Sambar.id, Bangka, 09 Juni 2025 – Suhu politik di Kabupaten Bangka jelang Pilkada Ulang semakin memanas. Kali ini, sorotan publik mengarah pada dugaan politisasi bantuan sosial yang diduga dimanfaatkan untuk kepentingan elektoral oleh salah satu bakal calon Bupati dan Wakil Bupati.
Pemicunya adalah peringatan tegas dari Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bangka terkait pengurusan BPJS Penerima Bantuan Iuran (PBI). Ia menegaskan bahwa pengajuan perubahan status dari BPJS Mandiri ke BPJS PBI hanya boleh dilakukan oleh yang bersangkutan atau anggota keluarga dalam satu Kartu Keluarga (KK).
Pernyataan tersebut muncul setelah mencuat informasi bahwa seorang individu yang mengaku bagian dari tim salah satu bakal calon Pilkada Bangka diduga mengurus BPJS PBI atas nama warga tanpa hubungan keluarga dengan penerima manfaat.
“Kami akan menolak segala bentuk pengurusan BPJS PBI yang tidak sesuai prosedur. Hanya keluarga dalam satu KK atau yang bersangkutan langsung yang berhak mengurus. Tidak bisa diwakilkan oleh pihak lain,” tegas Kadis Sosial, seperti dikutip dari pemberitaan sebelumnya.
Langkah ini dianggap sebagai bentuk pencegahan terhadap potensi penyalahgunaan program jaminan sosial untuk kepentingan politik. Praktik semacam itu dinilai bisa menciptakan ketimpangan sosial dan manipulasi elektoral dengan menjadikan bantuan pemerintah sebagai “alat kampanye”.
Menanggapi situasi tersebut, Ryan Fabryan Taufani, Sekretaris Laskar Merah Putih (LMP) Kabupaten Bangka, angkat bicara. Ia menyebut tindakan itu sebagai indikasi kampanye hitam (black campaign) dan mempertanyakan sikap Bawaslu Bangka yang hingga kini belum terlihat mengambil tindakan.
“Kami mendesak Bawaslu Bangka untuk menyelidiki dugaan ini secara serius. Bila benar ada tim bakal calon yang campur tangan dalam pengurusan bantuan sosial, apalagi di luar masa kampanye, ini jelas pelanggaran pemilu,” ujarnya.
Ryan juga mengungkapkan bahwa pihaknya telah mencatat sejumlah aktivitas yang mengarah pada kampanye terselubung oleh beberapa bakal calon, meskipun tahapan kampanye belum resmi dimulai.
“Bawaslu Bangka harus berani dan tegak lurus pada aturan. Jangan lagi terkesan bungkam. Tidak ada klarifikasi, tidak ada teguran, apalagi tindakan nyata. Ini bisa meruntuhkan kepercayaan publik terhadap netralitas penyelenggara pemilu,” tegas salah satu tokoh muda ormas besar di bangka ini.
Situasi ini pun mulai menjadi perbincangan hangat di kalangan tokoh masyarakat, organisasi kepemudaan, dan warga. Mereka berharap Bawaslu dapat meningkatkan pengawasan secara aktif dan tidak hanya menjadi penonton dalam situasi yang berpotensi mencederai demokrasi lokal.
Ryan pun menambahkan bahwa jika benar program seperti BPJS PBI disalahgunakan untuk kepentingan politik, hal itu merupakan bentuk manipulasi dan pembodohan terhadap rakyat.
“Kalau ada tim bakal calon yang mengurus BPJS atas nama warga tanpa ikatan keluarga, itu bukan bantuan – itu bentuk transaksi politik. Jangan jadikan rakyat sebagai objek permainan politik murahan,” tutupnya.
Kini, semua mata tertuju pada Bawaslu Bangka. Masyarakat menanti langkah konkret dan tegas. Apakah lembaga ini akan menjalankan fungsinya sebagai pengawas pemilu yang independen dan berani? Ataukah justru membiarkan praktik-praktik tak sehat menjelang Pilkada ulang terus terjadi tanpa penindakan.
(@nsory)
.jpg)