SAMBAR.ID, AKARTA — Jaksa Agung RI ST Burhanuddin menegaskan pentingnya pengawasan eksternal sebagai fondasi utama menjaga integritas dan profesionalisme institusi penegak hukum. Penegasan itu disampaikan saat menerima penghargaan Special Award “Lifetime Achievement” pada Malam Anugerah Komisi Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2026 yang digelar di Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan RI, Jakarta Selatan, Senin (25/5/2026).
Dalam sambutannya, Jaksa Agung menyampaikan apresiasi kepada Komisi Kejaksaan Republik Indonesia bersama Persatuan Jaksa Indonesia atas terselenggaranya ajang penghargaan yang dinilai bukan sekadar seremoni, melainkan momentum strategis untuk memperkuat semangat integritas, profesionalisme, dan dedikasi insan Adhyaksa dalam menjalankan tugas penegakan hukum.
“Momentum ini bukan sekadar seremoni penghargaan biasa, melainkan sebuah wadah krusial untuk memperkuat semangat integritas, profesionalisme, dan dedikasi pengabdian insan Adhyaksa dalam menjalankan amanah penegakan hukum di tanah air,” ujar ST Burhanuddin.
Ia menegaskan, pengawasan eksternal yang dijalankan Komisi Kejaksaan harus dipandang sebagai kebutuhan institusional, bukan ancaman. Menurutnya, mekanisme pengawasan menjadi instrumen penting untuk memastikan proses penegakan hukum berlangsung objektif, transparan, dan akuntabel di tengah meningkatnya tuntutan publik terhadap aparat penegak hukum.
“Sinergi antara pengawasan, profesionalitas, dan integritas inilah yang diyakini akan menjadi kekuatan utama Kejaksaan dalam menghadapi dinamika hukum serta tuntutan masyarakat yang terus berkembang,” tegasnya.
Penghargaan Malam Anugerah Komisi Kejaksaan 2026 diberikan kepada satuan kerja Kejaksaan Agung Republik Indonesia, baik Kejaksaan Tinggi maupun Kejaksaan Negeri Tipe A dan B, berdasarkan capaian kinerja sepanjang 2024 hingga 2025. Penilaian mencakup efektivitas penanganan perkara tindak pidana korupsi, respons terhadap pengaduan masyarakat, hingga tingkat kepuasan publik terhadap pelayanan dan kinerja institusi.
Jaksa Agung menekankan, keberhasilan penegakan hukum tidak dapat semata-mata diukur dari banyaknya perkara yang ditangani. Lebih dari itu, institusi penegak hukum dituntut menghadirkan rasa keadilan, kepastian hukum, dan manfaat nyata bagi masyarakat luas.
Menurutnya, kepercayaan publik merupakan legitimasi utama institusi hukum. Karena itu, integritas aparat menjadi faktor penentu dalam menjaga marwah Kejaksaan di mata masyarakat.
Selain penghargaan kepada satuan kerja, ajang tersebut juga memberikan apresiasi kepada individu berprestasi, baik jaksa maupun ASN non-jaksa, yang dinilai memiliki dedikasi, loyalitas, integritas, serta profesionalisme tinggi dalam menjalankan tugas.
Penilaian kategori individu dilakukan berdasarkan rekam jejak kinerja, bebas dari hukuman disiplin, hingga kontribusi nyata dalam penanganan perkara, termasuk penerapan pendekatan restorative justice.
“Melalui penghargaan ini, insan Adhyaksa dituntut untuk tidak hanya memiliki kecakapan teknis dan kemampuan intelektual, tetapi juga keteladanan sikap dalam menjaga kepercayaan masyarakat. Mendapatkan reward bukanlah akhir dari sebuah pencapaian, melainkan awal dari tanggung jawab yang lebih besar,” tandas ST Burhanuddin.
Menutup sambutannya, Jaksa Agung meminta seluruh penerima penghargaan menjadikan capaian tersebut sebagai amanah untuk terus meningkatkan kualitas pengabdian serta menjadi teladan bagi insan Adhyaksa lainnya. Ia juga mengingatkan agar prestasi tidak melahirkan rasa cepat puas, melainkan menjadi pemicu untuk terus melakukan pembenahan dan inovasi di tubuh Kejaksaan.
Acara tersebut turut dihadiri Menteri Politik dan Keamanan RI Djamari Chaniago, Ketua Komisi Kejaksaan Republik Indonesia Pujiyono Suwadi, Plt. Wakil Jaksa Agung Asep N. Mulyana, Anggota Komisi III DPR RI Mangihut Sinaga, para pimpinan lembaga tinggi negara, serta jajaran Kepala Kejaksaan Tinggi dan Kepala Kejaksaan Negeri dari seluruh Indonesia.
.jpg)
