Rokan Hilir - Dugaan penggelapan dana bantuan Optimasi Lahan (Oplah) tahun anggaran 2025 di Kepenghuluan Sungai Panji-panji, Kecamatan Kubu Babussalam, Kabupaten Rokan Hilir (Rohil), kini menjadi sorotan publik. Pengurus Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Sri Jaya diduga melakukan pemotongan dana dan distribusi bantuan yang tidak merata.
Informasi ini mencuat setelah sejumlah petani mengeluhkan minimnya realisasi bantuan yang mereka terima. Sianturi (55), salah seorang warga setempat, mengungkapkan bahwa banyak kelompok tani yang hingga kini belum tersentuh bantuan tersebut.
"Kelompok Tani Merdeka sampai detik ini belum menerima bantuan. Padahal, anggaran dari pusat mencapai Rp 4 juta per hektare, dengan alokasi khusus pembersihan lahan sebesar Rp 900.000 per hektare," ujar Sianturi kepada wartawan, Jumat (9/1/2026).
Potongan Dana dan Data Fiktif
Berdasarkan keterangan warga, dana pembersihan lahan sebesar Rp 900.000 yang seharusnya diterima petani, diduga dipotong hingga hanya tersisa Rp 300.000 sampai Rp 500.000. Itu pun hanya diberikan kepada sekitar 20 persen petani yang berani menuntut.
"Luas lahan Oplah di desa ini mencapai 140 hektare, namun kondisi di lapangan menunjukkan 30 persen sudah tertanam sawit dan 15 persen berupa kanal. Sisa lahan aktif hanya sekitar 65 persen. Kami mempertanyakan dikemanakan sisa dana untuk lahan yang sudah beralih fungsi tersebut," tegasnya.
Ketua Kelompok Tani Mengaku Belum Terima
Senada dengan warga, Ketua Kelompok Tani Merdeka, Arham Fauji, menyatakan bahwa kelompoknya yang bernaung di bawah Gapoktan Sri Jaya belum menerima manfaat bantuan sama sekali. Ketertutupan pengurus Gapoktan dalam mengelola anggaran membuat para petani mendesak adanya perombakan kepengurusan.
"Kami mendesak agar dilakukan pemilihan ulang pengurus Gapoktan Sri Jaya demi terciptanya transparansi dan keadilan bagi seluruh petani di Sungai Panji-panji," tambah Sianturi menirukan aspirasi warga.
Desak Pemerintah dan APH Turun Tangan
Masyarakat berharap Presiden Prabowo Subianto melalui Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman segera menurunkan tim lapangan untuk mengaudit program Oplah di wilayah berjuluk Negeri Seribu Kubah ini.
Warga juga meminta Aparat Penegak Hukum (APH) menjadikan informasi ini sebagai pintu masuk untuk menyelidiki adanya dugaan tindak pidana korupsi (Tipikor). Hingga berita ini diturunkan, redaksi masih berupaya melakukan konfirmasi kepada pengurus Gapoktan Sri Jaya terkait tudingan tersebut.
Laporan: Tim Jurnalis (Legiman)
Sumber: Konfirmasi
(SBR/AR/Red)
.jpg)
