Sinergi Kejati Kepri dan KKP Optimalkan Devisa Negara dan Penegakan Hukum Maritim

SAMBAR.ID | Tanjungpinang, 12 Juni 2025 – Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau (Kejati Kepri) dan Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut (Dirjen PKRL) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menggelar rapat koordinasi untuk mengoptimalkan devisa negara dan penegakan hukum di sektor kelautan Kepulauan Riau.  

Rapat yang berlangsung di Ruang Command Center Kejati Kepri ini dihadiri oleh Kajati Kepri Teguh Subroto, Wakajati Kepri Sufari, dan jajaran KKP, termasuk Dirjen PKRL Ir. A. Koswara.

Kajati Kepri menekankan pentingnya kolaborasi antar-institusi untuk mengatasi tantangan serius di sektor kelautan Kepri, seperti illegal fishing, kerusakan ekosistem, dan penyalahgunaan ruang laut.  

Beliau memaparkan inovasi Kejati Kepri berupa Command Center Marine, sebuah sistem pemantauan lalu lintas maritim yang bertujuan untuk meningkatkan penerimaan negara dan mencegah kebocoran potensi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari sektor maritim.  

Saat ini, PNBP dari sektor maritim Kepri masih sangat rendah, hanya 2,14% dari total kapal yang melintas. Command Center Marine diharapkan dapat meningkatkan angka tersebut hingga 20% dengan cara mengefisiensikan proses perizinan labuh jangkar kapal dan meningkatkan pengawasan.

 

Inovasi ini meliputi pembentukan kantor perizinan terpadu, integrasi aplikasi pengawasan, dan peningkatan sarana prasarana.  

Kajati Kepri juga menjelaskan rencana pengembangan Command Center Marine untuk menampilkan data real-time, termasuk pemantauan kapal melalui AIS dan marine radar.  

Kerjasama dengan berbagai instansi seperti KSOP, Bea Cukai, Imigrasi, dan Pemerintah Provinsi Kepri sangat krusial untuk keberhasilan program ini.

 

Dirjen PKRL Ir. A. Koswara menyatakan dukungan penuh terhadap inovasi Kejati Kepri.  

Beliau juga menekankan pentingnya pengendalian reklamasi dan kepatuhan terhadap regulasi dalam pemanfaatan ruang laut. Sinergi antara Kejaksaan dan KKP diharapkan dapat meningkatkan efektivitas penegakan hukum di bidang kelautan, melindungi sumber daya alam, dan menjaga kelestarian ekosistem laut.   (sb)