SAMBAR.ID, Palu, Sulteng - Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah (Kanwil Kemenhaj) Provinsi Sulawesi Tengah terus memperluas informasi mengenai layanan hotline pengaduan "Bongkar Mafia Haji dan Umrah" yang baru saja diluncurkan oleh pihak Kementerian Pusat.
Langkah ini dilakukan untuk mengantisipasi serta menindak tegas berbagai bentuk penyelewengan dalam penyelenggaraan ibadah haji dan umrah.
Kepala Kanwil Kemenhaj Provinsi Sulawesi Tengah, H. Muchlis, menyampaikan bahwa peluncuran hotline ini merupakan instruksi langsung dari Menteri dan Wakil Menteri Haji untuk menciptakan transparansi dan keterbukaan layanan bagi masyarakat.
"Kemarin itu Pak Menteri dan Wamen meluncurkan hotline dalam rangka membongkar mafia haji. Nomor hotline ini disebar ke masyarakat, sehingga ketika ada temuan baik dilihat maupun didengar terkait pelanggaran, masyarakat bisa memanfaatkan hotline tersebut," ujar H. Muchlis saat dikonfirmasi awak media Selasa (29/9/2026) dikantor nya dibilangan Jalan WR Supratman, Palu Barat, Kota Palu.
Guna memastikan informasi ini sampai ke pelosok daerah, Kanwil Kemenhaj Sulteng menginstruksikan seluruh jajaran untuk menyebarluaskan nomor aduan tersebut. Sosialisasi dilakukan melalui berbagai media, mulai dari spanduk hingga media sosial.
Terkait mekanismenya, Muchlis menjelaskan bahwa seluruh laporan atau aduan dari masyarakat yang masuk melalui hotline akan diteruskan oleh pihak pusat ke wilayah untuk ditelusuri.
"Laporan tersebut disalurkan melalui pusat. Kalau ada laporan dari Sulawesi Tengah, tentu kami yang diminta untuk menelusuri dan mengecek kebenaran laporan itu. Setiap laporan tidak langsung diterima mentah-mentah, tetapi dilakukan cross-check dan ditelusuri. Laporan yang disertai bukti dan fakta jelas tentu akan langsung kami tindak lanjuti," jelasnya.
Di akhir keterangannya, H. Muchlis mengimbau masyarakat untuk tidak ragu melaporkan setiap indikasi kecurangan atau penyimpangan, seperti kasus jemaah umrah yang gagal berangkat namun tidak melapor.
"Harapan kita masyarakat ikut mendukung ini. Kalau masyarakat tidak melapor jika ada peristiwa penyelewengan, tentu kita tidak akan tahu. Dengan adanya program bongkar mafia haji ini, kami berharap masyarakat bisa lebih terbuka dan mempermudah penyampaian laporan ke Kementerian Haji dan Umrah," pungkasnya.**
