Menkue Purbaya Sebarkan Data, Pemda Meradang


Oleh: Edi Sutiyo ( Ketum Simpe Nasional/ Pembina Jaringan Advokasi Rakyat Indonesia)

Bandung, SAMBAR ID // Diera Menteri Keuangan saat ini Purbaya Yudhi Sadewa semua mulai di kuliti, yang dulunya banyak hal tersembunyi atau di sembunyikan mulai terkuak.


Menteri Koboi demikian gelar yang di sandang Purbaya, bak koboi dengan gagah berani membuka setiap pintu dan laci dimana banyak misteri tersimpan dalam kotak pandora.


Publik serasa tersentak, kaget, marah sekaligus prihatin ternyata banyak temuan yang terungkap selama ini tidak di ketahui publik, mulai dari serapan anggaran di kementrian yang di pertanyakan, pemotongan dana transfer daerah, hingga teranyar Purbaya memaparkan ada sejumlah dana rakyat senilai 234 trilun tersimpan dalam bentuk deposito dan lainnya, dan ini simpanan milik Pemda- pemda yang mengendap di berbagai Bank, termasuk Bank Himbara.


Purbaya menegaskan data itu ia peroleh dari pantauan BI per September 2025, setalah data tersebut diketahui publik rame rame Kepala Daerah membantah bahwa mereka memiliki simpanan tersebut, dan nilainya tidak sebesar tersebut, perdebatan di ruang publik mulai panas, purbaya bersikukuh dirinya hanya memaaparkan data yang di terima dari Bank Indonesia.


KDM Gubernur Jawa Barat, juga membantah lewat kanal Youtubenya,  Bobby Nasution Gubernur Sumut juga menyatakan hal yang sama data yang di klaim adalah milik Pemda Sumut, lalu publik bertanya tanya siapakah yang benar, siapakah yang berbohong?


Sejatinya sangat mudah, para Kepala Daerah tersebut tinggal datang saja Ke Bank Indonesia sebagai bank central yang mengatur regulasi keuangan dan perbankan di Indonesia yang memberikan data tersebut kepada Menkue Purbaya Yudhi Sadewa, tidak perlu membantah dulu, ini akan terlihat lebih elegan dan bijaksana, BI sebagai bank sentral tentul akan bertanggung jawab atas data tersebut yang sudah di sampaikan ke publik, jadi tidak perlu meradang dan membantah sebelum menelusuri sumber data, biarlah rakyat saat ini menikmati transparansi atas penyelenggaraan pemerintahan, mana yang benar menjadi Clean Goverment pro rakyat.

Red


Editor:Arie Gusti S 

Lebih baru Lebih lama