JAKARTA — Sambar id, Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa disiplin fiskal harus diterapkan secara menyeluruh, bukan hanya ketika anggaran negara disahkan, tetapi hingga tahap pelaksanaan dan penggunaan setiap rupiah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Penegasan tersebut disampaikan Presiden Prabowo saat memberikan Keterangan Pemerintah atas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang APBN Tahun Anggaran 2027 beserta Nota Keuangan dan dokumen pendukungnya dalam Rapat Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I DPR RI Tahun Sidang 2026–2027 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (14/8/2026).
“Disiplin fiskal tidak berhenti ketika anggaran disahkan. Disiplin fiskal harus hadir sampai pada eksekusi setiap rupiah yang dibelanjakan,” ujar Prabowo.
Presiden menilai salah satu sumber pemborosan belanja pemerintah selama ini berasal dari pola pengadaan barang dan jasa yang dilakukan secara terpisah oleh kementerian, lembaga, maupun pemerintah daerah.
Menurutnya, barang dengan spesifikasi sama kerap dibeli oleh banyak instansi dengan harga berbeda. Kondisi tersebut membuat daya tawar pemerintah sebagai pembeli dalam skala besar menjadi kurang optimal.
“Kita harus hentikan APBN digunakan membeli barang yang sama tanpa koordinasi, seolah-olah seperti ribuan pembeli yang tidak saling berbicara,” tegasnya.
Target Efisiensi Rp360 Triliun
Pemerintah akan memperkuat konsolidasi pengadaan melalui pemanfaatan katalog elektronik, perencanaan berbasis data, standardisasi spesifikasi, serta penerapan praktik pengadaan terbaik.
Berdasarkan data Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), konsolidasi pengadaan pemerintah daerah telah menghasilkan efisiensi sebesar 20,86 persen pada 2025 dan diproyeksikan meningkat menjadi 25,43 persen pada 2026.
Presiden menyebut potensi efisiensi tersebut dapat mencapai sekitar Rp360 triliun dalam satu tahun.
“Artinya, efisiensi dalam satu tahun bisa mencapai Rp360 triliun rupiah. Kita bisa bayangkan 20 miliar dolar, ini bukan angka yang kecil,” kata Prabowo.
Harga Layar Pintar Turun Signifikan
Presiden memberikan contoh penghematan melalui pengadaan Layar Pintar Interaktif atau Interactive Flat Panel (IFP).
Sebelumnya, perangkat tersebut dibeli pemerintah daerah secara terpisah dengan harga sekitar Rp150 juta per unit. Setelah pengadaan dikonsolidasikan melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, harga dapat ditekan menjadi sekitar Rp26 juta per unit, termasuk pengiriman dan pemasangan hingga wilayah terpencil, terluar, dan tertinggal.
Prabowo mengatakan praktik tersebut menunjukkan bahwa konsolidasi pengadaan dapat meningkatkan daya tawar pemerintah sekaligus mengurangi potensi pemborosan anggaran.
LKPP Akan Diperkuat
Untuk memperkuat sistem pengadaan nasional, pemerintah berencana meningkatkan kelembagaan LKPP menjadi badan pengadaan pemerintah.
Langkah tersebut diharapkan membuat kebutuhan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah dapat dihimpun secara lebih terkoordinasi. Spesifikasi barang akan distandardisasi, volume pengadaan dikonsolidasikan, dan prosesnya dilakukan secara digital.
“Kita akan tingkatkan kelembagaan LKPP menjadi badan pengadaan pemerintah, dan untuk itu kita mohon dukungan Dewan Perwakilan Rakyat yang saya hormati,” ujar Presiden.
Menurut Prabowo, efisiensi belanja negara bukan sekadar persoalan mengurangi pengeluaran, melainkan upaya menciptakan ruang fiskal baru untuk membiayai program yang manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
Dana hasil efisiensi, kata dia, dapat digunakan untuk memperbaiki ruang kelas dan sekolah, merenovasi puskesmas, memperkuat rumah sakit, hingga menyediakan peralatan kesehatan.
“Setiap rupiah yang berhasil kita hemat adalah ruang fiskal tambahan yang dapat kita gunakan untuk rakyat kita,” tutur Prabowo.
Kebijakan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat tata kelola APBN agar belanja negara semakin efektif, efisien, transparan, dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat.
Sambar.id — Seputar Mengabarkan Indonesia(As77M red)
Sumber: BPMI Setpres
