SAMBAR.ID, MAKASSAR, SULSEL — Pengusutan dugaan korupsi pengadaan dan distribusi alat dan mesin pertanian (alsintan) senilai Rp243,6 miliar oleh Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan menjadi perhatian publik. Di tengah langkah penyidik memeriksa puluhan saksi, desakan agar perkara dugaan korupsi proyek Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dan dana hibah PDAM di Kabupaten Sinjai dituntaskan kembali menguat.
Kejati Sulsel melalui bidang Pidana Khusus (Pidsus) tengah mendalami dugaan penyimpangan anggaran alsintan Tahun Anggaran 2024 dan 2025. Dalam proses pengusutan tersebut, sebanyak 74 orang saksi telah dimintai keterangan. Besarnya anggaran yang diselidiki menjadi perhatian tersendiri. Publik kini menanti sejauh mana penyidikan mampu mengungkap konstruksi perkara, pihak-pihak yang bertanggung jawab, serta kemungkinan kerugian keuangan negara.
Namun, perhatian terhadap pemberantasan korupsi di Sulawesi Selatan tidak hanya tertuju pada perkara alsintan. Hamas Persatuan Jurnalis Indonesia (PJI) Sulawesi Selatan kembali menyoroti penanganan dugaan korupsi proyek SPAM dan dana hibah PDAM Tirta Sinjai Bersatu di Kabupaten Sinjai.
Melalui Humas PJI Sulsel, Dzoel SB mendesak Kejaksaan Negeri (Kejari) Sinjai agar tidak berhenti pada proses penyidikan administratif. Ia meminta seluruh pihak yang diduga memiliki keterkaitan dengan perkara tersebut diperiksa secara profesional tanpa pengecualian. Desakan itu menyusul pengumuman resmi Kejari Sinjai mengenai peningkatan status tiga perkara dugaan tindak pidana korupsi ke tahap penyidikan.
Perkara tersebut meliputi pembangunan SPAM Tahun Anggaran 2019 dan 2020 pada Dinas PUPR Kabupaten Sinjai serta penggunaan dana hibah Tahun Anggaran 2023 kepada BUMD PDAM Tirta Sinjai Bersatu. Total nilai anggaran yang menjadi sorotan disebut mencapai lebih dari Rp21,9 miliar.
"Jika sudah naik ke tahap penyidikan dan ditemukan bukti permulaan yang cukup, jangan ragu menuntaskan perkara ini. Siapa pun yang diduga terlibat harus dipanggil dan diperiksa, termasuk Bupati Sinjai apabila terdapat relevansi dan bukti yang mengarah kepadanya," tegas Dzoel SB.
Ia juga menyampaikan pesan langsung kepada Kepala Kejari Sinjai agar tetap konsisten menjalankan proses hukum. "Jangan ragu-ragu, Pak Kejari. Kami warga Sinjai tidak meragukan Bapak. Kami hanya ingin melihat perkara ini dituntaskan secara transparan dan profesional," ujarnya.
Dzoel menambahkan, apabila kepala daerah yang memiliki keterkaitan dengan perkara tidak diperiksa berdasarkan kebutuhan penyidikan, hal itu berpotensi menimbulkan pertanyaan di tengah masyarakat.
"Ketika Bupati tidak dipanggil dan diperiksa, kami warga Sinjai bisa menduga adanya keraguan dalam menuntaskan kasus PDAM. Jangan sampai perkara yang sudah masuk tahap penyidikan justru tertinggal tanpa kejelasan. Jangan hanya sebagian yang dituntaskan," tambahnya.
PJI: Penyidikan Harus Berujung pada Kepastian Hukum
Menurut PJI Sulsel, peningkatan status perkara ke tahap penyidikan harus diikuti langkah konkret berdasarkan alat bukti. Pemeriksaan saksi, penelusuran aliran dana, penghitungan kerugian negara, hingga penentuan pihak yang bertanggung jawab merupakan bagian penting dalam mengungkap perkara secara menyeluruh. PJI menegaskan, penegakan hukum harus berjalan independen, transparan, dan bebas dari intervensi kepentingan politik maupun kekuasaan.
Namun demikian, penetapan tersangka tetap harus didasarkan pada kecukupan alat bukti dan ketentuan hukum yang berlaku, bukan tekanan opini publik. Secara yuridis, dugaan tindak pidana korupsi dapat dijerat dengan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sepanjang unsur-unsur pidananya terpenuhi.
Presiden Sudah Berulang Kali Mengingatkan: Jangan Ada yang Kebal Hukum
Komitmen pemberantasan korupsi juga menjadi salah satu pesan yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam amanatnya pada Peringatan Hari Lahir Pancasila di Gedung Pancasila, Kementerian Luar Negeri, Jakarta, 2 Juni 2025. Presiden mengingatkan seluruh unsur lembaga negara agar membersihkan diri dari praktik penyimpangan dan penyalahgunaan kekuasaan.
"Segera benah diri, segera bersihkan diri, karena negara akan bertindak. Negara kita kuat. Mereka-mereka yang tidak setia kepada negara akan kita singkirkan dengan tidak ragu-ragu, tanpa memandang bulu," tegas Presiden.
Presiden juga menyoroti praktik pencurian uang rakyat dan menegaskan tekad pemerintah untuk menertibkan berbagai bentuk penyimpangan. Bahkan, masyarakat diajak memanfaatkan teknologi untuk mengawasi pejabat publik dan melaporkan pelanggaran yang disertai bukti.
Pesan tersebut menjadi pengingat bahwa pengawasan terhadap penyelenggaraan negara bukan semata-mata tanggung jawab aparat penegak hukum. Pers, masyarakat sipil, dan seluruh elemen bangsa juga memiliki peran dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas pemerintahan.
Publik Menunggu, Bukan Sekadar Janji Penyidikan
Kini, dua persoalan dugaan korupsi di Sulawesi Selatan menjadi perhatian publik dengan karakter dan tahapan penanganan yang berbeda. Di satu sisi, Kejati Sulsel mengusut dugaan penyimpangan anggaran alsintan Rp243,6 miliar dengan memeriksa 74 saksi. Di sisi lain, masyarakat Sinjai melalui PJI menagih kepastian atas perkara SPAM dan hibah PDAM yang telah memasuki tahap penyidikan.
Pertanyaan publik pun semakin menguat: sejauh mana keberanian dan konsistensi aparat penegak hukum membongkar dugaan penyimpangan anggaran yang menyangkut kepentingan masyarakat? Sebab, uang negara bukan milik pejabat, bukan milik kelompok, dan bukan pula milik korporasi. Setiap rupiah yang bersumber dari keuangan negara harus dipertanggungjawabkan.
Hukum tidak boleh tajam ke bawah, tetapi tumpul ketika berhadapan dengan kekuasaan. Siapa pun yang terbukti terlibat harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum.
Masyarakat Sinjai menunggu jawaban melalui tindakan nyata, bukan sekadar pengumuman peningkatan status perkara.
(*/Redaksi)
