Baliho tersebut seakan menjadi manifestasi kritik pedas Gubernur Deddy Muliadi yang sebelumnya menyebut Pangandaran dalam kondisi ekonomi yang memprihatinkan.
Pernyataan Gubernur tersebut, yang disampaikan dalam sebuah forum beberapa waktu lalu, kini menjadi perbincangan hangat di kalangan masyarakat, aktivis, mahasiswa, dan tokoh masyarakat Pangandaran.
Tunggakan gaji honorer selama beberapa bulan dan defisit anggaran menjadi permasalahan krusial yang mendasari kritik tersebut.
Kondisi keuangan Pangandaran yang mengandalkan sektor nelayan, pariwisata, dan pajak, ternyata masih belum mampu menutupi kebutuhan operasional, termasuk pembayaran gaji honorer di berbagai instansi pemerintahan.
Situasi ini semakin diperparah dengan munculnya baliho kontroversial tersebut, yang dianggap sebagai bentuk ekspresi kekecewaan publik terhadap kinerja pemerintah daerah.
Baliho "Kabupaten Setengah Sekarat" menjadi tantangan bagi Bupati Pangandaran untuk segera melakukan perbaikan dan mengambil langkah konkret dalam mengatasi permasalahan keuangan daerah.
Kritik dari masyarakat ini diharapkan menjadi motivasi bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan kinerja dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik, sesuai dengan harapan Gubernur. (David Emman)