BATURAJA, SUMATERA SELATAN SAMBAR ID— Keluarga sejumlah sopir truk yang menjadi terdakwa dalam perkara dugaan pengangkutan batubara ilegal mendatangi Pengadilan Negeri (PN) Baturaja, Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU), Sumatera Selatan, Senin (2/11/2026).
Didampingi Club Hukum Elang Maut Indonesia (CHEMI), keluarga para terdakwa menyampaikan aspirasi agar perkara yang sedang disidangkan diputus berdasarkan fakta persidangan, alat bukti yang sah, serta ketentuan hukum yang berlaku.
Aksi damai tersebut diikuti istri, anak, dan kerabat para terdakwa. Mereka membawa sejumlah poster berisi permohonan agar proses penegakan hukum dilakukan secara menyeluruh dan tidak hanya berfokus pada sopir yang mengangkut batubara.
CHEMI Pertanyakan Pembuktian Asal Batubara
Juru Bicara CHEMI Sumsel, Herson, mengatakan salah satu persoalan yang perlu mendapat perhatian dalam perkara tersebut adalah pembuktian mengenai asal-usul batubara yang diangkut para terdakwa.
Menurut Herson, berdasarkan pemahaman CHEMI terhadap jalannya persidangan, belum terdapat keterangan saksi maupun bukti surat yang secara tegas menunjukkan bahwa batubara tersebut berasal dari kegiatan pertambangan tanpa izin.
"Para terdakwa ini hanyalah sopir penerima upah angkut. Mereka bekerja mencari nafkah untuk anak dan istri. Jangan sampai hukum tajam ke bawah, tumpul ke atas," ujar Herson.
Pernyataan tersebut merupakan pandangan pihak CHEMI yang meminta agar seluruh unsur perkara diuji melalui proses pembuktian di persidangan.
Soroti Pihak Lain yang Dinilai Perlu Dimintai Keterangan
Selain persoalan asal-usul batubara, CHEMI juga mempertanyakan keterlibatan pihak-pihak lain dalam rantai pengangkutan yang menurut mereka perlu ditelusuri.
Herson menyebut sejumlah pihak yang dinilai perlu mendapat klarifikasi, antara lain pemilik tambang, pemilik stockpile, koordinator lapangan yang mengatur ritase, serta pihak yang melakukan pembayaran ongkos angkut kepada para sopir.
CHEMI juga mengungkapkan bahwa para terdakwa disebut dibekali Surat Pengantar Batubara dari PT LKA ketika melakukan pengangkutan.
Atas dasar itu, CHEMI meminta agar penerbitan surat tersebut turut diklarifikasi kepada pihak manajemen PT LKA.
"Kami meminta majelis hakim menilai secara utuh. Jangan hanya sopirnya yang diproses, sementara pengelola tambang, pengelola stockpile, dan pihak yang membayar serta memerintah sopir tidak tersentuh," tegas Herson.
Meski demikian, mengenai pihak-pihak yang disebut tersebut, diperlukan klarifikasi lebih lanjut dari penyidik maupun pihak terkait. Penyebutan nama perusahaan atau pihak tertentu dalam aspirasi CHEMI tidak dengan sendirinya membuktikan adanya pelanggaran hukum.
Ketua PN Baturaja Terima Audiensi
Dalam rangkaian kegiatan tersebut, Ketua PN Baturaja, Andi Hendrawan, S.H., M.H., menerima perwakilan keluarga terdakwa bersama CHEMI untuk melakukan audiensi.
Pembina CHEMI, Benny F. Surbakti, S.H., M.H., mengapresiasi penerimaan audiensi tersebut.
Menurut Benny, aspirasi keluarga berkaitan dengan pembuktian asal muatan batubara, keabsahan surat pengantar, serta keterlibatan pihak-pihak lain perlu ditempatkan dalam kerangka proses hukum yang berlaku.
"Putusan harus didasarkan pada pembuktian yang jelas. Kekhawatiran keluarga soal asal muatan, keabsahan surat pengantar, dan pihak-pihak yang belum diperiksa, harus dijawab melalui fakta di persidangan," kata Benny.
Ia berharap seluruh persoalan yang diperdebatkan dapat memperoleh penilaian berdasarkan alat bukti dan ketentuan hukum, tanpa mengesampingkan hak para terdakwa maupun kewenangan majelis hakim.
Aksi Damai Disebut sebagai Edukasi Hukum
Dalam keterangan terpisah, CHEMI menjelaskan bahwa kegiatan audiensi dan penyampaian aspirasi tersebut sengaja didokumentasikan untuk disebarluaskan kepada masyarakat.
Menurut Herson, dokumentasi itu dimaksudkan sebagai bagian dari edukasi hukum mengenai hak masyarakat dan keluarga terdakwa untuk menyampaikan aspirasi secara damai di lingkungan pengadilan.
Ia menegaskan, kegiatan tersebut dilaksanakan secara tertib dan tidak dimaksudkan untuk memengaruhi independensi majelis hakim ataupun mengganggu jalannya persidangan.
"Kami ingin masyarakat tahu, menyampaikan aspirasi mencari keadilan di pengadilan itu boleh dan dilindungi hukum, asal dilakukan dengan damai, tertib, dan sesuai aturan. Ini edukasi hukum, bukan tekanan terhadap pengadilan," pungkasnya.
Menunggu Penilaian Majelis Hakim
Aspirasi keluarga terdakwa dan CHEMI menjadi bagian dari dinamika yang mengiringi proses persidangan perkara dugaan pengangkutan batubara ilegal tersebut.
Namun, penentuan terbukti atau tidaknya dakwaan tetap menjadi kewenangan majelis hakim berdasarkan fakta persidangan, alat bukti, serta ketentuan peraturan perundang-undangan.
Sementara itu, klarifikasi dari pihak penyidik, manajemen PT LKA, maupun pihak-pihak lain yang disebut dalam aspirasi tersebut masih diperlukan agar informasi mengenai perkara ini dapat disajikan secara berimbang.
AMELIA SAMBAR ID/ Tim
