“Itu tidak benar. Kalau demo silakan, itu hak masyarakat. Tapi saya tidak pernah mengeluarkan uang untuk aksi itu. Apalagi waktu itu ada kunjungan Presiden Prabowo,” tegas Hidayat melalui sambungan telepon, Minggu (7/12/2025).
Dan bukan sekadar bantahan. Gubernur memastikan siap menempuh jalur hukum.
“Tidak benar. Besok ku lapor ke Polda,” sembur Hidayat saat dikonfirmasi, minggu 07 Desember 2025
Narasi TikTok yang Mengguncang
Semua tuduhan itu muncul dari video berdurasi empat menit yang diunggah akun TikTok @bataraharahapp. Batara—yang dikenal sebagai salah satu pentolan aksi 6 Oktober—mengklaim Gubernur-lah yang paling bertanggung jawab atas kericuhan di Kantor PT Timah.
“Kalau ada yang bertanya siapa yang paling bertanggung jawab atas kerusakan dan kerusuhan di PT Timah, ya Hidayat Arsani,” ucap Batara dalam videonya.
Batara bahkan menceritakan adanya pertemuan khusus di rumah pribadi Gubernur. Ia mengaku diminta membuat gerakan, membuat ramai, dan memprotes PT Timah atas ketidakadilan terhadap masyarakat.
Namun seluruh narasi itu dibantah total oleh Hidayat. Ia menegaskan Batara sedang menyebarkan informasi yang menyesatkan.
Hidayat: “Dulu Dia Serang BPJ, Sekarang Saya Pula”
Hidayat menyayangkan aksi tebar tuding Batara yang ikut menyeret nama tokoh lain.
“Dulu dia menyerang Pak Bambang Patijaya. Sekarang saya pula diserang,” ujar Hidayat, heran dengan pola tudingan yang terus berganti sasaran.
Gubernur menyatakan, pihak yang merasa dirugikan harus melapor agar hukum bicara.
Pijakan Hukum Bila Laporan Jalan
Jika laporan resmi dilayangkan ke Polda, ada aturan yang bisa digunakan:
UU Nomor 1 Tahun 2024 (Perubahan UU ITE)
• Pasal 27 ayat (3): Serangan terhadap kehormatan/nama baik (delik aduan).
• Pasal 28 ayat (2): Informasi yang menimbulkan kebencian/permusuhan.
UU No. 1 Tahun 2023 (KUHP Baru)
• Pasal 263–268: Fitnah, penghinaan, pencemaran nama baik.
Semua itu menegaskan: fitnah di ruang digital bisa berujung pidana, apalagi menyasar pejabat negara.
Hak Demonstrasi Dijamin Konstitusi
UU No. 9 Tahun 1998 menjamin kebebasan berpendapat. Tapi bila tuduhan ke seseorang memicu kerusuhan atau menyesatkan publik, ada batas hukum yang mengatur.
Tak Akan Dibiarkan Mengambang
Gubernur mengingatkan semua pihak berhati-hati dalam menyampaikan informasi.
“Jangan lempar fitnah sembarangan. Semua ada pertanggungjawabannya,” tutupnya.
Hingga berita ini diturunkan, Batara Harahap belum merespons soal ancaman pelaporan tersebut. (@ns)
.jpg)
