Majalengka, Sambar.id || Bupati Majalengka H. Eman Suherman melakukan peninjauan lapangan di Blok Nanggerang, Kelurahan Simpeureum, Kamis (22/1/2026), guna memastikan finalisasi rencana pembangunan Sekolah Rakyat. Peninjauan ini dilakukan untuk memverifikasi kesiapan lahan serta aksesibilitas lokasi sebelum memasuki tahap konstruksi fisik.
Program Sekolah Rakyat merupakan agenda unggulan Pemerintah Pusat yang dialokasikan bagi 166 kabupaten/kota di Indonesia, termasuk Kabupaten Majalengka. Pembangunan sekolah tersebut direncanakan memasuki tahap groundbreaking pada Februari 2026 melalui koordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum (PU).
Dalam keterangannya di lokasi, Bupati Majalengka menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Majalengka telah menyiapkan lahan seluas 7 hektare yang telah sesuai dengan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). Sekolah Rakyat ini diproyeksikan memiliki daya tampung hingga 100 siswa.
“Pemerintah daerah mengapresiasi perhatian khusus Bapak Presiden terhadap sektor pendidikan di Kabupaten Majalengka. Pembangunan Sekolah Rakyat ini diperkirakan menyerap anggaran sekitar Rp6,5 miliar,” ujar Bupati saat peninjauan yang didampingi sejumlah kepala perangkat daerah.
Salah satu fokus utama dalam survei lapangan tersebut adalah pengaturan akses masuk kendaraan berat selama proses pembangunan. Untuk meminimalisasi dampak sosial serta mencegah kerusakan jalan lingkungan warga, Pemkab Majalengka memutuskan membuka jalur logistik alternatif sepanjang 170 meter.
“Kami berkomitmen agar proses pembangunan tidak mengganggu kenyamanan masyarakat. Solusinya, pemerintah daerah akan menyewa lahan milik warga selama satu tahun untuk dijadikan akses jalan dari area POM.
Pembiayaan akan menggunakan Dana Belanja Tidak Terduga (BTT) sebagai bentuk komitmen daerah dalam mendukung program strategis nasional,” jelasnya.
Lebih lanjut, Bupati mengungkapkan bahwa Kabupaten Majalengka juga berpeluang menerima program lanjutan berupa Sekolah Terpadu (SD–SMP–SMA) dengan kapasitas hingga 1.000 siswa dan kebutuhan lahan sekitar 30 hektare.
“Keberlanjutan program ini sangat bergantung pada kepercayaan Pemerintah Pusat terhadap kesiapan daerah. Karena itu, sinergi antar-OPD, khususnya dalam hal perizinan dan administrasi, harus berjalan optimal agar tidak terjadi keterlambatan,” tambahnya.
Melalui pembangunan Sekolah Rakyat ini, Pemerintah Kabupaten Majalengka optimistis dapat meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) serta menghadirkan fasilitas pendidikan yang lebih representatif dan berkelanjutan bagi masyarakat Majalengka.(Bens)
