SAMBAR.ID | SUKABUMI – Lonjakan harga minyak dunia yang dipicu konflik geopolitik di Timur Tengah kini menjadi perhatian serius. Menanggapi hal tersebut, Aktivis sekaligus pengusaha asal Sukabumi, Imran Firdaus, mengapresiasi langkah pemerintah yang hingga saat ini masih menahan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) di tengah gejolak pasar global.
Namun, menurutnya, beban fiskal negara saat ini sudah sangat tertekan. Oleh sebab itu, pemerintah dinilai perlu mempertimbangkan opsi penyesuaian harga sebagai upaya strategis untuk menyelamatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 agar tidak "babak belur".
"Kita apresiasi pemerintah yang masih berusaha menahan harga. Tapi kita juga harus realistis, kondisi saat ini sangat berbeda dengan asumsi yang ditetapkan sebelumnya," ujar Imran Firdaus dalam wawancara via telepon seluler, Sabtu (4/4/2026).
Tekanan Sangat Berat, APBN Berpotensi Tambah Beban Rp420 Triliun
Imran menjelaskan, dalam APBN 2026, asumsi harga minyak mentah Indonesia atau Indonesian Crude Price (ICP) ditetapkan hanya sebesar 70 Dollar AS per barel. Sementara itu, harga minyak dunia saat ini justru telah melonjak drastis hingga menyentuh angka 140 Dollar AS per barel, atau naik hampir 100 persen.
"Setiap kenaikan 1 Dollar AS per barel saja, itu menambah beban APBN sekitar Rp 6 triliun. Nah, kalau sekarang selisihnya mencapai 70 Dollar AS, bayangkan berapa bebannya? Bisa mencapai Rp 420 triliun. Ini tentu menjadi pukulan sangat berat bagi keuangan negara," paparnya.
Kenaikan harga minyak global yang ekstrem ini dipicu oleh eskalasi konflik antara Iran, Amerika Serikat, dan Israel. Ketegangan ini juga berpotensi mengganggu jalur distribusi strategis seperti Selat Hormuz, yang semakin memperburuk pasokan dunia.
Bukan Kebijakan Populis, tapi Realistis
Imran menegaskan, jika pemerintah nantinya memutuskan untuk melakukan penyesuaian harga, hal itu harus dipahami sebagai langkah adaptif dan responsif, bukan semata-mata ingin menaikkan harga.
"Penyesuaian ini dilakukan untuk menopang beban APBN yang semakin berat. Ini bukan kebijakan populis, tapi ini adalah kebijakan realistis untuk menjaga stabilitas fiskal negara," tegasnya.
Jika langkah ini diabaikan, Imran khawatir subsidi energi akan membengkak tak terkendali dan menggerus anggaran untuk sektor-sektor pembangunan lainnya.
Pernyataan ini juga sejalan dengan pandangan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, yang menekankan pentingnya kebijakan yang adaptif terhadap dinamika global.
"Kita harus menjaga stabilitas kondisi dalam negeri. Jika fiskal jebol, dampaknya akan lebih parah, bisa memicu resesi dan masalah sosial di masa depan. Jadi langkah mitigasi ini sangat penting demi keberlangsungan ekonomi yang sehat," pungkas Imran.
(Hans)
.jpg)
