SAMBAR.ID, Palu, Sulteng - Gubernur Sulawesi Tengah Dr.H.Anwar Hafid,M.Si mengikuti Rapat Koordinasi bertajuk Percepatan Swasembada Pangan Menghadapi Musim Kemarau 2025 secara virtual dari ruang kerjanya, Selasa (3/6/2025).
Rakor tersebut dipimpin Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan diikuti sejumlah kepala daerah se-Indonesia.
Rakor berlangsung secara hybrid dari Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta. Hadir pula Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dan Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo.
Dalam arahannya, Mendagri Tito meminta pemerintah daerah mempercepat langkah konkret menuju swasembada pangan. Menurutnya, ketahanan pangan sangat penting untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional dan menjaga stabilitas inflasi.
“Pangan bukan hanya soal ketersediaan, tapi juga menyangkut inflasi, daya beli, dan ekonomi daerah,”katanya.
Data BPS per Mei 2025 menunjukkan inflasi berada di angka 1,60 persen (yoy), yang menunjukkan stabilitas harga pangan masih terjaga. Meski begitu, risiko musim kemarau tetap jadi perhatian utama.
BMKG memprediksi kemarau tahun ini bersifat basah, namun Presiden Prabowo Subianto menargetkan produksi pertanian tetap optimal, bahkan mendorong ekspor beras.
“Selama ini kita importir, tapi kalau bisa swasembada dan mengekspor, posisi kita akan sangat berpengaruh di pasar dunia,”tegasnya.
Bidang lain, Menteri Pertanian Andi Amran melaporkan bahwa stok beras nasional mencapai 4 juta ton, tertinggi dalam 57 tahun terakhir. Namun, menurut dia, masa kritis produksi padi akan berlangsung antara Juni - September.
Ia pun menekankan pentingnya sinergi seluruh pemangku kepentingan dan memprioritaskan program pompanisasi, perbaikan irigasi, dan distribusi alat dan mesin pertanian (alsintan). Pemerintah juga akan mendistribusikan 80.000 unit pompa ke daerah.
“Pompanisasi dan irigasi adalah kunci agar sawah tetap produktif meski hujan minim,”ujarnya.
Ia juga menyoroti hambatan sistem irigasi yang belum terintegrasi antarlevel pemerintahan. Banyak proyek tidak berdampak karena saluran irigasi tidak tersambung dari hulu ke hilir. Untuk itu, Presiden menerbitkan Inpres Nomor 2 Tahun 2025 tentang percepatan pembangunan dan pengelolaan jaringan irigasi nasional.
Terpisah, Gubernur Sulawesi Tengah Dr.H.Anwar Hafid,M.Si memastikan akan menindaklanjuti hasil rakor terkait ketahanan pangan yang baru saja diikutinya.
Dalam rakor tersebut, Gubernur Anwar didampingi sejumlah pejabat terkait, antara lain : Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Nelson Metubun, S.P, Plt Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Dr. Hj. Rohani Mastura, M.Si, Kepala Dinas Pangan Iskandar Nongtji, ST,MM, serta Kepala Dinas Cikasda Dr. Andy Ruly Djanggola.
"Kami akan memastikan program irigasi, alat dan mesin pertanian (alsintan), serta pompanisasi di Sulawesi Tengah berjalan optimal. Ini penting untuk menjaga ketahanan pangan daerah,"tegasnya.
Lebih lanjut, Ia menyampaikan berdasarkan data Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura, bahwa ketersediaan beras di Provinsi Sulawesi Tengah dari Januari hingga Mei 2025 mencapai 208.851 ton. Sementara kebutuhan masyarakat pada periode yang sama diperkirakan sebesar 133.658 ton. Dengan demikian, Sulawesi Tengah mengalami surplus beras sebanyak 75.194 ton.***
Source : Biro Adpim Pemprov Sulteng
.jpg)