SAMBAR.ID, Palu, Sulteng- Memperingati Hari Lahir (Harlah) Persatuan Guru Nahdlatul Ulama (Pergunu) ke-74 yang jatuh pada 31 Maret 2026 kemarin, Pimpinan Wilayah (PW) Pergunu Sulawesi Tengah mempertegas komitmennya dalam mengawal kemajuan kualitas pendidikan nasional, khususnya di wilayah Sulawesi Tengah.
Ketua PW Pergunu Sulteng, Nasaruddin Kadir, S.Ag, M.Si, Rabu, (01/4/2026) menyatakan bahwa momentum harlah tahun ini bukan sekadar seremonial tahunan, melainkan bentuk penegasan sikap organisasi terhadap dinamika pendidikan di Indonesia.
Apresiasi Capaian Pemerintah
Dalam keterangannya, Nasaruddin memberikan apresiasi atas berbagai capaian pemerintah yang dinilai mulai menunjukkan keberpihakan pada sektor pendidikan.
Regulasi: Perbaikan aturan yang lebih mendukung penyelenggaraan pendidikan.
SDM: Peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan.
Infrastruktur: Perbaikan sarana dan prasarana belajar yang semakin memadai.
Kesejahteraan: Langkah nyata pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan guru di berbagai tingkatan.
Soroti Kesenjangan dan Nasib Guru Madrasah
Meski mengapresiasi kemajuan yang ada, Pergunu Sulteng memberikan catatan kritis terhadap beberapa persoalan mendasar yang masih menghambat wajah pendidikan Indonesia:
Kesenjangan Wilayah: Masih adanya jurang pemisah yang nyata antara kualitas sekolah/madrasah di perkotaan dengan wilayah pedesaan atau pinggiran.
Distribusi Guru: Penempatan guru yang belum merata, sehingga berdampak pada tidak optimalnya proses belajar mengajar bagi peserta didik.
Nasib Guru Honorer: Persoalan besar terkait nasib guru honorer di madrasah yang telah mengabdi belasan tahun namun belum memiliki kejelasan status untuk diangkat menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) atau PPPK (P3K).
Kondisi Pendidikan di Sulawesi Tengah
Khusus di Sulawesi Tengah, Nasaruddin menyoroti fenomena anak putus sekolah yang masih ditemukan, meskipun pemerintah daerah telah mengalokasikan anggaran melalui program "Berani Cerdas".
"Kita masih menjumpai anak usia sekolah yang tidak bisa bersekolah karena hambatan akses geografis di pelosok dan kurangnya informasi bagi orang tua. Ini adalah PR besar yang harus segera dituntaskan," tegas Nasaruddin.
Komitmen Kolaborasi
Menutup pernyataannya, Pergunu mengajak seluruh pemangku kepentingan (stakeholders) untuk membangun kolaborasi yang lebih erat. Pergunu berkomitmen menjadi jembatan komunikasi dengan pemerintah di semua tingkatan guna mencari solusi konkret.
"Pendidikan adalah hak dasar warga negara sesuai amanat UUD 1945. Ini tidak bisa dikompromikan atau ditawar-tawar. Pergunu akan terus mengawal agar setiap anak bangsa mendapatkan hak pendidikannya secara layak dan merata," pungkasnya.***
.jpg)
