Sambar.id, Jakarta - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) merilis data terbaru korban terdampak banjir bandang dan tanah longsor di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara. Hingga Minggu (28/12/2025), tercatat 1.140 orang meninggal dunia dan 163 orang masih dinyatakan hilang akibat bencana tersebut.
Aktivis muda Putri Nabila Damayanti, SH menyampaikan kritik dan evaluasi tajam terhadap kebijakan pemerintah pusat, khususnya terkait belum ditetapkannya status Bencana Nasional atas musibah yang menelan ribuan korban jiwa tersebut.
Saat memberikan keterangan kepada awak media di Jakarta, Selasa (30/12/2025), Putri mengaku prihatin dan menyayangkan lambannya sikap pemerintah dalam merespons skala bencana di wilayah Sumatera.
“Kami sebagai rakyat yang terus memantau perkembangan bencana di Sumatera merasa sangat miris dan sedih. Korban sudah mencapai ribuan, namun hingga kini status Bencana Nasional belum juga ditetapkan. Ada apa? Kunjungan Presiden ke lokasi memang penting, tetapi itu tidak cukup tanpa langkah konkret dan maksimal bagi masyarakat terdampak,” ujar Putri.
Ia menegaskan, apabila pemerintah pusat memperketat masuknya bantuan luar negeri, maka tanggung jawab negara untuk hadir secara penuh harus lebih cepat, tepat, dan menyeluruh.
"Kalau bantuan luar negeri dipersulit, seharusnya negara hadir secara maksimal. Jangan menunggu rakyat semakin menderita baru bergerak,” tegasnya.
Evaluasi Satu Tahun Pemerintahan Prabowo–Gibran
Memasuki satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Putri menyampaikan sejumlah catatan reflektif berdasarkan pengamatan langsung di lapangan.
Terkait program Makan Bergizi Gratis, Putri menilai kebijakan tersebut memiliki tujuan baik dalam menekan angka stunting, namun perlu evaluasi serius.
“Program ini bagus, tetapi menu harus diperhatikan agar tidak terjadi kasus keracunan. Pengelolaannya sebaiknya diserahkan sepenuhnya kepada masing-masing sekolah agar lebih efektif dan terkontrol,” ujarnya.
Ia juga menyoroti persoalan penebangan hutan liar yang dinilai sebagai salah satu penyebab utama banjir bandang di Sumatera.
“Pelaku illegal logging harus diberi hukuman berat agar jera, dan penyebab utama banjir bandang harus diusut tuntas,” katanya.
Catatan Hukum, Kesehatan, dan Pendidikan
Dari aspek penegakan hukum, Putri menyebut praktik ketidakadilan masih menjadi persoalan klasik.
“Hukum di negeri ini masih tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Praktik ‘membela yang bayar’ masih terasa. Para aktivis muda berbasis hukum harus menanamkan nilai hukum yang adil dan beradab agar negara ini aman dan tidak membenarkan yang salah,” tegasnya.
Sementara di sektor kesehatan, ia menilai pemerataan layanan belum sepenuhnya dirasakan masyarakat kecil.
“Masih banyak ibu hamil yang harus bernegosiasi soal biaya saat hendak melahirkan. Ini sangat miris,” ujarnya.
Di bidang pendidikan, Putri mengungkapkan masih banyak anak usia sekolah terhambat masuk sekolah karena persoalan administrasi.
“Banyak anak tidak bisa sekolah karena tidak memiliki akta kelahiran. Orang tuanya tidak memiliki buku nikah dari KUA karena pernikahan siri. Ini fakta yang saya temukan langsung saat turun ke lapangan,” ungkapnya.
Harapan Tahun 2026
Menutup keterangannya, Putri Nabila Damayanti, SH yang merupakan alumni Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta, aktif di PP AMPG, serta pernah mencalonkan diri sebagai anggota DPRD Cianjur dari Partai Golkar, menyampaikan harapan di akhir tahun.
“Selamat memasuki Tahun Baru 2026. Semoga ke depan Indonesia menjadi lebih baik, lebih adil, dan lebih berpihak kepada rakyat,” pungkasnya.
(Megy)
.jpg)
