Sambar.id, Tangerang – Penolakan terhadap rencana penambahan Keramba Jaring Apung (KJA) di kawasan wisata bahari Pangandaran kembali mengemuka. Kali ini suara lantang datang dari Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kabupaten Pangandaran, Jeje Wiradinata, yang juga merupakan mantan Bupati Pangandaran.
Sikap tegas itu ia sampaikan dalam Round Table Discussion yang digelar di BSD City, Gedung Hall 3–3A, Indonesia Convention Exhibition (ICE), Rabu (17/9/2025) pukul 13.30 WIB. Forum ini mempertemukan akademisi, praktisi, hingga pemangku kebijakan dalam membahas polemik pengelolaan ruang laut.
Estetika Wisata Jadi Pertaruhan
Dalam pernyataannya, Jeje menilai rencana penambahan KJA dengan total izin mencapai 3,29 hektare berpotensi merusak daya tarik wisata bahari Pangandaran. Ia menegaskan bahwa kepadatan keramba bisa mengganggu keindahan alam sekaligus aktivitas wisata air.
“Saya menolak keras penambahan KJA. Pangandaran ini bukan hanya soal budidaya, tetapi juga soal keindahan dan daya tarik wisata. Kalau terlalu padat, estetika hilang, wisata terganggu,” tegasnya.
Jeje juga mengkritisi proses penerbitan izin yang disebutnya dilakukan sepihak oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Menurutnya, izin tersebut terbit tanpa peninjauan lapangan maupun koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Pangandaran.
Debat Panas, Berujung Titik Temu
Diskusi sempat berlangsung panas ketika Jeje beradu argumen dengan Prof. Dr. Yudi, Dekan Fakultas Ilmu Perikanan dan Kelautan Universitas Padjadjaran Bandung. Namun, perdebatan itu akhirnya melahirkan kesepakatan bersama: dilakukan pengkajian ulang dan peninjauan lapangan.
Hasilnya, luasan KJA yang semula diusulkan sesuai izin sebesar 3,29 hektare kini disepakati dibatasi hanya 2.400 meter persegi.
Prof. Yudi menjelaskan, kajian akademis terkait koordinat KJA sebenarnya sudah dilakukan. Namun ia membuka ruang dialog jika diperlukan perubahan lokasi atau pergeseran titik.
“Analisa akademis sudah ada. Tapi jika harus dilakukan perubahan, tentu harus dibicarakan bersama agar semua pihak merasa dilibatkan,” jelasnya.
Harmoni Ekologi, Ekonomi, dan Estetika
Kesepakatan ini menjadi momentum penting untuk menyeimbangkan kepentingan antara ekologi, ekonomi, dan estetika wisata di Pangandaran. Forum tersebut diharapkan dapat menjadi landasan harmonisasi antara pemerintah daerah, akademisi, dan kementerian terkait dalam menjaga keberlanjutan kawasan pesisir yang menjadi ikon wisata Jawa Barat.
sambar.id
tomy
.jpg)