Sambar.id, Bulukumba,sulawesi-selatan || Penutupan sejumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG) belakangan menjadi sorotan publik. Kebijakan penghentian sementara operasional sejumlah dapur tersebut merupakan bagian dari upaya penegakan standar pelayanan yang ditetapkan pemerintah melalui Badan Gizi Nasional (BGN).
Pengamat sosial Arif Dinata menilai bahwa polemik yang berkembang saat ini perlu dilihat secara lebih jernih. Menurutnya, perhatian publik tidak hanya harus tertuju pada kepentingan pengelola dapur atau pelaku usaha yang terdampak, tetapi juga pada masyarakat penerima manfaat yang menjadi sasaran utama program.
"Yang perlu menjadi pertanyaan adalah siapa yang paling terdampak dan siapa yang paling banyak bersuara dalam polemik ini. Jangan sampai suara keluarga penerima manfaat justru tenggelam dalam perdebatan yang didominasi kepentingan bisnis," ujar Arif Dinata.
Ia menyoroti bahwa dalam berbagai pemberitaan dan aksi keberatan yang muncul ke publik, kelompok yang paling aktif menyampaikan aspirasi justru berasal dari kalangan pengusaha, pengelola SPPG, dan pihak yang terlibat dalam rantai pasok program.
Menurut Arif, kondisi tersebut memunculkan pertanyaan mengenai sejauh mana dampak penutupan dapur MBG terhadap masyarakat penerima manfaat, khususnya anak-anak, ibu hamil, ibu menyusui, dan keluarga rentan yang selama ini menjadi target program.
Data pemerintah menunjukkan bahwa penghentian sementara operasional sejumlah dapur dilakukan karena berbagai faktor, mulai dari ketidakpatuhan terhadap standar pelayanan hingga persoalan manajemen dan infrastruktur.
Arif menegaskan bahwa evaluasi kebijakan harus didasarkan pada dampak sosial yang nyata. Jika terdapat keluarga yang kehilangan akses terhadap layanan pangan bergizi, maka pemerintah wajib menghadirkan solusi dan langkah mitigasi yang jelas.
Selain itu, ia mendorong pemerintah daerah, Badan Gizi Nasional, serta lembaga pengawas untuk membuka data secara transparan mengenai jumlah penerima manfaat yang terdampak, lokasi penutupan dapur, serta mekanisme penggantian layanan yang telah disiapkan.
"Transparansi menjadi penting agar masyarakat dapat membedakan mana persoalan pelayanan publik dan mana yang semata-mata merupakan sengketa kepentingan usaha," katanya.
Arif juga mengusulkan agar forum dialog tidak hanya melibatkan pengelola program dan pelaku usaha, tetapi turut menghadirkan masyarakat penerima manfaat. Menurutnya, musyawarah warga, survei lapangan, dan audit sosial dapat menjadi sarana untuk memastikan kebijakan tetap berpihak kepada kelompok yang paling membutuhkan.
Program MBG sendiri merupakan salah satu program prioritas pemerintah yang bertujuan meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya bagi anak-anak, ibu hamil, dan ibu menyusui. Karena itu, setiap perubahan kebijakan maupun penutupan operasional dapur harus tetap menempatkan kepentingan penerima manfaat sebagai pertimbangan utama.
Bagi Arif Dinata, polemik penutupan dapur MBG bukan hanya soal operasional program, tetapi juga menjadi cermin bagaimana kebijakan publik dijalankan. "Yang terpenting adalah memastikan bahwa suara masyarakat yang paling rentan tetap menjadi pusat perhatian dalam setiap pengambilan keputusan," pungkasnya.
.jpg)
