Pemdes Rangdu Hadir Ditengah Masyarakat, Tunjukan Komitmennya Dalam Menangani Permasalahan Sosial



Sambar.id, SUBANG, JABAR - Pemerintah Desa Rangdu, Kecamatan Pusakajaya, Kabupaten Subang,  kembali  menunjukkan komitmennya dalam menangani permasalahan sosial, termasuk membantu warga lanjut usia yang hidup dalam keterbatasan.


Salah satu bentuk bantuan yang diberikan berupa uang tunai sebesar Rp 600.000 kepada 32 Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
Penyaluran ini merupakan kelanjutan dari program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) tahun 2025 untuk salur bulan Agustus dan September.

Bantuan sosial ini secara rutin disalurkan untuk membantu meringankan beban ekonomi warga yang membutuhkan, terutama di tengah kebutuhan sehari-hari yang terus meningkat.

Kepala Desa Rangdu Dunengsih mengatakan, bahwa bantuan ini adalah bentuk nyata kepedulian pemerintah desa untuk membantu meringankan beban masyarakat, terutama di tengah tantangan ekonomi saat ini.


"Kami ingin memastikan semua warga yang berhak menerima bantuan ini tidak terlewatkan. Oleh karena itu, bagi lansia yang tidak bisa datang, tim kami siap mendatangi rumah mereka,” tutur Dunengsih, Rabu (18/10).


Penyaluran BLT yang menyentuh langsung ke  warga lansia ini mendapat apresiasi tinggi dari masyarakat. Inisiatif ini membuktikan bahwa Pemerintah Desa Ragdu tidak hanya sekadar menjalankan program, tetapi juga hadir dengan empati dan perhatian yang lebih kepada warganya yang paling membutuhkan.

"Kami berharap bantuan ini dapat digunakan sebaik-baiknya, terutama untuk membeli bahan makanan dan kebutuhan pokok. Ini adalah salah satu upaya pemerintah desa dalam meringankan beban masyarakat kurang mampu khususnya lansia," ucap Dunengsih.

Lebih lanjut Dunengsih menyampaikan peneriman BLT DD ini tidak tercatat sebagai penerima PKH maupun bantuan dari Kemensos. Data ini sudah diverifikasi lewat Musdesus dan masuk kategori masyarakat miskin ekstrem,” jelasnya.

"Pemerima BLT DD ini sudah di proses verifikasi dan berada di luar Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) jadi KPM ini tidak tercatat sebagai penerima bantuan dari kemensos maupun yang lainnya," pungkasnya. (*)
Lebih baru Lebih lama