Sulteng Diusulkan Simpul Logistik Nasional, Ini Dukungan Anleg DPD RI ke Gubernur Anwar Hafid

CAPTION : Anggota DPD RI Dapil Sulawesi Tengah, Andhika Mayrizal Amir, S.H., M.Kn, menyatakan dukungannya atas usulan Gubernur Sulteng, Dr. H Anwar Hafid/F-Doc Pribadi.


SAMBAR.ID, Palu, Sulteng - Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia dari Dapil Sulawesi Tengah, Andhika Mayrizal Amir, S.H., M.Kn, menyatakan dukungannya atas usulan Gubernur Sulteng, Dr. H Anwar Hafid, terkait penetapan Sulawesi Tengah sebagai simpul Logistik Nasional. 


Usulan tersebut disampaikan langsung oleh Gubernur kepada Menteri Koordinator Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dalam kunjungannya ke Kota Palu.


“Sebagai perwakilan daerah, saya sangat setuju dengan apa yang menjadi usulan Bapak Gubernur Sulawesi Tengah tersebut. Itu adalah mimpi besar dari para pemimpin terdahulu yang kini harus kita wujudkan bersama,” ujar Andhika.


Menurutnya, pemerataan pembangunan sangat bergantung pada infrastruktur dan konektivitas antar wilayah Indonesia timur.


Infrastruktur penghubung seperti Ruas Kasimbar–Tambu tidak hanya akan memotong jarak tempuh, tetapi juga dapat menurunkan biaya logistik dan memperlancar rantai produksi sentra industri ke pasar domestik maupun ekspor.


Andhika juga menyoroti perlunya membuka jalur alternatif selain Kebun Kopi, yang selama ini menjadi satu-satunya akses vital menuju berbagai wilayah strategis seperti Makassar, Sulawesi Utara, Morowali, Banggai, dan sekitarnya.


“Mulai sekarang memang harus dipikirkan jalur alternatif. Ketergantungan pada satu akses utama seperti Kebun Kopi berisiko besar, apalagi jika terjadi bencana atau hambatan distribusi,” tambah putra mantan Wagub Sulteng itu.


Sebagai representasi daerah di tingkat nasional, Andhika menegaskan bahwa ia akan memperjuangkan usulan tersebut ke pemerintah pusat secara kelembagaan, sejalan dengan visi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.


Hal tersebut khususnya dalam mewujudkan Asta Cita, yakni delapan program prioritas nasional yang salah satunya adalah pemerataan pembangunan wilayah.


“Kami para senator di DPD RI akan menjadikan ini prioritas dalam komunikasi dengan kementerian teknis dan lembaga negara lainnya,” tutupnya. ***

Lebih baru Lebih lama