Sambar.id, Buton Tengah, Sultra – Polemik antara Bupati Buton Tengah (Buteng) dan Sekda Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) Asrun Lio, terkait pelantikan Penjabat (Pj) Sekda Buton Tengah, mendapat sorotan tajam dari berbagai kalangan.
Salah satu pernyataan paling keras datang dari Ketua Gerakan Pemuda (GP) Al Washliyah Buton Tengah, Djoysman, yang menilai bahwa Pemprov Sultra justru menjadi pihak yang tidak menjalankan kewajibannya secara profesional.
“Bupati Buton Tengah sudah menjalankan kewajiban administratif dengan mengirimkan surat pemberitahuan kepada Pemprov Sultra. Tetapi Pemprov memilih diam. Sikap diam seperti ini menunjukkan ketidakseriusan dan ketidakmampuan Pemprov mengelola komunikasi pemerintahan dengan baik,” tegas Djoysman dalam press release yang disampaikan kepada awak media pada Senin pagi (01/12/2025).
Ia menekankan bahwa dalam prinsip tata kelola pemerintahan, surat yang tidak dijawab hingga batas waktu tertentu dapat dianggap sebagai bentuk persetujuan.
“Kalau Pemprov tidak punya itikad baik menjawab surat resmi, maka secara hukum administratif hal itu masuk kategori fiktif positif. Bupati punya dasar kuat untuk melanjutkan pelantikan Pj. Sekda Buteng. Jadi kalau ada pihak yang mempersoalkan, justru Pemprov-lah yang harus introspeksi, bukan menyerang Bupati,” tandasnya.
Djoysman juga menyoroti sikap Sekda Sultra, Asrun Lio, yang dinilai terlalu reaktif di ruang publik.
“Pernyataan-pernyataan Pak Asrun Lio justru menimbulkan kegaduhan yang tidak perlu. Seharusnya beliau sebagai Sekda Provinsi memberikan contoh profesionalisme birokrasi, bukan mengompori opini publik dengan pernyataan yang menyudutkan kepala daerah,” ujarnya.
Menurutnya, masyarakat Buton Tengah membutuhkan kepastian, bukan drama birokrasi.
“Kami melihat langkah Bupati Buteng sangat jelas: menjaga roda pemerintahan tetap berjalan. Yang menghambat justru adalah kelalaian Pemprov dalam merespons surat resmi. Ini fakta. Jika Pemprov lambat, jangan salahkan daerah yang bergerak cepat,” tegasnya lagi.
Lebih lanjut, ia meminta Pemprov Sultra menertibkan komunikasi internal dan menghentikan manuver yang dapat mengganggu jalannya pemerintahan di Buton Tengah.
“Kami dari Gerakan Pemuda Al Washliyah Buton Tengah menuntut Pemprov Sultra untuk berhenti mempermainkan proses birokrasi. Hormati kewenangan daerah. Kalau memang ada aturan yang dilanggar, sampaikan secara tertulis, bukan melalui komentar-komentar yang memperkeruh keadaan,” tutupnya. (**)
.jpg)
