SAMBAR.ID, BANDUNG – Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) baru menuntut kesiapan aparatur penegak hukum, terutama jaksa, dalam memahami perubahan mendasar sistem peradilan pidana nasional.
Menjawab tantangan tersebut, Jaksa Ahli Utama pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum (Jampidum) Kejaksaan Agung RI, Dr. Fri Hartono, S.H., M.H., memberikan pembekalan kepada sekitar 400 jaksa dalam Pelatihan Teknis Sentra Diklat Pemantapan Pembaruan Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana Tahun 2026.
Kegiatan yang berlangsung pada 3–6 November 2026 di Hotel Grand Mercure Bandung, Jawa Barat, tersebut ditutup pada Sabtu (7/11/2026). Pesertanya berasal dari jajaran Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, DKI Jakarta, Banten, dan Kalimantan Barat. Pelatihan diselenggarakan Badan Pendidikan dan Pelatihan (Badiklat) Kejaksaan RI bersama Jampidum melalui Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat) Teknis dan Fungsional.
Sentra Diklat Bandung merupakan bagian keempat dari rangkaian pelatihan nasional tahun 2026, setelah sebelumnya dilaksanakan di Medan, Surabaya, dan Semarang. Dalam pembekalannya, Fri Hartono menekankan bahwa perubahan KUHP dan KUHAP tidak boleh dipahami sebatas pergantian pasal maupun prosedur. Jaksa dituntut menguasai filosofi, tujuan, serta konsekuensi penerapan aturan baru agar pelaksanaan penuntutan tetap profesional, proporsional, dan menjunjung keadilan.
“Pelatihan ini bukan sekadar forum untuk mempelajari pasal demi pasal. Pelatihan ini menjadi ruang untuk menyamakan pemahaman, membahas persoalan yang mungkin muncul dalam praktik, serta membangun kesiapan jaksa menghadapi perubahan hukum pidana dan hukum acara pidana,” ujarnya.
KUHAP Baru Uji Kesiapan Jaksa
Fri menjelaskan, pemberlakuan UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, UU Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP, serta UU Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana membawa perubahan penting dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Salah satu aspek yang menjadi perhatian adalah penguatan koordinasi antara penyidik dan penuntut umum. Koordinasi sejak awal penanganan perkara diperlukan untuk memastikan kelengkapan formal dan material berkas perkara sekaligus mencegah persoalan yang dapat menghambat proses penuntutan.
Menurutnya, kualitas penuntutan tidak hanya ditentukan ketika perkara dilimpahkan ke pengadilan. Proses penyidikan, ketepatan pemenuhan alat bukti, serta koordinasi antaraparat penegak hukum turut menentukan keberhasilan penanganan perkara. KUHAP baru juga mengatur kategori penyidik, meliputi penyidik Polri, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), dan penyidik tertentu yang memperoleh kewenangan berdasarkan undang-undang.
Karena itu, pemahaman mengenai pembagian kewenangan, koordinasi, dan pengawasan menjadi penting agar setiap tindakan penegakan hukum berjalan sesuai koridor hukum.
Perlindungan Hak dan Akuntabilitas Penyidikan
Aspek lain yang disoroti adalah penguatan pengawasan terhadap proses penyelidikan dan penyidikan. Ketentuan baru mengatur sejumlah mekanisme untuk memperkuat akuntabilitas pemeriksaan, termasuk penggunaan rekaman pemeriksaan terhadap tersangka serta pencatatan keberatan advokat atau pemberi bantuan hukum.
Mekanisme praperadilan juga mengalami perluasan terhadap kondisi tertentu, termasuk penundaan penanganan perkara tanpa alasan yang sah sesuai persyaratan undang-undang. Fri menilai pemahaman terhadap ketentuan tersebut menjadi bagian penting dalam membangun proses penegakan hukum yang tidak hanya efektif, tetapi juga menghormati hak asasi manusia.
Pengaturan penghentian penyidikan atau penerbitan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) turut mengalami perincian. Sejumlah alasan yang diatur mencakup tidak cukup bukti, peristiwa bukan tindak pidana, nebis in idem, kedaluwarsa, tersangka meninggal dunia, pencabutan pengaduan dalam perkara delik aduan, serta penyelesaian melalui mekanisme keadilan restoratif sesuai ketentuan hukum.
Perincian tersebut diharapkan memberikan kepastian dalam penanganan perkara, sekaligus mencegah penggunaan kewenangan penghentian penyidikan secara tidak akuntabel.
Pembuktian Ilmiah Jadi Perhatian
Dalam materi pembekalan, Fri juga menyoroti pentingnya Scientific Crime Investigation (SCI), yakni pendekatan penyidikan berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi. Pendekatan tersebut melibatkan berbagai disiplin keilmuan, mulai dari laboratorium forensik, identifikasi, kedokteran forensik, psikologi forensik hingga digital forensik.
Penggunaan metode ilmiah diharapkan memperkuat objektivitas pembuktian dan mengurangi ketergantungan terhadap pengakuan tersangka semata. Dengan demikian, konstruksi perkara harus dibangun berdasarkan fakta dan bukti yang dapat diuji serta dipertanggungjawabkan secara hukum.
Penuntutan Bergeser dari Retributif ke Restoratif
Pembaruan hukum pidana nasional juga membawa perubahan orientasi pemidanaan dan penuntutan. Jaksa tidak lagi hanya dituntut memastikan perkara dapat dibawa ke pengadilan, tetapi juga harus mempertimbangkan kepentingan korban, pemulihan kerugian, perlindungan masyarakat, dan pencegahan pengulangan tindak pidana.
Hal tersebut sejalan dengan tujuan pemidanaan dalam Pasal 51 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, yang menempatkan pencegahan tindak pidana, pembinaan pelaku, penyelesaian konflik, pemulihan keseimbangan, serta penciptaan rasa aman dan damai sebagai bagian dari tujuan pemidanaan. KUHP Nasional juga mengakui hukum yang hidup dalam masyarakat (living law) sebagaimana diatur dalam Pasal 2, dengan tetap memperhatikan batasan dan persyaratan yang ditentukan undang-undang.
Sementara itu, KUHAP baru memperkenalkan dan mengatur mekanisme penyelesaian perkara yang lebih beragam, termasuk keadilan restoratif dan pengakuan bersalah atau plea bargain. Penerapannya tetap harus memenuhi persyaratan hukum, menjamin kesukarelaan, memperhatikan kepentingan korban, serta berada dalam pengawasan sesuai kewenangan masing-masing aparat penegak hukum dan hakim.
Integritas Menjadi Kunci Implementasi
Di tengah perubahan regulasi tersebut, penguatan kompetensi harus berjalan beriringan dengan integritas dan profesionalitas. Kesalahan memahami norma maupun prosedur baru berpotensi menimbulkan persoalan dalam penanganan perkara. Karena itu, kesamaan persepsi di antara jaksa pada berbagai satuan kerja menjadi kebutuhan mendesak.
Fri berharap para peserta tidak berhenti pada pemahaman yang diperoleh selama pelatihan. Mereka diharapkan menjadi agen penyebarluasan pengetahuan dengan membagikan materi dan pengalaman kepada rekan sejawat di satuan kerja masing-masing.
“Pengetahuan yang diperoleh selama pelatihan perlu dibagikan kepada rekan sejawat melalui diskusi dan pembelajaran internal guna membangun kesamaan pemahaman terhadap perubahan penting dalam KUHP dan KUHAP,” demikian harapannya.
Libatkan Akademisi, Hakim, dan Pejabat Kejaksaan
Pelatihan tersebut turut menghadirkan akademisi dari Institut Teknologi Bandung (ITB) dan Universitas Padjadjaran (Unpad), pejabat Kejaksaan, serta unsur peradilan. Sejumlah narasumber dan pemateri yang terlibat antara lain Prof. Dr.-Ing. Ir. Suhardi, M.T., Prof. Dr. Ir. Ian Josef Matheus Edward, M.T., Prof. Dr. Y. Bandung, S.T., M.T., Dr. Somawijaya, S.H., M.H., Dr. Lies Sulistiani, S.H., M.H., dan Dr. Elis Rusmiati, S.H., M.H.
Turut hadir sejumlah pejabat Kejaksaan, di antaranya Dr. Sulviq Triqnq Hapsari, S.H., M.Hum., Dr. Syahrul Juaksha Subuki, S.H., M.H., serta jajaran pejabat Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri. Dari unsur peradilan, kegiatan ini juga melibatkan sejumlah hakim tinggi Pengadilan Tinggi Bandung, hakim Pengadilan Negeri, serta unsur akademisi dan praktisi hukum lainnya.
Keterlibatan berbagai unsur tersebut menjadi ruang pertukaran perspektif mengenai penerapan hukum pidana dan hukum acara pidana dalam praktik. Pada akhirnya, keberhasilan pembaruan hukum pidana tidak cukup diukur dari berlakunya regulasi baru. Ukuran sesungguhnya terletak pada konsistensi penerapan hukum, perlindungan hak warga negara, kualitas pembuktian, dan kemampuan aparat menghadirkan keadilan yang dapat dirasakan masyarakat.
(Penkum Kejagung)
