SAMBAR.ID | SUKABUMI – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sukabumi menegaskan komitmennya untuk menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027 yang tidak hanya efektif dan efisien, tetapi juga berdampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat. Hal ini disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Sukabumi, Jumat (2/10/2026).
Bupati Sukabumi, H. Asep Japar, melalui Wakil Bupati H. Andreas, menyampaikan jawaban resmi atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terkait Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD 2027. Dalam rapat yang dipimpin Ketua DPRD Budi Azhar Mutawali tersebut, hadir pula unsur Forkopimda, perangkat daerah, para camat, serta sejumlah undangan lainnya.
Menanggapi berbagai masukan dari fraksi DPRD, Pemkab Sukabumi menyatakan akan melakukan evaluasi menyeluruh dalam penyusunan anggaran. Salah satu fokus utama adalah peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) tanpa membebani masyarakat kecil.
Strategi yang ditempuh meliputi optimalisasi pajak dan retribusi melalui sistem digitalisasi, pemutakhiran data wajib pajak, serta intensifikasi penagihan piutang. Selain itu, Pemkab akan menggali potensi sektor unggulan seperti pariwisata, pertambangan, perikanan, dan properti sebagai sumber pendapatan baru yang berkelanjutan.
"Kami memastikan setiap upaya peningkatan pendapatan dilakukan dengan prinsip keadilan, sehingga tidak memberatkan warga kurang mampu," ujar Wakil Bupati Andreas saat membacakan sambutan Bupati.
Dari sisi belanja, Pemkab Sukabumi menempatkan pelayanan dasar sebagai prioritas mutlak. Berdasarkan draf RAPBD 2027, alokasi anggaran pendidikan ditetapkan sebesar 31,16 persen, sementara kesehatan mendapat porsi 18,95 persen dari total belanja daerah. Angka ini menunjukkan konsistensi pemerintah dalam memenuhi amanat undang-undang sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
Selain sektor sosial, infrastruktur juga menjadi perhatian khusus. Pembangunan difokuskan pada ruas jalan strategis, perbaikan irigasi, penyediaan air minum, sanitasi, serta aksesibilitas menuju kawasan wisata untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.
Bupati Asep Japar menekankan bahwa APBD 2027 diarahkan untuk memperkuat sektor riil. Program prioritas mencakup penguatan pertanian dan agroindustri, jaminan ketahanan pangan, serta pengembangan UMKM dan koperasi.
Isu kesehatan masyarakat, khususnya percepatan penurunan angka stunting, juga menjadi agenda utama dalam perencanaan anggaran tahun depan. Pemerintah yakin bahwa intervensi yang tepat sasaran di sektor ini akan memberikan dampak jangka panjang bagi generasi muda Sukabumi.
Menutup jawabannya, Bupati menegaskan bahwa efisiensi anggaran tidak boleh disalahartikan sebagai pemangkasan belanja secara membabi buta. Sebaliknya, efisiensi berarti memastikan setiap rupiah yang dikeluarkan memiliki hasil terukur (measurable) dan manfaat nyata.
"Setiap rupiah anggaran diarahkan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat. Kami ingin anggaran ini benar-benar terasa dampaknya, bukan sekadar angka di atas kertas," tegas Asep Japar.
Dengan disampaikannya jawaban Bupati ini, proses pembahasan Raperda APBD 2027 akan memasuki tahap berikutnya, yakni pembahasan pasal demi pasal antara eksekutif dan legislatif untuk mencapai kesepakatan final sebelum ditetapkan menjadi Perda.
(Hans)
