Sambar.id Pangandaran, Jawa Barat – Pernyataan Ketua DPC PDI Perjuangan Pangandaran, Jeje Wiradinata, yang melarang kader partainya ikut mengelola program MBG, kini menjadi sorotan tajam masyarakat. Pasalnya, di tengah pernyataan tegas tersebut, justru muncul dugaan adanya sejumlah kader partai yang masih terlibat sebagai pengelola, pengendali lapangan, hingga pihak yang memiliki pengaruh dalam distribusi program MBG di sejumlah wilayah Kabupaten Pangandaran.
Kondisi ini memunculkan pertanyaan serius di tengah publik. Apakah larangan tersebut benar-benar dijalankan secara nyata, atau hanya sekadar pernyataan politik untuk meredam kritik? Sebab jika kader masih bebas bergerak di lapangan, maka publik menilai perintah itu terkesan hanya berlaku di atas kertas.
Program MBG yang seharusnya hadir untuk kepentingan masyarakat luas dinilai tidak boleh dicampuri kepentingan politik praktis.
Bila benar terdapat unsur kader partai yang menguasai jalannya program, maka hal itu berpotensi menimbulkan konflik kepentingan, dugaan monopoli, serta ketidakadilan dalam penyaluran manfaat kepada masyarakat.
Sejumlah warga menilai, jika seorang ketua partai sudah menyampaikan larangan secara terbuka, maka seharusnya disertai langkah konkret. Mulai dari pendataan kader yang terlibat, evaluasi total pengelolaan program, hingga tindakan tegas terhadap siapa pun yang melanggar instruksi organisasi.
“Jangan hanya bicara di media. Kalau memang dilarang, buktikan dengan tindakan di lapangan,” ujar salah satu tokoh masyarakat Pangandaran.
Sorotan kini mengarah pada struktur pengelolaan MBG di daerah. Publik meminta nama-nama pengelola dibuka secara transparan, dasar penunjukan dijelaskan, serta alur kerja sama dan pengawasan dipaparkan ke masyarakat. Keterbukaan dianggap menjadi satu-satunya cara menghentikan spekulasi liar yang terus berkembang.
Jika dugaan keterlibatan kader benar terjadi, maka Jeje Wiradinata dinilai harus segera mengambil langkah tegas demi menjaga wibawa kepemimpinan dan marwah partai. Namun jika isu tersebut tidak benar, maka klarifikasi resmi berbasis data harus segera disampaikan agar nama baik partai tidak terus terseret polemik.
Polemik ini menjadi ujian serius bagi integritas politik lokal di Pangandaran. Sebab masyarakat hari ini tidak lagi mudah percaya pada pernyataan semata, melainkan menilai dari keberanian pemimpin menegakkan aturan yang dibuatnya sendiri.
Kini publik menunggu, apakah larangan kader mengelola MBG benar-benar dijalankan, atau hanya menjadi narasi politik yang berhenti di ruang konferensi pers
(**)
.jpg)
