SAMBAR.ID, Palu, Sulteng - Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid, melakukan langkah strategis dalam memperketat pengawasan dan tata kelola di kawasan Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP).
Dalam rapat koordinasi yang melibatkan 22 perusahaan tenant di bawah naungan IMIP, Gubernur menegaskan bahwa kemajuan industri harus berjalan beriringan dengan kelestarian ekosistem dan kesejahteraan sosial.
Pertemuan krusial tersebut berlangsung di Kantor Gubernur Sulawesi Tengah, Selasa (20/1/2026), dengan didampingi oleh Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Sulawesi Tengah, Muchlis.
Fokus utama pembahasan adalah menciptakan standardisasi operasional yang lebih hijau dan bertanggung jawab secara sosial.
Sinkronisasi Industri dan Dampak Lingkungan
Gubernur Anwar Hafid menginstruksikan seluruh pelaku industri di kawasan tersebut untuk tidak hanya terpaku pada produktivitas internal, tetapi juga memperluas cakupan tanggung jawab mereka ke wilayah luar kawasan industri.
Ia menekankan bahwa dampak aktivitas industri terhadap lingkungan merupakan prioritas utama yang harus ditangani secara sistematis.
“Kita membahas banyak hal, terutama isu-isu penting dalam perbaikan tata kelola kawasan industri, baik dari sisi lingkungan hidup maupun kawasan di luar kawasan industri,” ujar Anwar Hafid dalam keterangannya pasca-pertemuan.
Pemerintah Provinsi mendorong agar seluruh tenant berperan aktif dalam melakukan mitigasi kerusakan lingkungan. Langkah ini diharapkan mampu menjawab keluhan masyarakat terkait dampak aktivitas pertambangan dan pemurnian nikel terhadap ekosistem sekitar.
Tata Kelola Terintegrasi: Lingkungan, Tenaga Kerja, dan Sosial
Lebih dari sekadar isu lingkungan, Gubernur juga menyoroti aspek ketenagakerjaan dan dampak sosial-ekonomi bagi warga lokal. Menurutnya, ekosistem industri yang ideal adalah yang mampu menciptakan keadilan bagi semua pihak terkait.
"Tata kelola yang baik mencakup aspek perlindungan lingkungan, isu ketenagakerjaan, serta dampak sosial ekonomi bagi masyarakat lokal. Ini harus terintegrasi dan berkelanjutan," tegasnya.
Berikut adalah poin-poin utama yang menjadi fokus Gubernur dalam penguatan tata kelola IMIP:
Audit Lingkungan: Penanganan masalah limbah dan emisi secara lebih sistematis dan transparan.
Keberpihakan Masyarakat: Peningkatan keterlibatan warga lokal dalam rantai pasok dan lapangan kerja.
Ketertiban Administrasi: Memastikan seluruh tenant mematuhi regulasi daerah maupun nasional secara disiplin.
Sinergi Pemerintah-Swasta:
Kolaborasi intensif antara DLH Provinsi dan pihak manajemen IMIP untuk pemantauan rutin.
Komitmen Bersama Menuju Industri Berkeadilan
Gubernur Anwar Hafid mengapresiasi respons positif dari para perwakilan perusahaan yang hadir. Ia melihat adanya kemauan dari pihak industri untuk melakukan perbaikan secara bertahap demi keberlangsungan investasi jangka panjang di Sulawesi Tengah.
“Ini adalah hal yang sangat baik. Teman-teman di sini menunjukkan kepedulian terhadap masyarakat dan memiliki komitmen untuk terus memperbaiki tata kelola kawasan industri,” lanjut Anwar.
Menutup keterangannya, ia berharap sinergi ini menjadikan Morowali sebagai pilot project kawasan industri yang tertib, berkelanjutan, dan berkeadilan di Indonesia.
Dengan tata kelola yang kuat, diharapkan keberadaan IMIP tidak lagi dipandang sebagai ancaman ekologis, melainkan mesin pertumbuhan ekonomi yang ramah lingkungan.***
Source : Tim Media Berani
