Hal tersebut ditegaskan Bupati OKU, H. Teddy Meilwansyah, S.STP., M.M., M.Pd., saat menerima audiensi perwakilan BPOM RI di Rumah Dinas Bupati, Rabu (22/04/2026).
Audiensi ini dihadiri langsung oleh Sekretaris Utama (Sestama) BPOM, Irjen. Pol. Jayadi, S.I.K., M., Kepala Biro Umum BPOM Dra. Asih Liza Restanti, Apt., M.Kes, serta Kepala BPOM Palembang Yani Ardiyanti, S.F., Apt., M.Sc, beserta jajaran.
Dalam kesempatannya, Bupati Teddy menyambut baik rencana pendirian kantor UPT BPOM di wilayah OKU. Menurutnya, letak geografis OKU yang berada di tengah Provinsi Sumatera Selatan dinilai sangat strategis dan tepat untuk menjangkau wilayah kabupaten lainnya.
Bupati menegaskan kesiapannya untuk mendukung sepenuhnya pembangunan tersebut. Bahkan, pihaknya telah menyiapkan beberapa opsi lahan hibah yang akan disesuaikan dengan standar dan kriteria teknis dari BPOM.
“Salah satu opsinya berada di area belakang Kantor Pemkab OKU, berdekatan dengan lahan rencana pembangunan sekolah rakyat, serta beberapa titik lain yang dinilai strategis,” ujar Teddy.
“Kami sangat berterima kasih atas kesempatan untuk bersinergi. Pemkab OKU siap mensupport penuh, apa pun yang diperlukan akan kami bantu semaksimal mungkin,” tegasnya.
Teddy berharap pembangunan ini dapat segera direalisasikan agar manfaatnya bisa langsung dirasakan masyarakat. Kehadiran BPOM dinilai tidak hanya memperkuat pengawasan keamanan pangan dan obat-obatan, tetapi juga memberikan dampak positif bagi perekonomian dan pembangunan daerah.
Sementara itu, Sestama BPOM Irjen Pol. Jayadi menyampaikan apresiasi tinggi atas sambutan hangat yang diberikan Bupati dan jajaran Pemkab OKU.
Dijelaskannya, saat ini BPOM di Sumatera Selatan baru memiliki dua UPT yang berlokasi di Palembang dan Lubuk Linggau. Padahal, kedua kantor tersebut harus melayani 17 kabupaten/kota, sehingga pelayanan belum bisa maksimal.
“Karena itu, kami berencana mendirikan UPT baru di OKU untuk memperluas jangkauan. Tujuannya agar layanan lebih dekat, setidaknya bisa mengcover tiga kabupaten utama, yakni OKU, OKU Timur, dan OKU Selatan,” jelas Jayadi.
Kehadiran kantor ini nantinya diharapkan mampu memberikan pendampingan teknis kepada pelaku UMKM dan industri pangan lokal, sehingga keamanan pangan masyarakat semakin terjamin.
Jayadi mengakui, hingga saat ini pemerintah pusat belum memiliki aset lahan dan bangunan di daerah untuk pendirian UPT baru. Oleh karena itu, pihaknya sangat berharap dukungan dari Pemkab OKU melalui mekanisme hibah lahan agar rencana strategis ini dapat segera terwujud.
"Kami berharap Pemkab OKU dapat menyediakan dan menghibahkan lahan untuk pembangunan kantor tersebut," harapnya.
(TIM)
.jpg)
