuran, kejadian ini mengungkap keprihatinan mendalam tentang nasib UMKM yang terancam, sementara pemerintah dinilai menutup mata terhadap dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan.
Para pedagang, yang selama ini menggantungkan hidup dari aktivitas jual beli di area tersebut, merasa tindakan pembongkaran dilakukan secara mendadak dan tanpa solusi relokasi yang memadai. Ketiadaan tempat alternatif yang layak membuat mereka cemas akan masa depan perekonomian keluarga.
Irfan Budi Dermawan, Ketua Umum DPP LPK Barata, yang turut hadir di lokasi, menyoroti kurangnya pendekatan kemanusiaan dalam proses penggusuran. "Teman-teman ini bersedia pindah, tapi harus ada tempat yang real. Kalau mereka langsung dipindah dan tidak bisa kerja, terus bagaimana?" ujarnya, menekankan pentingnya solusi relokasi yang terencana dan layak sebelum pembongkaran dilakukan.
Irfan mengungkapkan telah melakukan komunikasi dengan Pemerintah Kota Pasuruan dan PT KAI, meminta waktu untuk menyiapkan lokasi relokasi yang memadai. Namun, permintaan tersebut tampaknya diabaikan. "Kami minta pendekatan kemanusiaan, karena kami sendiri bingung bagaimana solusinya," tambahnya, menggambarkan keputusasaan para pedagang yang kini terkatung-katung tanpa penghasilan.
Ketegangan semakin meningkat ketika alat berat tiba di lokasi. Ketakutan tergambar jelas di wajah para pedagang yang menyaksikan kios-kios mereka dibongkar. "Pedagang takut lihat backhoe, backhoe-nya warna hijau," ujar salah seorang pedagang, menggambarkan suasana panik yang melanda.
Kejadian ini bukan hanya sekadar penggusuran, melainkan cerminan dari permasalahan yang lebih luas: kurangnya perhatian pemerintah terhadap kesejahteraan UMKM. Program penertiban, meskipun penting, seharusnya dijalankan dengan perencanaan matang dan memperhatikan dampak sosial ekonomi bagi masyarakat, khususnya kelompok rentan seperti para pedagang kaki lima.
Ketiadaan sinergi yang efektif antara PT KAI dan Pemerintah Kota Pasuruan semakin memperparah situasi dan meninggalkan pertanyaan besar: apakah pemerintah benar-benar peduli dengan nasib UMKM di tengah gempuran kebijakan yang berdampak langsung pada kehidupan mereka? Kejadian ini mendesak pemerintah untuk segera mengambil langkah konkret dan memberikan solusi yang adil bagi para pedagang yang terdampak. Keheningan pemerintah atas permasalahan ini hanya akan memperkuat kecurigaan publik terhadap kurangnya kepedulian terhadap nasib UMKM. (Ilmia)
.jpg)