SAMBAR.ID, JAKARTA – Penyidikan dugaan korupsi tata kelola usaha pertambangan nikel di Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) periode 2013–2025 memasuki babak serius. Tim Penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (JAM PIDSUS) Kejaksaan Agung menggeledah enam lokasi di wilayah Daerah Khusus Jakarta, Kamis (5/11/2026). Penggeledahan yang didampingi tim digital forensik tersebut menyasar sebuah rumah dan sejumlah kantor perusahaan yang diduga terafiliasi dengan seorang berinisial AK.
Dari rangkaian penggeledahan itu, penyidik menemukan dan mengamankan berbagai dokumen operasional pertambangan, barang bukti elektronik berupa telepon genggam, laptop, CPU, server, serta uang tunai dengan total mencapai Rp11,795 miliar. Uang tersebut terdiri atas Rp11,2 miliar dan Rp595 juta yang ditemukan dalam beberapa koper dan tas di salah satu ruangan kantor. Penyidik menduga uang itu berkaitan dengan hasil tindak pidana korupsi.
Enam lokasi menjadi sasaran penggeledahan
Enam lokasi yang digeledah meliputi:
- Sebuah rumah di Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan.
- Kantor PT BSJ di APL Tower, Central Park.
- Kantor PT KAA di APL Tower, Central Park.
- Kantor PT DDA di APL Tower, Central Park.
- Kantor PT DDR di Mid Plaza, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat.
- Kantor PT DDR di kawasan SCBD, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat.
Penggeledahan dilakukan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Direktur Penyidikan JAM PIDSUS Nomor Prin-68/F.2/Fd.2/09/2025 tanggal 29 September 2025, sebagaimana diperbarui melalui Nomor Prin-134a/F.2/Fd.2/11/2026 tanggal 5 November 2026.
Enam perusahaan diduga berada dalam kendali AK
Dalam konstruksi perkara sementara, penyidik menduga AK merupakan pengendali sekaligus penerima manfaat (beneficial owner) sejumlah perusahaan pertambangan nikel di Sulawesi Tenggara. Perusahaan-perusahaan tersebut meliputi PT BSJ dengan luas IUP 1.030 hektare, PT KAA seluas 1.036 hektare, PT ANI seluas 106 hektare, PT AMI seluas 1.000 hektare, PT AMID seluas 1.026 hektare, serta PT HJ melalui skema holding PT DDA bersama LEI.
Salah satu persoalan yang menjadi perhatian penyidik adalah perpanjangan IUP Eksplorasi PT BSJ dan PT KAA. Berdasarkan hasil penyidikan sementara, izin eksplorasi kedua perusahaan tersebut telah berakhir pada 2015. Namun, izin disebut tetap diperpanjang melalui skema suspend sebanyak tiga kali.
Padahal, hasil eksplorasi dan studi kelayakan kedua perusahaan tersebut sebelumnya disebut mendapat penolakan dari pejabat Dinas ESDM Sulawesi Tenggara. Konsekuensinya, wilayah izin seharusnya dikembalikan kepada negara. Namun, penyidik menduga terjadi penyalahgunaan wewenang oleh penyelenggara negara hingga keputusan penolakan tersebut akhirnya dicabut.
Dugaan suap dan manipulasi persetujuan RKAB
Penyidik juga mengungkap dugaan pemberian sejumlah uang oleh pihak korporasi kepada penyelenggara negara untuk memanipulasi persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB). Dugaan manipulasi persetujuan RKAB tersebut disinyalir membuka jalan bagi perusahaan-perusahaan terkait untuk menjalankan kegiatan operasional pertambangan nikel secara melawan hukum.
Jika terbukti, praktik tersebut bukan sekadar persoalan administrasi perizinan, melainkan berpotensi mengungkap penyalahgunaan kewenangan, praktik suap, serta penyimpangan tata kelola sumber daya alam yang merugikan keuangan negara. Besaran kerugian keuangan negara dalam perkara ini masih dalam proses penghitungan oleh auditor.
Dokumen dan transaksi perusahaan ditelusuri
Selain mengamankan uang tunai dan perangkat elektronik, penyidik turut menemukan dokumen yang berkaitan dengan aktivitas operasional serta transaksi lima perusahaan dengan pihak-pihak yang terafiliasi.
Sejumlah orang yang bekerja di perusahaan-perusahaan tersebut juga diperiksa di lokasi penggeledahan untuk mendalami keterkaitan dokumen, transaksi, dan aktivitas operasional pertambangan. Temuan tersebut menjadi bagian penting dalam menelusuri dugaan aliran dana, hubungan antarkorporasi, serta pihak-pihak yang diduga terlibat dalam pengaturan tata kelola pertambangan nikel di Sulawesi Tenggara.
Kejaksaan Agung menegaskan seluruh proses penyidikan dilaksanakan secara profesional, objektif, dan akuntabel dengan tetap menjunjung tinggi asas praduga tidak bersalah. Perkembangan penanganan perkara akan disampaikan kepada masyarakat sesuai ketentuan perundang-undangan.
Publik kini menunggu sejauh mana penyidikan ini mampu mengurai dugaan permainan perizinan, aliran uang, hingga tanggung jawab para pihak yang terlibat. Sebab, tata kelola tambang bukan hanya menyangkut kepentingan korporasi, tetapi juga menyangkut kedaulatan negara atas sumber daya alam dan hak masyarakat atas pengelolaan kekayaan alam secara bertanggung jawab. (Penkum Kejagung)
