ROKAN HILIR - Sosialisasi Gerakan Tanam Padi Bersama berbasis Sistem Pertanian Modern / Alat dan Mesin Pertanian (PM-AAS) di Kabupaten Rokan Hilir (Rohil), Riau, menuai sorotan. Kegiatan sosialisasi yang diselenggarakan pada Sabtu (25/7/2026) tersebut dinilai minim keterlibatan langsung para petani sasaran.
Berdasarkan pemantauan di lokasi acara, peserta yang hadir didominasi oleh Petugas Penyuluh Lapangan (PPL) dari pelbagai wilayah di Rohil serta sejumlah pengurus Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan), sementara kehadiran petani penggarap sangat minim.
Dalam sambutannya, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kabupaten Rokan Hilir, Cicik Mawardi, menegaskan pentingnya peranan dan dukungan pemerintah bagi keberhasilan usaha tani daerah.
"Petani tanpa ada bantuan dari pemerintah tidak akan pernah berhasil secara maksimal," kata Cicik di lokasi sosialisasi, Sabtu (25/7/2026).
Sementara itu, perwakilan dari Kementerian Pertanian (Kementan), Agus, menyampaikan bahwa pemerintah pusat terus mendorong pencapaian target Swasembada Pangan Nasional. Melalui skema PM-AAS, bantuan sarana dan teknologi pertanian disalurkan guna menggenjot produktivitas hasil panen.
Namun, suasana sosialisasi memanas saat memasuki sesi dialog dan konfirmasi. Tim awak media mempertanyakan efektivitas penyaluran dana Optimasi Lahan (Oplah) sebesar Rp 900.000 per kelompok tani yang dinilai belum dirasakan secara akurat oleh para petani di tingkat tapak.
Selain itu, wartawan juga mempertanyakan penyebab wilayah Kepenghuluan Parit Aman serta Provinsi Riau secara umum yang belum mencapai target swasembada pangan. Isu krusial lainnya yang diangkat adalah keluhan petani di kawasan Sungai Panji-Panji dan Bagan Punak yang mengaku tidak menerima bantuan Oplah, bahkan diwajibkan membayar saat pembagian benih padi bantuan pemerintah.
Menjawab hal tersebut, Agus membantah tuduhan ketidakakuratan penyaluran dana bantuan tersebut. Menurutnya, informasi mengenai tidak tepatnya penyaluran dana Oplah sebesar Rp 900.000 tersebut tidaklah benar.
Di tengah pembahasan isu sensitif mengenai dugaan pemotongan atau pemungutan biaya bantuan tersebut, seorang oknum PPL asal Kecamatan Rimba Melintang menyela pertanyaan yang diajukan oleh wartawan.
Kegiatan sosialisasi tersebut turut dihadiri oleh jajaran Aparat Pembina Desa, antara lain Babinsa Kepenghuluan Parit Aman Serda J. Yusrizal Purba dan Bhabinkamtibmas Bripka Suwartono, serta para ketua Gapoktan se-Kepenghuluan Parit Aman.
Minimnya keterlibatan masyarakat petani langsung serta sikap defensif oknum petugas dalam sesi tanya jawab ini memicu tuduhan dari kalangan media dan warga bahwa program sosialisasi tersebut belum menyentuh substansi persoalan di lapangan.
Laporan: Tim Jurnalis (Legiman)
(@sbr_id/Ar/red)
